Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyatakan memberikan perhatian serius atas meninggalnya seorang pelajar kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Menteri PPPA menyatakan kasus ini menjadi pengingat pemerintah pusat untuk dapat memastikan setiap kabupaten/kota meninjau ulang implementasi sistim perlindungan anak yang dijabarkan dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Ia menyatakan, kasus bunuh diri menjadi pelajaran agar semua anak di Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan dan aman. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban,” kata dia, sesuai siaran pers yang Prohealth dapatkan, Minggu, 8 Februari 2026.
Menurut dia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sangat diperlukan. Ini untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat mengikuti pendidikan dengan baik, bersekolah dengan aman dan nyaman.
Arifah menyatakan, belajar dari kasus ini, kementeriannya mendorong kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.
Tim layanan SAPA 129 Kemen PPPA, kata dia, telah berkoordinasi dengan UPTD PPPA Kabupaten Ngada. Pendampingan psikologis bagi keluarga korban belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersedianya psikolog klinis di wilayah Kabupaten Ngada.
Kementerian PPPA, lanjut dia, mendorong Pemerintah Daerah Ngada untuk merekrut psikolog klinis yang ditempatkan di RSUD, UPTD PPPA, dan Puskesmas.
“Tim profesi ini diperlukan untuk memberikan ruang aman bagi anak dan perempuan, baik untuk konseling gangguan kesehatan jiwa maupun pendampingan pada korban kekerasan dan TPPO (tindak pidana perdagangan orang),” katanya.
Menteri PPPA juga menyatakan peristiwa ini juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Yakni, masih adanya kerentanan anak, termasuk anak laki-laki, yang kerap luput dari perhatian.
Ia menyatakan, anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sering kali tidak terlihat. Konstruksi sosial membatasi mereka untuk mengekspresikan emosi dan meminta bantuan.
Anak dan remaja laki-laki, ungkap dia, sama seperti halnya anak dan remaja perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan keluhan di sekolah atau masalah pertemanan mereka.
“Mereka juga butuh untuk didengarkan. Anak laki-laki berhak merasa aman untuk berbicara dan meminta bantuan,” ujar Arifah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian PPPA, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 6.000 anak laki-laki menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa banyak anak laki-laki memilih diam karena stigma dan rasa takut.
“Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban tanpa membedakan jenis kelamin,” ujar dia.
Kementerian PPPA terus mendorong penguatan maskulinitas positif agar anak dan remaja laki-laki memiliki ruang aman. Ini untuk mengekspresikan emosi, mencari pertolongan, dan berbicara ketika menghadapi masalah.
Arifah mengajak sekolah dasar memperkuat sistem deteksi dini agar anak-anak mendapatkan perlindungan sejak dini. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui, melihat, atau mendengar kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Discussion about this post