Sistem pengupahan perawat dirasakan kurang memadai di tengah tanggung jawab yang besar untuk mengawal kesehatan masyarakat Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan memperhatikan kesejahteraan perawat dengan memberikan jaminan pengupahan yang layak.
Jakarta, Prohealth.id – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya perawat. Skema pengupahan perawat sebaiknya diperbaiki dan ditingkatkan kesejahteraannya karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.
“Perawat sebagai tenaga kesehatan sudah terbukti pada saat pandemi sebagai pahlawan. Namun di sisi lain kebijakan-kebijakan terhadap apresiasi itu belum sebanding dengan apa yang diterima oleh profesi kesehatan lainnya. Kesehatan bersama pendidikan sering kali menjadi bahan kampanye saat pemilu maupun pilkada namun nasib kesehatan terutama kesejahteraan tenaga kesehatan luput dari perhatian dibandingkan isu pendidikan,” jelas Ketua Umum PPNI Hanif Fadhillah saat menjadi panelis dalam acara Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) di Jakarta, Selasa (16/1).
PPNI yang menjadi anggota KOMPAK bersama dengan 11 organisasi profesi dan 8 asosiasi kesehatan lainnya mengundang ketiga pasangan calon capres cawapres untuk menguji dan membedah lebih dalam visi misi capres di bidang kesehatan. Namun, dalam pelaksanaanya tidak ada satu pun pasangan calon yang hadir secara langsung. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hadir secara daring dan mengutus tim suksesnya untuk berdialog. Sedangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak hadir secara daring maupun luring serta tidak ada perwakilan tim sukses yang datang. Adapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak hadir, tetapi diwakili tim suksesnya.
Hanif menuturkan, pembangunan kesehatan nasional harus berdampingan dengan peningkatan kesejahteraan perawat mengingat saat ini banyak perawat terutama di daerah yang masih belum jelas status kerjanya. Sebagian bersifat tenaga kontrak dan sebagian lagi berstatus tenaga kerja sukarela dengan kompensasi yang kurang memadai. Padahal perawat merupakan garda terdepan yang bertugas mengawal kesehatan masyarakat.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan kami angkat sebagai isu utama untuk melihat seperti apa action pemerintah ke depan. Pada umumnya semua paslon mengatakan berpihak kepada kesejahteraan tapi instrumennya apa yang dilakukan belum disebutkan dengan jelas. Misalnya, apakah membuat regulasi khusus tentang pengupahan tenaga kesehatan yang berbeda dengan pengupahan buruh pada umumnya. Kami bukan merasa eksklusif tapi karena keilmuan, spesifikasi, dengan karakter pekerjaan yang memang berbeda sehingga perlu dihargai lebih dari sekedar yang biasa,” ungkap Hanif.
Isu kedua, lanjut Hanif, terkait Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai sangat bermasalah dan menimbulkan kontroversi sehingga perlu dilakukan judicial review. Sikap dan pandangan pasangan calon presiden dan wakil presiden patut diketahui terutama mengenai komitmen pengendalian tembakau dan peran organisasi profesi yang harus jelas antara masing-masing tenaga kesehatan.
“Dari penjelasan paslon nomor urut 1 dan 3 yang diwakili tim suksesnya, kami menilai masih normatif dan belum ada jawaban yang sangat memuaskan. Kami sebenarnya ingin mendengarkan solusi konkret dari masing-masing paslon. Meski begitu, kami sudah menawarkan solusi yang sudah disampaikan melalui KOMPAK. Misalnya, untuk kesejahteraan perawat, perlunya regulasi spesifik tentang pengupahan yang berbeda dengan tenaga kerja di sektor lain,” jelas Hanif.
Anggota Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) Ganis Irawan mengakui kesejahteraan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan yang sangat mendasar. Selain itu, terjadi ketimpangan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan antara wilayah barat dengan timur Indonesia. AMIN memiliki visi pemerataan akses kesehatan berkualitas menuju Indonesia adil makmur untuk semua.
Ganis menegaskan, AMIN bertekad memastikan ketersediaan tenaga medis dan kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan, terutama puskesmas, termasuk di kawasan pesisir, kepulauan, wilayah terpencil dan pedalaman dengan cara memperhatikan aspek keadilan, seperti pemberian tunjangan khusus. Komitmen tersebut tertuang dalam visi kelima AMIN, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya.
Untuk kesejahteraan tenaga kesehatan, AMIN berjanji memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Selain memberikan tunjangan, AMIN akan memastikan aspek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk keamanan dan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan saat menjalankan tugasnya.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan tidak semata-mata masalah uang tetapi harus dipandang secara menyeluruh. Tidak hanya menyentuh aspek tunjangan atau upah tetapi juga keamanan dalam bekerja. Kami juga ingin memastikan bahwa tenaga kesehatan khususnya perawat mendapat fasilitas pengupahan yang memadai dan seusai ketentuan yang berlaku. Misalnya, mendapat jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, yang saat ini masih banyak perawat yang belum menerima jaminan tersebut.
Ganis menegaskan, semua pendekatan program AMIN dalam bidang kesehatan tidak hanya berorientasi pada percepatan pemerataan, tetapi juga keberlanjutan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Editor: Irsyan Hasyim
Discussion about this post