Jakarta, Prohealth.id – Kemitraan antara UNICEF Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam program makan bergizi gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, gizi, serta kesejahteraan anak-anak.
Sasaran dari kemitraan ini adalah unit pendidikan pada strata Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Pemerintah Jepang dan UNICEF Indonesia menilai program MBG bertujuan untuk memberikan perawatan dan layanan yang dibutuhkan anak-anak untuk memulai hidup dengan baik.
Menurut mereka, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Termasuk akses pendidikan, mengurangi angka malnutrisi, dan meningkatkan akses layanan kesehatan dan gizi.
Namun, kesenjangan di Indonedia masih menjadi tantangan di tingkat regional. Oleh sebab itu, memastikan setiap anak menerima layanan sosial berkualitas tetap menjadi prioritas pembangunan.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi menilai anak-anak di Provinsi Papua masih tertinggal dalam capaian belajar. Selain itu, anak di Papua mengalami kendala pertumbuhan termasuk malnutrisi. Masaki mengatakan Jepang ingin berkontribusi pada makanan sekolah di Indonesia dengan berangkat dari pengalaman 100 tahun program makanan sekolah di Jepang.
“Sebelumnya Jepang juga terlibat dalam proyek pengembangan pelabuhan perikanan, fasilitas pembekuan, hingga pemasaran di enam pulau terpencil; dengan bantuan hibah JICA, proyek yang diluncurkan pada 2021 ini telah berhasil meningkatkan hasil tangkap di Pelabuhan Perikanan Biak,” kata Misaki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2025).
Dia meneyebut makanan sekolah di Jepang secara aktif mempromosikan produk lokal untuk konsumsi lokal. Misaki berharap Indonesia juga bisa menerapkan hal serupa.
“Kami ingin mempromosikan kolaborasi kedua program tersebut, agar pusat dapur untuk makanan sekolah dapat memanfaatkan ikan dari Pelabuhan Perikanan Biak, yang kaya akan nutrisi termasuk protein,” tuturnya.
Pemerintah Jepang mengucurkan dukungan dana sebesar $3,4 juta, atau sekitar Rp55,437 miliar selama dua tahun dari. Dengan dana itu, UNICEF akan membantu otoritas provinsi dan kabupaten di Papua untuk menyediakan makanan sekolah bergizi yang hemat biaya untuk siswa PAUD dan SD menggunakan makanan lokal dan layanan gizi dasar yang terintegrasi.
Urgensi Edukasi
Pemerintah Jepang dan UNICEF tidak hanya memberikan dukungan dana. Mereka menilai pentingnya edukasi terkait makanan bergizi. Mereka akan memberi pelatihan pengembangan profesional kepada guru untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas, terutama dalam literasi, numerasi, dan kesadaran gizi.
Selain itu, mereka juga memngaku akan melakukan penyuluhan yang melibatkan orang tua dalam perawatan dan perkembangan anak-anak mereka.
“Pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk personel pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran untuk program MBG yang berkelanjutan dan layanan pendidikan berkualitas, turut menjadi sasaran penting kemitraan ini untuk memastikan upaya keberlanjutan,” ujar Misaki.
Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman mengungkapkan setiap anak memiliki hak untuk berkembang sepenuhnya, termasuk akses terhadap layanan sosial berkualitas. Menurut Maniza, makanan bergizi dan lingkungan belajar yang mendukung adalah bahan utama untuk bertumbuh sehat. Tentunya akan menjadi jaminan keberhasilan masa depan setiap anak.
“UNICEF bangga bermitra dengan Pemerintah Jepang. Untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan pendidikan dan gizi bagi anak-anak di Papua,” paparnya.
Ia membeberkan pogram ini akan menjangkau 2.500 anak usia pra-sekolah dan SD. Programnya berisi peningkatan layanan gizi dan pendidikan selama kemitraan tersebut. Selain itu, 150 guru dan kepala sekolah akan menerima pelatihan keterampilan pedagogis dan pemantauan gizi. Ini termask 2.500 orang tua yang akan mendapat pengetahuan tentang gizi dan perawatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Lalu sebanyak 270 pejabat pemerintah, tim masak, guru, dan kepala sekolah akan mendapatkan manfaat dari inisiatif pengembangan kapasitas seputar makanan sekolah.
Maniza mengatakan program pihaknya juga akan melakukan peningkatan kapasitas bagi 50 pembuat kebijakan dalam isu perencanaan dan penganggaran. Tujuannya, untuk mendapatkan hasil nyata yang dapat mendukung keberlanjutan program MBG.
Ia menyatakan, kemitraan baru yang menangani pendidikan dan gizi secara terpadu ini, berdasarkan keberhasilan sejumlah kolaborasi sebelumnya antara Pemerintah Jepang dan UNICEF Indonesia.
“Kolaborasi terdahulu diantaranya adalah program pengembangan anak usia dini, kembali belajar dengan aman selama pandemi COVID-19, dan program gizi remaja berbasis sekolah di Papua,” imbuhnya.
Sebelumnya, program unggulan Prabowo ini menuai kontroversi. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang populis itu sangat besar.
Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain dari APBN, dana untuk program ini juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara, perkiraan kebutuhan dana untuk MBG menurut Badan Gizi Nasional (BGN) sekitar Rp400 triliun per tahun. Adapun target penerima 82,9 juta jiwa. Pemerintah perlu menyiapkan dana tambahan jika ingin program tersebut berjalan dengan baik.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post