Jakarta, Prohealth.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan, sampai 24 Agustus 2023 ada 2.657 bencana terjadi di Indonesia. Suharyanto menyatakan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis, 24 Agustus 2023 lalu.
“Per hari ini bencana di Indonesia berjumlah 2.657 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan sekarang kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan,” ucap Suharyanto dalam siaran pers yang diterima Prohealth.id.
Ia mengambil contoh, di wilayah Provinsi Jawa Barat saja, per 24 Agustus 2023 sudah terjadi 458 dan merupakan provinsi yang paling tinggi kejadian bencananya di Indonesia. Terkait itu BNPB melakukan penanganan bencana untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat di Jawa Barat. Bidang pencegahan sebagian daerah di Jawa Barat yang mempunyai pantai, berkaitan dengan bahaya gempa bumi dan tsunami, Pusdalops BPBD-nya akan dimodernisasikan sistem manajemen dan peralatannya.
“Sehingga diharapkan dengan memililki ketika terjadi bencana tsunami bisa melaksanakan peringatan secara dini sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” imbuhnya.
Kemudian saat penanganan darurat, ketika terjadi bencana harap mengeluarkan status darurat sehingga BNPB bisa turun memberikan bantuan sumber daya.
BNPB tidak hanya membangun kembali kerusakan infrastruktur atau bangunan yang terdampak bencana, namun turut memulihkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan ini, BNPB menampilkan produk hasil pendampingan pemulihan sosial, ekonomi dan sumber daya alam kepada masyarakat terdampak bencana, yang menjadi salah satu program BNPB dalam membangun kembali daya lenting masyarakat. Misalnya saja; minuman kopi, minuman jahe, makanan ringan, pakaian, kain, kerajinan tangan dan lain sebagainya.
Ke depannya diharapkan BPBD yang berada di wilayah Jawa Barat agar dapat mencontoh dan meniru program tersebut agar bisa dilakukan pada warga terdampak di Jawa Barat.
Suharyanto selaku Kepala BNPB juga memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana kekeringan berupa Dana Siap Pakai (DSP), mobil dapur umum dan paket makanan siap saji kepada beberapa perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Jawa Barat.
Adapun bantuan DSP sebanyak 500 juta rupiah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian DSP senilai 250 juta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur, serta 750 juta untuk Kota Cimahi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi, fenomena kekeringan atau El Nino mampu bertahan hingga akhir 2023. Hal tersebut mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan kekeringan di sejumlah provinsi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Papua menjadi satu-satunya provinsi dengan potensi risiko kekeringan sangat tinggi di Indonesia per 18 Agustus 2023.
Oleh karenanya di Jawa Barat, status tanggap darurat bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah diperpanjang hingga 6 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Puncak Nomor 300.2/36/tahun 2023.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puncak menyatakan sebanyak 8.012 orang terdampak termasuk anak – anak. Krisis yang terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi juga mengancam kesehatan anak – anak, tak hanya karena kurangnya asupan nutrisi, tetapi anak – anak juga harus menghadapi cuaca yang lebih dingin di Kabupaten Puncak.
Darwin Haratua Lumban Tobing selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menjelaskan, saat ini pihaknya masih berharap bantuan yang masuk berupa pemberian gizi anak, agar anak lebih kuat karena peristiwa kekeringan yang berkepanjangan ini.
“Pakaian untuk musim dingin juga menjadi penting terutama untuk anak – anak. Kami juga berharap ada layanaan seperti trauma healing untuk kebutuhan psikologis anak.” katanya.
Merespon bencana kekeringan ini, Save the Children bersama Yayasan Papua Mandiri juga menyalurkan perlengkapan penting untuk menghadapi cuaca dingin seperti selimut, jaket, dan baju – baju hangat. Tak hanya itu, untuk memastikan kesehatan anak – anak di Kabupaten Puncak, Save the Children juga mendistribusikan obat – obatan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak.
Untuk mendukung tanggap darurat yang terkoordinasi dan mengedepankan standar utama kemanusiaan, Save the Children Indonesia memberikan asistensi teknis terkait manajemen data termasuk informasi tentang komunitas terdampak, kebutuhan utama bagi kelompok rentan dan pendataan barang bantuan serta penerima bantuan.
Dalam Jangka panjang, Save the Children Indonesia berkomitmen untuk mendorong solusi berkelanjutan melalui kemitraan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Fadli Usman selaku Direktur Humanitarian & Resiliensi Save the Children Indonesia menyatakan anak-anak di Kabupaten Puncak mengalami dampak ganda dari krisis iklim yaitu kekeringan dan ancaman Kesehatan. Hal ini harus segera tertangani baik respon darurat maupun solusi berkelanjutan.
“Tim respons kami berada di lapangan, bekerja sama dengan otoritas setempat dan mitra untuk memastikan bantuan mencapai mereka yang membutuhkannya,” ungkapnya.
Discussion about this post