Sejumlah badan dunia di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali perang terhadap sunat perempuan atau mutilasi genital perempuan. Pernyataan ini terbit bersamaan dengan peringatan Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Mutilasi Genital Perempuan pada 5 Februari 2026, kemarin.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan oleh Direktur Eksekutif UNFPA, Direktur Eksekutif UNICEF, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Direktur Eksekutif UN Women, Direktur Jenderal WHO, dan Direktur Jenderal UNESCO. WHO meencatat pada tahun 2026 saja, diperkirakan 4,5 juta anak perempuan – banyak di antaranya berusia di bawah lima tahun, berisiko mengalami mutilasi genital perempuan.
“Saat ini, lebih dari 230 juta anak perempuan dan wanita hidup dengan konsekuensi seumur hidup akibat praktik itu,” demikian isi pernyataan tersebut.
Badan PBB menegaskan kembali komitmen untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan bagi setiap anak perempuan dan setiap wanita yang berisiko. Badan PBB juga terus bekerja memastikan bahwa mereka yang menjadi korban praktik berbahaya ini memiliki akses ke layanan yang berkualitas dan sesuai.
Sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dibenarkan dengan alasan apa pun. Hal ini membahayakan kesehatan fisik dan mental perempuan dan anak perempuan, serta dapat menyebabkan komplikasi serius seumur hidup, dengan biaya pengobatan diperkirakan sekitar US$ 1,4 miliar setiap tahunnya.
Intervensi yang bertujuan mengakhiri mutilasi genital perempuan selama tiga dekade terakhir telah memberikan dampak. Hampir dua pertiga populasi di negara-negara tempat praktik ini marak menyatakan dukungan untuk penghapusannya.
Setelah beberapa dekade perubahan yang lambat, kemajuan dalam memerangi mutilasi genital perempuan semakin cepat: setengah dari semua kemajuan sejak tahun 1990 dicapai dalam dekade terakhir. Yakni mengurangi jumlah anak perempuan yang menjadi korban mutilasi genital perempuan dari satu dari dua, menjadi satu dari tiga.
“Kita perlu membangun momentum ini dan mempercepat kemajuan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan pada tahun 2030.”
Pendidikan kesehatan, melibatkan pemimpin agama dan masyarakat, orang tua dan petugas kesehatan, serta penggunaan media tradisional dan media sosial adalah strategi efektif untuk mengakhiri praktik itu. Badan PBB mengingatkan semua harus berinvestasi dalam gerakan yang dipimpin masyarakat, termasuk jaringan akar rumput dan pemuda, dan memperkuat pendidikan melalui pendekatan formal dan berbasis komunitas.
Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat pesan pencegahan dengan melibatkan para pemimpin opini yang terpercaya, termasuk petugas kesehatan. Badan PBB juga menyatakan harus mendukung para penyintas dengan memastikan mereka memiliki akses ke perawatan kesehatan yang komprehensif dan sesuai konteks, dukungan psikososial, dan bantuan hukum.
Setiap dolar yang diinvestasikan untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan, kata mereka, menghasilkan pengembalian sepuluh kali lipat. Investasi sebesar US$ 2,8 miliar dapat mencegah 20 juta kasus dan menghasilkan pengembalian investasi sebesar US$ 28 miliar.
Menjelang tahun 2030, kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade, terancam karena investasi dan dukungan global semakin berkurang. Pemotongan pendanaan dan penurunan investasi internasional dalam program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak telah membatasi upaya untuk mencegah mutilasi genital perempuan dan mendukung para penyintas.
Badan PBB menyatakan penolakan sistematis makin meningkat terhadap upaya untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan. Ini diperparah oleh argumen berbahaya bahwa hal itu dapat diterima jika dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan, kian menambah hambatan bagi upaya penghapusan.
“Hari ini kami menegaskan kembali komitmen dan upaya kami bersama mitra publik dan swasta lokal dan global. Termasuk para penyintas, untuk mengakhiri mutilasi genital perempuan sekali dan selamanya.”
Discussion about this post