Momemntum Jakarta, Prohealth.id – UNFPA, badan kesehatan seksual dan reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam peringatan Hari Kependudukan Sedunia (HKD) 2024 di Serang, Banten (29/07/2024).
Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA. Tujuannya untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran. Selain itu juga memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak.
Fokus HKD 2024 adalah pada kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua. Peringatan HKD 2024 merupakan seruan untuk bertindak memastikan sistem data memperhitungkan keragaman manusia. Dengan begitu, setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh.
UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami menyatakan bahwa data sangat penting. Untuk menuju masyarakat sehat membutuhkan data yang dapat, kredibel, akurat, dan solid. Oleh karena itu, data adalah kewajiban. Ia menegaskan, data adalah investasi yang baik untuk pembangunan negara dan masyarakat.
“Kurang dari 3 di antara 10 negara anggota PBB yang punya data lengkap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jadi, masih banyak data yang tidak lengkap dalam SDGs,” imbuhnya melalui siaran pers yang dikutip pada 7 Agustus 2024.
Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc, mengatakan Provinsi Banten berkomitmen terhadap data sebagai basis kebijakan kependudukan. “Parameter utama dari desain pembangunan kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk rakyat,” tegasnya.
Kepala BKKBN, dr. Hasto menyampaikan HKD 2024 adalah kesempatan untuk menggabungkan perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus melakukan introspeksi.
“Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita? Aatau apakah pengumpulan data kita aman? Dan apakah data yang kita miliki sudah akurat?” dr. Hasto melempar pertanyaan.
Ia menegaskan pentingnya data yang inklusif dalam upaya menghapuskan kematian ibu. Menurut Hasto, kini semua elemen masyarakat harus menyamakan visi mencapai zero maternal death. Sebelumnya, upaya mencapai target kematian ibu dalam Millenium Development Goals (MDGs) gagal karena data yang tidak inklusif.
“Untuk SDGs ini, kita harus memastikan data yang akurat, dengan percepatan intervensi.”
Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) on the spot. Peninjauan ini memberikan pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB untuk 100 akseptor dalam rangka kampanye nasional KB pascapersalinan yang targetnya menjangkau 100.000 akseptor.
Pada kesempatan ini, BKKBN meluncurkan Population Clock Provinsi Banten dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kontrasepsi di Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
Dalam talkshow HKD 2024, Kepala BPS Provinsi Banten Ir. Faizal Anwar, M.T.., Ph.D, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, dan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA menyuarakan komitmen terhadap pengumpulan dan penggunaan data terpilah untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang inklusif.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post