Indonesia memulai 2026 dengan catatan suram. Sejak akhir 2025, Indonesia menghadapi berbagai kejadian bencana berupa banjir dan tanah longsor di berbagai daerah yang menimbulkan korban nyawa dan kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Kondisi ini diperparah dengan tidak memadainya respon tanggap darurat bencana dan buruknya koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menangani krisis.
Temuan ini adalah hasil analisis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang dikleuarkan hari ini, Jumat, 6 Februari 2026. Pengkaji Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik di antaranya melibatkan Jahen F. Rezki, Teuku Riefky, Faradina Alifia Maizar, dan Difa Fitriani.
LPEM UI menyatakan, ke depannya, manajemen krisis bencana alam memerlukan reformasi secara struktural. Sebab, urgensinya akan semakin meningkat mengingat potensi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia di 2026 adalah berlanjutnya berbagai program prioritas yang mahal, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. “Ini memberikan beban fiskal yang besar dan menyedot sumber daya dari belanja lainnya yang lebih produktif.”
Kondisi ini memperumit manajemen anggaran fiskal yang saat ini sudah sangat sempit dan mendorong defisit anggaran mencapai 2,92% dari PDB di tahun 2025. Program prioritas yang mahal secara fiskal juga tidak diimbangi dengan performa penerimaan.
LPEM UI melihat penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang tumbuh negatif sebesar 13,13% (y.o.y) dan pertumbuhan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar -4,52% (y.o.y) di 2025. Ini mengindikasikan turunnya produktivitas dan daya beli secara umum. Di 2026, sangat penting untuk pemerintah melakukan reformasi struktural yang berarti.
Salah satu aspek utama yang perlu diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala besar. Apabila berhasil akan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu menjaga dan memperbaiki kualitas institutsi.
Indonesia sejauh ini telah menelan konsekuensi dari memburuknya independensi bank sentral, alokasi belanja fiskal yang tidak produktif, dan pengurangan transfer ke daerah. “Hal ini menurunkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan agenda pembangunan dan pemenuhan layanan publik mendasar,” demikian pernyataan hasil analisisnya.
Menurut LPEM UI, apabila tidak dilakukan secara benar, tidak hanya Indonesia akan kesulitan untuk menjaga tingkat pertumbuhan di 5%. Tapi, juga akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk.
Di tengah angka pertumbuhan PDB yang mengejutkan selama 2025, kami berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum berkualitas dan berpotensi hanya tumbuh sedikit di atas 5% untuk 2025. Tetapi, paket stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah dibarengi dengan faktor musiman mampu mendorong pertumbuhan di triwulan akhir 2025.
Sehingga, menurut LPEM UI, perekonomian Indonesia diestimasi tumbuh sebesar 5,18% (y.o.y) di Triwulan-IV 2025 (rentang estimasi dari 5,10% hingga 5,25%) dan 5,05% (y.o.y) untuk FY2025 (rentang estimasi 5,03% sampai 5,07%). “Kami cenderung pesimis bahwa transformasi struktural akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan stagnan di sekitar 4,9% hingga 5,3% (y.o.y) pada FY2026, kata kajian itu.
Bencana dan konsekuensi ekonomi
Sejak akhir 2025, Indonesia memasuki era meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Konsekuensi ekonomi dan kelembagaan dari munculnya berbagai bencana ini menjadi semakin menonjol. Alih-alih terkena dampak oleh satu guncangan bencana tunggal, fase ini ditandai oleh sekelompok bencana yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa waktu yang berdekatan. Bencana baru muncul sebelum bencana yang sudaj terjadi kembali pulih.
Dari perspektif kebijakan dan sisi makroekonomi, pola ini berdampak signifikan. Kondisi ini mengubah bencana alam dari keadaan darurat episodik dan cenderung lokal menjadi sumber gangguan yang berkepanjangan. Ini membenai penyediaan layanan publik, melemahkan fungsi infrastruktur, dan menyerap sumber daya fiskal dan administratif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam konteks ini, risiko bencana menjadi tidak terpisahkan dari tantangan pembangunan yang lebih luas. Termasuk, lemahnya perencanaan tata ruang, kapasitas institusi yang tidak merata, dan kerentanan struktural dalam jaringan infrastruktur.
“Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor sejak akhir 2025 mencerminkan interaksi antara kondisi iklim, paparan geografis, dan pola penggunaan
lahan.”
Karakter geografis fisik, daerah aliran hulu sungai yang curam, sistem sungai yang pendek, dan dataran banjir yang padat penduduk di Indonesia menciptakan kerentanan struktural terhadap risiko curah hujan tinggi. Ketika curan hujan turun secara intens dan terus-menerus, banjir dan tanah longsor cenderung terjadi bukan sebagai insiden yang tersiolasi.
Namun, sebagai proses yang saling memperkuat: luapan sungai membanjiri pemukiman dataran rendah. Sedangkan saturasi tanah yang berkepanjangan membuat lereng di daerah hulu dan perbukitan menjadi tidak stabil.
Keterkaitan ini memperparah kerugian dari segi nyawa dan ekonomi, mengganggu arus transportasi dan logistik. Ini juga mempersulit respon tanggap darurat akibat terragmentasinya akses ke masyarakat yang terdampak.
Bencana alam yang terjadi di Sumatra sejak November 2025 menunjukkan ilustrasi jelas bagaimana kerentanan laten ini dapat dengan mudah terpicu oleh kondisi metereologis eksternal. “Bencana tersebut dipicu oleh siklon tropis Senyar. Kejadian langka yang terbentuk di sekitar khatulistiwas di atas Selat Malaka.”
Terbentuknya siklon Senyar ini sangat tidak lazim, karena siklogenesis tropis umumnya membutuhkan gaya Corilois yang lebih kuat daripada yang umumnya ada di dekat garis khatulistiwa. Walaupun siklon Senyar cenderung moderat dalam aspek intensitas angin dan cenderung berlangsung dalam jangka waktu singkat, signifikansinya terletak pada kemampuannya mengorganisir konveksi yang dalam dan mempertahankan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra.
Pergerakan sistem siklon Senyar yang lambat, ditambah konvergensi kelembapan yang cukup kuat, mendorong terjadinya curah hujan harian yang sangat tinggi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Segera setelah kejadian, banjir dan tanah longsor di Sumatra menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa, warga mengungsi, serta kerusakan tempat tinggal dan infrastruktur.
Kendala akses dengan cepat muncul sebagai hambatan kritis: tanah longsor memutus akses jalan, merusak jembatan, dan memutus jaringan listrik serta telekomunikasi, terutama di daerah desa dan pegunungan. Disrupsi ini menunda operasi penyelamatan dan evakuasi, menghambat pengumpulan data dan informasi, serta memperlambat pengiriman bantuan dasar.
Seiring dengan membaiknya asesmen kerusakan dan perbaikan akses, angka korban jiwa yang dilaporkan terus meningkat signifikan dan menggarisbawahi tantangan perhitungan dampak bencana secara aktual, terutama di daerah yang sulit terjangkau.
Secara lebih luas, LPEM UI menyatakan bencana Sumatra menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia sering berkembang dari kejadian akut menjadi krisis yang berkepanjangan. Responsnya adalah tanggap darurat, penyediaan pemukiman sementara, dan pemulihan awal yang terjadi beriringan dengan periode krisis yang berkepanjangan.
Discussion about this post