Gunung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat longsor lagi. Sebelumnya pada tanggal 7 November 2025 gunung sampah di TPA Bantargebang pernah juga longsor. Gunungan sampah di TPA Bantargebang ini mengalami longsor menimpa sejumlah mobil truk sampah dan pekerja di lokasi pembuangan sampahnya.
Longsornya gunungan sampah TPA Bantargebang ini mengingatkan Wakil Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, saat mengikuti kegiatan belajar mengolah sampah bersama yang diadakan oleh Greenpeace tahun 2003 di Taiwan.
Kota Taipei merupakan salah satu kota di Taiwan yang berhasil mengelola sampah dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2026 gunungan sampah di TPA Bantargebang kembali langsong dan menimpa truk sampah yang sedang parkir membuang sampah beserta pekerjanya.
“Kejadiannya ini sama, dua kali yakni hubungan sampah longsor dua kali di TPA Bantargebang dan hanya keledai yang jatuh di lobang yang sama dua kali. Sementara kota Jakarta jatuh di tempat sampah berkali-kali,” kata Tigor, dalam keterangan, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menyatakan, pengelolaan sampah di Bantargebang salah sejak awal dan tidak sesuai yang diceritakan ke publik. TPA Bantargebang yang dibangun sejak 1990 hanya menampung atau menumpuk sampah di area TPA. Sejak awal hingga hari ini, pengelolaannya TPA Bantargebang itu hanya menumpuk sampah Jakarta yang dibawa dan ditimpuk di TPA hingga menjadi gunungan sampah yang rapuh, mudah longsor juga kebakaran.
Gunungan sampah pernah terbakar tanggal 20 Agustus 2023 dan longsor 8 September 2006. Sejak awal dikatakan bahwa pengelolaan sampah di TPA Bantargebang dengan cerita metode “open dumping”. “Sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang menjadi gunungan sampah karena hanya ditumpuk tanpa pengolahan,” ungkap Tigor.
TPA Bantargebang dibangun sejak tahun 1988 oleh Dinas Kebersihan Jakarta. Semua sampah warga Jakarta ini dibuang dan ditumpuk di TPA Bantargebang tanpa diolah agar sampah berkurang secara signifikan. Akibatnya, sampah menumpuk menggunung dan menimbulkan bahaya longsor karena asal tumpuk menjadi gunung sampah yang sangat rapuh.
Pada tanggal 8 Maret 2026 gunung sampah runtuh dan longsor menimbun truk pembawa sampah dan pekerja pengelola sampah para pemulung. Data terakhir korbannya 13 orang tertimbun, 6 orang selamat, dan 7 orang meninggal.
TPA Bantargebang disebut oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). TPST Bantargebang di Bekasi luas totalnya sekitar 120 hektare. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dikelola Pemprov Jakarta ini menampung lebih dari 7.500 hingga 8.000 ton sampah setiap hari sejak tahun 1989.
Ketinggian tumpukan sampahnya kini mencapai 40-50 meter, bahkan dilaporkan bisa mencapai 70 meter di beberapa titik. Air kotor dari tumpukan sampah yakni Lindinya masuk ke tanah dan mengotori air warga Bekasi. Begitu pula aroma busuk sampahnya bisa tercium sampai radius 5 Kilometer. Ketinggian tumpukan sampah mencapai 40-50 meter, yang setara dengan gedung 15-16 lantai yang berisi sampah rumah tangga, perkantoran, dan pasar yang berasal dari Jakarta.
Model pengelolaan sampah Jakarta memang hanya membakar atau menumpuk di TPA Bantargebang. Ada juga alat membakar sampah atau insinerator di lokasi TPA Bantargebang oleh Pemprov Jakarta. Alat pembakar sampah ada juga dibangun beberapa di tengah kota Jakarta. Sejak awal memang pengelolaan sampah di TPA itu ada mulai Velbak, Jakarta Selatan berpindah ke Senen dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena membutuhkan lahan pembuangan lebih luas.
Berkembangnya kota dan sampahnya TPA berpindah lagi ke wilayah Cakung Cilincing, Jakarta Utara sejak tahun 1970-an. Akhirnya karena jumlah sampah warga Jakarta tambah dan tidak ada pengelolaannya maka membutuhkan lahan lebih luas maka tahun 1989 pindah ke Bantargebang.
Lokasi TPA juga terus bertambah luas seiring bertambahnya volume sampah warga Jakarta hingga menjadi sekitar 120 hektare sekarang ini. Semua TPA yang pernah ada di Jakarta caranya sama saja yakni angkut, tumpuk dan bakar hingga hari ini.
