Jakarta, Prohealth.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena memaparkan bahwa Komisi IX sudah membahas mengenai nyamuk wolbachia dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, para peneliti Universitas Gadjah Mada, dan kepala dinas kesehatan DIY serta WMP sebagai inisiator program ini di berbagai negara.
Menurut Melki hal ini dilakukan untuk menjawab dan mencari kebenaran terkait banyaknya kabar hoaks terkait nyamuk ber-wolbachia yang muncul di media sosial.
“Semua isu krusial yang berkembang di masyarakat sudah kami dan teman-teman tanyakan dan dijawab oleh berbagai pihak yang kami undang terkait mutasi genetik, peran bill gates dan isu lainnya,” kata Melki dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (28/11/2023) lalu.
Melki juga meyakinkan masyarakat bahwa program wolbachia ini aman untuk dilakukan. Selain itu menurutnya program ini baik segera dilakukan untuk menekan angka kasus DBD.
“Pengalaman di DIY yang sudah berjalan lebih 10 tahun, efektif menekan demam berdarah dan tidak terjadi hal-hal membahayakan sesuai isu yang berkembang,” tegas Politisi Partai Golkar ini.
Dia juga menjelaskan, awal mula munculnya isu tersebut dan sudah kini sudah bisa diedukasi dengan baik. Pasalnya, program ini ke depan di 5 kota dan ke daerah lainnya akan dievaluasi dan monitoring secara ketat oleh Menkes dan jajaran, dengan komunikasi publik yang lebih baik.
“Prinsipnya bahwa program ini bagus untuk kendalikan demam berdarah di Indonesia, khususnya NTT,” imbuh Laka Lena.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa teknologi inovasi nyamuk wolbachia dapat menjadi sebuah angin segar penanganan demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.
Ia menuturkan bahwa setiap tahunnya, kasus DBD terus meningkat walaupun berbagai intervensi telah diupayakan untuk menangani penyakit mematikan tersebut. Mulai dari intervensi lingkungan dengan 3M, fogging, hingga pemberian vaksin dengue pada masyarakat.
“Jadi selama 50 tahun terakhir pemerintah sudah melakukan segala macam menghabiskan ratusan miliar sampai triliun tapi nggak turun-turun DBD. Ini ada intervensi di lingkungan vektor, manusia, kita sudah lakukan, kenyataannya nggak turun-turun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi menyoroti banyaknya kabar hoaks soal nyamuk ber-wolbachia yang banyak muncul di media sosial. Ia mengakui bahwa salah satu penyebab munculnya hal tersebut adalah masih kurangnya komunikasi aktif dari Kementerian Kesehatan pada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan perbaikan komunikasi pada masyarakat berkaitan dengan inovasi teknologi wolbachia.
“Memang saya lihat masukannya ini lebih ke komunikasi. Ini akan kita perbaiki memang karena agak ketinggalan. Kebetulan meledaknya itu bukan di programnya Kemenkes pada saat itu dan kita harusnya masuk sejak awal untuk menghindari resiko ini,” pungkasnya.
Asal tahu saja, awalnya telur nyamuk bWolbachia sempat ditolak masyarakat. Merespon hal itu, anggota DPR meminta pemerintah harus mensosialisasikan dengan transparan program ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut terjadinya penolakan masyarakat terhadap penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia di Bali misalnya, akibat pemerintah minim sosialisasi dan transparansi.
“Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini? Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti,” kata Netty dalam keterangan medianya, Senin, 20 November 2023 lalu.
Menurut info dari Kementerian Kesehatan, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk aedes aegypti. Masih menurut Kemenkes, bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah yang memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika. Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk aedes aegypti maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.
Oleh karenanya, politisi PKS dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat dan transparan tentang rencana tersebut.
“Masyarakat perlu tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak? Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan,” tandas Netty.
Politisi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) ini meminta pemerintah agar menekan penyebaran kasus DBD melalui cara-cara yang ilmiah dan dipahami masyarakat, jangan justru menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran.
“Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan maka potensi lonjakan kasus DBD itu sangat tinggi. Setiap upaya penanganan kasus DBD harus diawali dengan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Penting adanya pelibatan para ahli dalam mengkaji rencana ini,” tambahnya.
Penulis: Irsyan Hasyim & MF. Djamal
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post