Belum Bebas Asap Rokok, Bagaimana Bisa Healing?

Jakarta – Menikmati destinasi selalu memikat. Baik itu pantai yang menenangkan, pegunungan yang menantang, atau jalanan kota yang penuh warna.

Pulau Dewata yang sudah mendunia selalu diimpikan menjadi destinasi wisata yang bukan hanya memanjakan mata dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Tetapi juga menawarkan kesehatan holistik. Kualitas lingkungan haruslah menjadi standar utama dan bukan sekadar pilihan.

Namun, apa jadinya jika keindahan itu dibayar dengan polusi? Apa bisa menikmati momen itu sepenuhnya?

Meski sudah punya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2011 tetapi realita di Bali berkata lain. Asap masih mengepul di tempat yang seharusnya steril.

Mengejutkan Serta Tak Mengherankan

Survei tujuh hari berlangsung di sembilan titik KTR yang mencakup sekolah, rumah sakit, perkantoran, restoran, dan hotel dilakukan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) pada Juni-Juli 2025.

Hasilnya, hanya dua lokasi yang kualitas udaranya masuk kategori baik. Sisanya moderat dengan lonjakan drastis terutama di restoran dan area semi tertutup meski aturan KTR berlaku.

Bahkan sekolah mengalami peningkatan partikel berbahaya gara-gara pekerja konstruksi yang merokok di sekitar area. Sementara rumah sakit justru menunjukkan hasil baik karena aturan bebas rokok ditegakkan secara ketat.

“Asap rokok itu bukan cuma mengganggu. Tetapi membunuh secara perlahan,” tegas Program Manager IYCTC Ni Made Shellasih dalam diskusi publik bertajuk “Survei Kualitas Udara di Kawasan Tanpa Rokok: Ulasan Singkat Denpasar dan Gianyar” IYCTC bareng Kolaborasi Bumi dalam rilisnya pada September.

Partikel halus PM2.5 yang terkandung dalam asap rokok bisa menembus paru-paru bahkan masuk ke aliran darah sehingga meningkatkan risiko kanker, jantung, dan gangguan pernapasan.

Ni Made Shellasih juga memberikan pendapat terkait hasil survei di sembilan titik KTR,”Keberhasilan KTR ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan kepatuhan di lapangan.”

Bali Bukan Hanya Indah

Bali harus menjadi destinasi wisata dunia yang bukan hanya indah dan berbudaya tetapi juga sehat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Luh Ayu Aryani mewakili Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan implementasi Perda KTR bukan hanya soal aturan. Namun komitmen lintas sektor baik dari pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

“Bali memiliki Perda KTR sejak 2011 dan aturan ini hadir untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dan lansia, dari paparan asap rokok yang terbukti meningkatkan risiko kanker paru, penyakit jantung, serta berbagai gangguan pernapasan,” katanya.

Dia melanjutkan,”Implementasi Perda KTR juga sudah sejalan dengan upaya menjaga generasi muda agar tidak menjadi perokok pemula termasuk dengan pengaturan ketat terhadap rokok elektronik di ruang publik.”

“Bali harus jadi destinasi wisata dunia yang bukan cuma indah, tapi juga sehat,” tegas Luh Ayu Aryani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali. Ia menyatakan bahwa implementasi Perda KTR bukan hanya soal aturan, tapi komitmen lintas sektor dari pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

Lebih dari 120 puskesmas di Bali kini menyediakan layanan berhenti merokok. Tetapi tetap masalah utamanya adalah kepatuhan. Tanpa pengawasan yang konsisten maka Perda hanya akan menjadi tanpa makna.

“Keberhasilan KTR tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus ditegakkan melalui pengawasan dan konsistensi. Sebisa mungkin implementasi KTR harus dijalankan lintas sektor baik dari pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata agar Bali benar-benar menjadi destinasi yang sehat, bersih, dan berbudaya.”

Udara Bersih, Pariwisata Berkelanjutan

Hasil survei ini memberi bukti nyata KTR berdampak langsung pada kualitas udara.

“Kebijakan pengendalian rokok di Bali sudah cukup lama ada. Tetapi survei ini memberi bukti konkret bagaimana implementasi KTR memengaruhi kualitas udara dalam ruang. Hasil ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah sekaligus bahan advokasi untuk memastikan kebijakan tidak parsial,” ucap Made Kerta Duana dari Udayana CENTRAL menanggapi temuan survei sambil menekankan pentingnya data ini sebagai bahan kebijakan publik.

Dia turut mengingatkan tanpa udara bersih maka tidak akan ada pariwisata berkelanjutan. Selain meminta untuk tidak mengabaikan rokok elektronik karena banyak yang menganggapnya lebih “aman”.

Dia melanjutkan,“Tantangan berikutnya adalah rokok elektronik yang perlu riset lebih lanjut agar tidak mencemari udara dengan wajah baru. Ini sekaligus menguatkan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa udara yang sehat.”

Sedangkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Gusti Ayu Raka Susanti menegaskan kesehatan adalah lini terdepan Pembangunan.

“Kami sudah melakukan monitoring, membentuk tim evaluasi, dan memastikan fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan dalam penegakan KTR. Mengubah perilaku memang sulit. Namun perlu dilakukan secara terus menerus.”

Orang Muda Dorong Kebijakan

Perwakilan generasi muda yakni I.A.G. Pradnyawidari Dharmika dan Dwi Ardini dari Save Our Surroundings menegaskan pentingnya kampanye kreatif untuk menyuarakan urgensi KTR.

Mereka membagikan dan menekankan praktik baik dan juga tantangan yang dihadapi orang muda dalam mendorong kebijakan pengendalian konsumsi rokok di Bali. Serta kampanye kreatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya berkelanjutan.

Dengan segala pesonanya sebagai ikon pariwisata dunia maka Bali memiliki kesempatan emas untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan. Sejajar dengan Barcelona dan Phuket yang berhasil menunjukkan pariwisata modern identik dengan udara bersih.

Praktisi Kebijakan dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa Ananda Priantara dari sisi orang muda mengatakan,“Barcelona dan Phuket berhasil menunjukkan bahwa pariwisata modern identik dengan udara bersih. Meskipun Bali sudah memiliki Perda KTR, tetapi tantangannya adalah dalam pengoptimalan.”

“Seharusnya pemerintah juga berani untuk mengambil langkah reward and punishment yang tegas. Contohnya Singapura. Pelanggaran terhadap KTR juga diberikan konsekuensi,” pungkas dia.

Editor : Fidelis Satriastanti