Jakarta, Prohealth.id – Ketua RUKKI Mohammad Bigwanto mengatakan Acara “Asia-Pacific Conference on Smoking and Harm Reduction” disponsori oleh Philip Morris berpotensi mempengaruhi kebijakan pengendalian tembakau.
Dia menyebut salah satu lembaga yang melakukan Harm Reduction seperti Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR). Acara yang diselenggarakan di Bandung itu menghadirkan sejumlah akademisi yang dikenal sebagai pendukung produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan nikotin.
“Pendekatan berisiko membelokkan arah kebijakan pengendalian tembakau yang berbasis bukti ilmiah dan perlindungan kesehatan masyarakat,” katanya pada Rabu (18/6/2025).
Bigwanto mengecam atas keterlibatan peneliti dari lembaga negara. Hal ini karena lembaga negara seharusnya menjaga independensi dan berkomitmen melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, lembaga negara dilarang tampil mempromosikan acara industri rokok.
“Kami sangat menyesalkan keterlibatan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ini berpotensi mencoreng kredibilitas lembaga riset nasional di mata publik,” ujar Bigwanto yang turut jadi akademisi UHAMKA.
Lebih lanjut, kata Bigwanto, Indonesia harus berhati-hati terhadap upaya normalisasi produk-produk baru ini lewat forum-forum ilmiah semu. “Kita justru membutuhkan penguatan regulasi dan edukasi publik tentang bahaya semua bentuk produk tembakau dan nikotin, termasuk rokok elektronik.”
Kiki Soewarso, selaku aktivis Tobacco Control Support Center (TCSC) menjelaskan usaha dari industri rokok lewat forum akademisi punya motif khususnya. Pasalnya taktik ini bertujuan memperhalus citra buruk rokok yang mengganggu kesehatan.
“Bukti ilmiah independen menunjukkan bahwa produk seperti rokok elektronik dan HTP (heated tobacco products) tetap berisiko bagi kesehatan. Selain itu pun dapat menarik anak-anak serta remaja untuk mulai menggunakan nikotin,” katanya.
Kiki menyebut cara memperhalus citra rokok tidak hanya berhenti di situ saja. Ada juga upaya menciptakan ‘new normal’ penggunaan vape atau rokok elektrik di dalam ruangan. Sebabr ramai klaim bahwa rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional.
“Industri sengaja membangun ilusi ini untuk membuka kembali ruang-ruang yang sebelumnya berhasil dilindungi dari asap rokok,” tuturnya.
IAKMI dan pakar komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Institute, mengungkapkan, bahwa konsep harm reduction yang dalam konferensi ini sebenarnya adalah bagian dari strategi industri rokok mempertahankan pasar produk adiktif mereka.
“Bukti ilmiah independen menunjukkan bahwa produk seperti rokok elektronik dan HTP (heated tobacco products) tetap berisiko bagi kesehatan dan dapat menarik anak-anak serta remaja untuk mulai menggunakan nikotin.”
Kiki juga menyampaikan keprihatinannya melihat adanya upaya menciptakan ‘new normal’, penggunaan vape atau rokok elektrik di dalam ruangan. Asumsi vape lebih aman adalah ilusi dari industri untuk membuka kembali ruang-ruang yang sebelumnya berhasil dilindungi dari asap rokok.
Eni Maryani Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, turut mengkritisi framing usaha industri rokok untuk membawa dari fakta yang ada. Menurutnya, dengan menggunakan istilah seperti ‘advancing innovation for smoking cessation’ sangat menyesatkan.
“Inovasi yang seharusnya didorong adalah kebijakan yang memperkuat upaya berhenti merokok sepenuhnya, bukan mengganti dengan produk nikotin lain yang juga menimbulkan kecanduan dan risiko kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Ahyani Raksanagara, Ketua Umum IAKMI Pengda Jawa Barat, menegaskan pentingnya menjaga integritas kebijakan pengendalian tembakau di tingkat lokal dan nasional. Ia menceritakan bahwa di Bandung dan Jawa Barat berkomitmen untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan semua produk tembakau dan nikotin.
“Konsep “harm reduction” dapat menghambat pencapaian target kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan. Harm reduction juga masih perlu dipertanyakan dampaknya terhadap kesehatan paru-paru dan pengaruhnya terhadap adiksi,” ujar dr. Ahyani.
Para pakar ini mendesak pemerintah, akademisi, dan masyarakat bersikap kritis terhadap narasi buatan industri rokok dan afiliasinya. Termasuk narasi yang sengaja masuk melalui kelompok-kelompok ilmiah di perguruan tinggi. Mereka juga mendorong penguatan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif, termasuk pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau baru.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post