China Menekan Asia Tenggara

Asia Tenggara seharusnya mendapat manfaat dari kebangkitan Tiongkok. Beijing telah menjadikan pertumbuhan kawasan ini sebagai prioritas: Jalur Sutra Maritim yang digagas pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Pilar maritim dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, program infrastruktur dan investasi global Tiongkok. Jalur sutra ini menempatkan Asia Tenggara di jantung strategi geoekonomi Beijing dan menjadikannya target utama untuk peluang pembangunan.

Asia Tenggara telah menarik investasi Tiongkok sekitar $126 miliar atau sekitar Rp2.128 triliun dalam dekade terakhir. Pada 2020, kawasan ini melampaui Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok.

Analisis Foreign Affairs yang memuat tulisan Jessica C. Liao, Profesor Madya Studi Asia di Departemen Keamanan Nasional dan Strategi di U.S. Army War College, menyatakan seiring dengan meningkatnya ancaman tarif di Washington dan melambatnya permintaan global, Beijing makin gencar melakukan perdagangan dengan ASEAN.

Dalam analisis bersama Zenel Garcia, Profesor Madya Studi Keamanan dan Pemegang Kursi Henry L. Stimson untuk Studi Internasional dan Militer di Departemen Keamanan Nasional dan Strategi di U.S. Army War College ini menyatakan pada bulan Oktober, para pemimpin menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN 3.0. Ini versi terbaru dari kesepakatan yang terakhir direvisi pada tahun 2015, yang memperdalam integrasi kawasan tersebut dengan China.

Namun, apa yang dulunya tampak seperti jalan menuju kemakmuran bersama kini terasa seperti jalan buntu. Gravitasi ekonomi Tiongkok mencekik perekonomian yang justru dijanjikannya untuk diangkat. Defisit perdagangan dengan Beijing membengkak karena industri lokal, dari produsen tekstil di Indonesia hingga produsen baja di Thailand, berjuang melawan banjir barang-barang Tiongkok yang dijual dengan harga murah.

Para ekonom sering berpendapat investasi dan ekspor Tiongkok, yang terutama mencakup komponen dan bagian perantara yang digunakan untuk membuat produk manufaktur lainnya, seharusnya menciptakan peluang bagi Asia Tenggara untuk tumbuh.

Namun, ketergantungan berkelanjutan investor Tiongkok pada rantai pasokan di dalam negeri berarti bahwa ekonomi regional tidak mendapatkan banyak manfaat dari peningkatan produktivitas, klaster industri, atau transfer teknologi yang sering mengikuti investasi asing tersebut.

Sebagian dari tantangan ini adalah model pertumbuhan Tiongkok. Di tengah penurunan keuntungan, persaingan yang berlebihan, dan konsumsi domestik yang minim, perusahaan-perusahaan Tiongkok harus berekspansi ke pasar luar negeri untuk bertahan hidup. Tapi, lembaga-lembaga politik Asia Tenggara juga memainkan peran.

Banyak negara di kawasan ini bergumul dengan lemahnya supremasi hukum, jaringan patronase yang mengakar, dan penguasaan regulasi. Bisnis secara efektif mengambil alih lembaga pemerintah yang seharusnya mengawasi mereka. Investor asing bermain sesuai aturan lokal. Di Asia Tenggara, aturan ini terlalu lemah untuk menahan mereka dari mengambil keuntungan, atau bahkan memperburuk, kurangnya pengawasan atau transparansi yang efektif.

Ketika Tiongkok memasuki sistem perdagangan global pada tahun 2001, para ekonom menyebut dampak mendadak terhadap lapangan kerja dan industri di negara-negara industri maju sebagai “guncangan Tiongkok.” Kini, negara-negara Asia Tenggara, yang tertekan oleh kelebihan ekspor Tiongkok, sedang bergulat dengan “guncangan Tiongkok kedua.”

Seiring dengan menjamurnya proyek pertambangan, infrastruktur, dan zona ekonomi khusus yang didukung Tiongkok. Terutama yang sarat dengan aktivitas ilegal seperti perjudian dan sindikat penipuan. Di Asia Tenggara, perlawanan lokal dan keresahan publik meningkat tajam.

Ketidakpuasan ini bukan hanya gangguan diplomatik bagi Tiongkok, tapi juga ujian terhadap salah satu tujuan kebijakan negaranya: untuk mendorong stabilitas melalui integrasi ekonomi. Sejauh ini, para elit bisnis dan pemerintah di Asia Tenggara telah bersikap baik terhadap Beijing atau berkolusi dengan investor Tiongkok.

Namun, jika para pemimpin regional ingin menghindari stagnasi ekonomi dan gejolak yang ditimbulkannya, mereka harus menempatkan kawasan itu pada posisi dapat memperoleh manfaat dari ekspansi ekonomi Tiongkok. Bukan sebaliknya, menderita di bawah bebannya.