Jakarta, Prohealth.id – Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menggulirkan program pemeriksaan gratis untuk seluruh masyarakat.
Program ini adalah janji politik dalam kampanye Pilpres 2024 lalu. Artinya, program tersebut akan berjalan dalam 5 tahun ke depan dan menyasar semua masyarakat di Indonesia.
Egi Julia, salah satu pekerja klinik di Tangerang Selatan mengatakan pemeriksaan gratis untuk masyarakat aspek penting yang harus bisa berjalan. Ia setuju dengan program pemeriksaan kesehatan gratis.
“Buat medical check-up biayanya besar. Bukan hanya100-200 ribu saja, tetapi bisa 500-700 ribu. Apalagi setelah berkecimpung di dunia kesehatan, menurut saya ini penting banget,” kata Egi kepada Prohealth.id, Kamis (9/1/2025).
Saat ini makin banyak kasus seseorang tiba-tiba sakit karena tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. “Yang seperti itu parahnya sampai cuci darah, jantung, ginjal, dan lain-lain.”
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka kematian Penyakit Tidak Menular (PTM) paling tinggi adalah; jantung, stroke, diabetes, ginjal, dan kanker. Center for Indonesia Sustainable Development and Innovation (CISDI) pun menyambut baik program pemeriksaan kesehatan gratis.
CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih mengatakan telah mengkaji kebijakan yang terpaut pada janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tentang program prioritas kesehatan. Ia mengakui arah kebijakan ini ingin menjawab kebutuhan publik deteksi dini penyakit dan bebas biaya.
“Seseorang yang menderita PTM ini jumlahnya amat banyak. Ada peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Rekam Medis Elektronik (Rekedes) Electronic Health Record (EHR) adalah sistem pengelolan data kesehatan pasien secara digital. Data riwayat masyarakat yang sakit bisa terekam dan penelusuran datanya mudah.
Diah menjelaskan PTM menyebabkan 600 ribu orang meninggal. Salah satu penyakit PTM paling bahaya adalah jantung. Menurut data BPJS Kesehatan tahun 2020-2021 penyakit jantung menghabiskan pengeluaran Rp9,5 triliun. Lalu tahun 2022 menghabiskan pengeluaran Rp12,14 triliun, dan tahun 2023 menghabiskan pengeluaran Rp17,62 triliun.
“Kalau sekarang mau ada skrining kesehatan gratis itu baik. Sebab cuma 30 persen dari banyak orang yang sakit PTM tahu bahwa dirinya sakit. Skrining bisa membantu mengetahui lebih awal jika seseorang berpotensi sakit kronis atau tidak.”
Catatan untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis
CISDI meyakini orang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis harus melanjutkan pemeriksaan kesehatan lain sesuai anjuran medis. Diah mengatakan pentingnya tindak lanjut atau follow up setelah melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Kalau sudah skrining berarti sudah ada diagnosa. Lanjut ke faskes. Nah, faskes yang mana? Siapa yang akan mengatur dari banyaknya orang yang terdiagnosa nanti? Siapa yang akan mengatur kapan pasien bisa menerima layanan?”
Pemeriksaan lanjutan membutuhkan prosedur. Misalnya, pemberian layanan kesehatan akan secara langsung atau berbasis tingkat kegawatan.
Untuk membuat layanan kesehatan menjadi komprehensif, Dian menyarankan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP). Kementerian Kesehatan pun sudah menjalankan metode ILP.
“Dengan catatan kita ingin mengetahui follow-up saat usai skrining,“ jelasnya.
Diah menambahkan, CISDI mempunyai data dalam white paper NCD alias Non-Communicable Diseases (NCD). Dalam dokumen tersebut tertulis semua beban potensi, beban penyakit, dan kelompok populasi yang terbebani oleh penyakit kronis ini.
Penulis: Ahmad Khudori
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post