Jakarta, Prohealth.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M. menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas kelanjutan Penanganan Gagal Panen (puso) akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Ia menyampaikan, bahwa hasil rapat tersebut antara lain memutuskan pemerintah pusat akan melanjutkan pemberian bantuan kepada para petani terdampak banjir pada tahun 2023 yang lalu, dan disalurkan ke rekening masyarakat terdampak di bank-bank Himbara melalui BNPB.
Berdasarkan data BNPB telah tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi per Januari-Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 itu telah mengakibatkan gagal panen diperkirakan mencapai 5.469 hektar, di 20 provinsi.
“Karena kemarin bantuan belum selesai diberikan kepada petani (terdampak), RTM ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan bagi mereka yang terdampak panen pada tahun 2023, jumlahnya sama. (bantuan) Pemerintah melalui BNPB melalui dana siap pakai akan disediakan dana sekitar 200 miliar lebih,” kata Muhadjir yang rapat di Kantor Menko PMK, dan dihadiri juga oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin (19/2/2024) lalu.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat melakukan rapat tingkat menteri bercerita terkait penanganan pemberian bantuan kepada petani yang alami gagal panen (puso) yang telah dilakukan BNPB pada tahun 2023. BNPB mendapat mandat dari Presiden untuk menangani bantuan kepada petani gagal panen atau puso terdampak banjir.
“Selanjutnya petani yang gagal panen diberikan bantuan 8 juta per hektar berdasarkan biaya operasional yang dibutuhkan bagi para petani untuk bisa menanam kembali,” ujar Suharyanto.
Pemberian bantuan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, dua di antaranya diserahkan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada warga terdampak.
Pada tanggal 13 Desember 2023 Presiden Joko Widodo juga menyerahkan bantuan stimulan pada petani yang gagal panen. Kegiatan ini diselenggarakan di Pekalongan untuk beberapa (warga) Kabupaten Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal.
“Kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 diserahkann juga, tetap di Jawa Tengah karena dari seluruh petani yang gagal panen atau puso wilayah Jawa Tengah paling besar petani yang alami gagal panen,” lanjut Suharyanto
Selanjutnya atas perintah Presiden dan Menko PMK, BNPB juga telah memberikan simbolis bantuan lanjutan pada tanggal 7 Februari 2024.
“Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi mengikutsertakan Komisi VIII DPR RI menyerahkan kepada petani gagal panen di Kabupaten Kudus dan Jepara,” tutup Suharyanto.
Tahun 2024 ini pemerintah daerah terdampak banjir mengusulkan 26.998 hektare lahan pertanian yang diharapkan dapat diberikan bantuan stimulan oleh pemerintah dengan biaya total 233.822.793.000 rupiah.
Asal tahu saja, banjir bandang yang melanda Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah di Kabupaten Demak ini telah berlangsung selama lebih dari satu minggu. Tercatat sampai 12 Februari 2024 saja banjr ini mengakibatkan 21 ribu warga mengungsi. Angka ini tercatat sebagai salah satu kejadian bencana dengan jumlah pengungsi terbanyak di awal tahun 2024.
Merespon keadaan ini, Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Demak menegaskan BNPB akan terus melakukan pendampingan hingga bencana banjir ini tuntas teratasi.
“Meskipun kemarin Deputi 1 Sistem dan Strategi BNPB telah datang dan memberikan bantuan dana operasional dan permakanan, pekerjaannya (BNPB) belum selesai. Harus sampai tuntas baik sebelum, selama, dan sesudah (kejadian bencana)”, terang Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan prioritas pertama penanganan darurat pada Banjir Demak adalah para pengungsi. BNPB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sepakat untuk serius melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Adapun para pengungsi bencana Banjir Demak tersebar di 59 titik pengungsian.
Selanjutnya, BNPB dan Pemerintah Kabupaten Demak mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR) untuk segera menyelesaikan penanganan terhadap tanggul yang jebol, salah satunya adalah tanggul tersier Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Agar pekerjaan perbaikan tanggul ini berjalan optimal, BNPB juga mempertimbangkan akan melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengurangi intensitas hujan selama perbaikan tanggul berjalan.
Dari tinjauan lapangan diketahui akibat tanggul jebol ini, jalan raya Demak-Kudus terputus oleh genangan air setinggi hingga tiga meter. Air juga menggenangi lahan pertanian hingga seluas 2.965 hektar.
“Setiap minggu kami evaluasi, jika nanti tanggul sudah selesai ditutup oleh PUPR, maka selanjutnya memikirkan genangan ini untuk disedot dan dikembalikan ke sungai”, kata Suharyanto.
Dukungan BNPB Untuk Penanganan Darurat
Dalam rangka upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Demak, hingga saat ini BNPB telah menyalurkan dukungan operasional berupa bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dan logistik sebanyak dua kali. Bantuan DSP Tahap I telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak pada 8 Februari 2024 sebesar 250 juta rupiah.
BNPB kembali menyalurkan bantuan DSP Tahap II pada Senin, 12 Februari 2024. Total bantuan DSP yang diberikan sebesar 1.150 juta rupiah dengan rincian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 300 juta rupiah, Kabupaten Demak sebesar 350 juta rupiah, Kodim 0716/Demak sebesar 250 juta rupiah, dan kepada Polres Demak sebesar 250 juta rupiah.
Selain bantuan DSP, BNPB juga memberikan bantuan dukungan operasional dasar berupa 1.500 paket sembako, 3.000 pouch makanan siap saji, 3.000 paket biskuit protein, 1.000 paket susu anak, 100 botol sabun cair hand wash, 500 lembar sarung, 500 lembar jarik, 500 pcs pakaian dalam wanita, 500 pcs pakaian dalam pria, 1.000 paket pembalut, 1.000 paket pampers, 1.000 paket pakaian wanita, 3.000 pcs matras, 3.000 pcs selimut.
Dukungan operasional peralatan berupa lima unit pompa alkon, sembilan unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, lima unit perahu katamaran, dua unit mesin perahun 25 PK, delapan unit mesin perahu 15 PK, dan satu unit mobil dapur umum.
Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Demak tahun 2024 melalui Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 360/44 Tahun 2024. Status tanggap darurat berlaku 14 hari mulai tanggal 6-19 Februari 2024.
Editor: Irsyan Hasyim
Discussion about this post