Jakarta, Prohealth.id – Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang sudah sangat lama di Indonesia.
Oleh karena itu, ada tantangan kritis sekaligus peluang strategis dalam mempercepat eliminasi TBC. Caranya dengan memasukkan rancangan tersebut dalam memo kebijakan. Adapun Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dan mitra TB mencoba memulai langkah tersebut.
Pihak STPI menyerahkan memo kebijakan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta pada Kamis, 28 November 2024 lalu.
Rekomendasi berupa memo ini memuat strategi dan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat upaya eliminasi TBC. Selain itu juga menurunkan beban kesakitan dan mengurangi angka kematian akibat TBC. Memo itu memuat target penerapan kebijakan mulai pada awal periode pemerintahan 2024 – 2029.
“Ini adalah penyakit paling menular karena sudah mencapai satu miliar dan Indonesia berada pada posisi ke-2 dunia” terang Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.
Dia menjelaskan upaya Kementerian Kesehatan seperti; memperkuat deteksi dini kasus, optimalisasi penyelesaikan pengobatan TBC, dan pencegahan TBC dengan vaksin. Target distribusi vaksin mulai pada 2028 atau 2029.
Kegiatan ini masuk dalam “Cabaret Show: Dermaga Akhir Eliminasi TBC 2030” yang juga di dalamnya terdapat sesi monolog berjudul “You Never Walk Alone” dengan melibatkan pentaheliks yang terdiri dari kaum muda, media, akademisi, perusahaan, dan komunitas TBC.
Upaya kolaborasi antar unsur masyarakat serta beberapa pemangku kepentingan dalam percepatan eliminasi TBC 2030 sangat penting menjadi pesan utama dalam sesi tersebut.
Diskusi itu berlangsung bersama pemangku kepentingan seperti Direktur P2PM Kementerian Kesehatan Ina Agustina Isturini, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta. Hadir pula; Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK Nancy Dian Anggraeni, Direktur Eksekutif STPI Henry Diatmo, Guru Besar FK UI Erlina Burhan, dan influencer kesehatan Ayman Alatas.
Henry Diatmo menyampaikan bahwa memo ini akan melibatkan 50 lebih lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
“Kami mendorong supaya semua pihak untuk terlibat sesuai perannya masing-masing dalam mendukung pemerintah. Harapannya, pemerintah memberikan ruang bagi kami untuk mendorong program eliminasi TBC 2030.” tambah dia.
Menko PMK Pratikno bersyukur atas kolaborasi untuk merumuskan memo kebijakan tersebut. Pasalnya, ada 7 target penyelesaian kasus TBC yang membutuhkan koordinasi langsung dengan Kemenko PMK.
“Ini sangat bermanfaat terutama bagi kami untuk menjalankan perintah presiden dalam quick win.”
Kementerian Dalam Negeri turut mendukung eliminasi TBC dengan membuat rapat koordinasi kebijakan TBC di daerah pada setiap minggu.
“Kami melaksanakan forum kepala daerah mulai dari Juni setiap minggu jam 08.00-12.00 siang. Kita sisipkan bagaimana penguatan TBC sesuai amanat Perpres No. 67 tahun 2021. Dengan adanya pertemuan rutin ini memang ada pergerakan walaupun tidak signifikan,” jelas Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kementerian Dalam Negeri Arifin Efendi Hutagalung.
Dalam memperkuat capaian tersebut, Erlina Burhan memaparkan inovasi berbasis penelitian sangat urgen saat ini. Misalnya, obat BPaL untuk pasien TBC Resisten Obat (RO). Awalnya obat itu menyembuhkan dalam 24 bulan lalu sekarang membutuhkan 6 bulan saja.
Ayman Alatas sebagai influencer kesehatan menekankan pentingnya menghindari stigma dan diskriminasi yang sering dialami pasien TBC.
“Stigma dan diskriminasi TBC itu nyata dan kita semua punya peran untuk melawannya. Salah satunya dengan menggunakan media sosial yang bisa kita pegang sendiri,” terangnya.
Ketua Yayasan STPI Nurul Luntungan menyimpulkan bahwa menuju eliminasi TBC 2030 tersisa waktu 6 tahun lagi. Apabila tetap berada pada track yang sama tanpa berkolaborasi dari semua pihak maka mimpi bebas TBC hanya menjadi angan belaka. Rekomendasi bersama semua mitra TBC ini tidak boleh hanya menjadi dokumen saja.
“Saya yakin pemerintah baru saat ini sangat handal. Saya harap pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada,” tutup Nurul.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post