Tigor menyatakan, Kota Taipei, Taiwan yang ia kunjungi tahun 2003, sudah meninggalkan cara membakar sampah. Kota Taipei sejak 2003 tidak membakar sampah lagi dan meninggalkan insinerator mereka sebagai bangunan sejarah. Warga dan Pemerintah Kota Taipei melakukan pengolahan sampah mendaur ulang sampah menjadi barang berharga seperti alat baru serta kompos.
Alat baru yang dihasilkan dari sampah di Taiwan adalah sepatu, pakaian dan tas dari sampah plastik. Salah satu insinerator terbesar di Taipei dijadikan tempat rekreasi menjadi restauran dengan model lift bergerak dari bawah ke atas.
“Pengunjung lift bekas insinerator bisa menikmati pemandangan kota Taipei yang indah sambil makan juga minum. “Sampah organik diolah menjadi produk bahan media tanam (Kompos) menanam pohon bambu dan menghasilkan bambu muda (rebung) yang merupakan konsumsi utama masyarakat Taiwan,” kata dia.
Jadi, kata Tigor, cara pengolahan sampah Jakarta sudah sangat ketinggalan dan suda tidak ramah lingkungan dan merugikan masyarakat. Ini berbeda dengan kota Taipei yang berhasil mengolah sampah dan berkelanjutan hingga saat ini, sampah diolah menjadi barang berharga bagi masyarakat.
Menurut Tigor, Pemprov Jakarta perlu belajar dari pengalaman berhasil kota-kota di Taiwan seperti Taipei yang sudah berhasil melakukan program mengolah atau mendaur ulang, mengurangi, dan menggunakan ulang sampah masyarakatnya dengan baik dan berkelanjutan.
Ia ingin Jakarta menuntut ilmu dan belajarlah hingga ke Negeri Cina. Jakarta harus meninggalkan cara menumpuk dan membakar sampah. Olah sampah menjadi barang berharga. Kurangi sampah dari diri kita dan rumah kita. “Pemerintah fasilitasi masyarakat dengan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Tigor.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai sistem yang selama ini bertumpu pada TPA perlu beralih dengan memprioritaskan pengurangan plastik dari hulu, sistem guna ulang, dan pemilahan dari hulu.
Ibar menyatakan, pemerintah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, perlu memperbaiki tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah organik dari rumah tangga hingga penyediaan infrastruktur pemilahan di tingkat RW.
Saat ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga yang perlu didukung penuh pelaksanaannya. Bantargebang tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai tempat pembuangan sampah, karena di sana ada pekerja dan warga yang hidup berdampingan dengan TPST Bantargebang.”
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meninjau langsung lokasi kejadian pada Senin, 9 Maret 2026. Melalui akun media sosial pribadinya, Pramono Anung, juga turut menyampaikan rasa belasungkawanya. Dalam unggahan yang sama, Pramono mempertanyakan mengapa masih ada yang bekerja di TPST dalam situasi hujan ekstrem.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menegaskan bahwa ini adalah saatnya pemerintah beralih ke solusi berbasis komunitas yang didukung dengan kebijakan yang berpihak pada komunitas. “Ketahanan iklim, dengan berbagai manfaat sosial dan ekonominya, hanya dapat dicapai melalui kombinasi solusi komunitas dan dukungan regulasi yang kuat,” kata dia.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tiga orang dalam peristiwa longsor di gunungan sampah Zona 4 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 8 Maret 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan pihaknya angsung bergerak cepat mengaktifkan operasi tanggap darurat menyusul peristiwa longsor di area TPST Bantargebang. Langkah cepat dan terkoordinasi dilakukan untuk memastikan keselamatan petugas di lapangan, penanganan korban, serta stabilisasi area terdampak agar pelayanan pengelolaan sampah dapat segera dipulihkan.
Pada saat yang sama, langkah stabilisasi area juga segera dilakukan untuk mencegah potensi longsor susulan. Penataan dan penguatan zona timbunan dilakukan secara bertahap agar struktur timbunan kembali stabil dan aman bagi operasional di lapangan.
“Keselamatan dalam pengoperasian layanan sampah di TPST Bantargebang adalah prioritas utama. Setelah area dinilai aman, kami langsung melakukan stabilisasi dan penataan zona timbunan agar kondisi kembali terkendali,” kata Asep.
Discussion about this post