Jakarta, Prohealth.id – Pengendalian Penyakit tidak menular (PTM) menjadi tantangan besar dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terutama diabetes dan obesitas.
Sebanyak 20,4 juta orang dewasa di Indonesia menderita diabetes. Akibatnya, negara ini menempati posisi ke-5 di dunia dalam jumlah penderita diabetes usia dewasa menurut International Diabetes Federation pada 2024.
Beban penyakit ini tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan yang serius tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap sistem kesehatan dan pembiayaan nasional. Seperti peningkatan pengeluaran BPJS sebesar 43 persen pada 2019 – 2023.
Upaya Strategis Pengendalian
Terkait fenomena tersebut maka butuh langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi produk yang berpotensi memperparah kondisi kesehatan masyarakat yakni minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) sudah hampir 10 tahun mendorong peraturan pemerintah tentang cukai MBDK ini. “Pemberlakuan cukai bisa menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan. Cukai dikenakan terhadap produk tertentu yang berisiko tinggi terhadap kesehatan,” ungkap perwakilan FAKTA Yosua Manalu dalam Media Briefing, “Peran Media dalam Advokasi Pengendalian PTM dan Regulasi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)” di Jakarta pada Senin, 4 Agustus 2025 lalu.
Sejarah pengenaan cukai bukanlah hal baru. Pemerintah menunjukkan komitmen untuk menerapkan cukai secara efektif sebelum undang-undang harmonisasi perpajakan di bidang cukai. Pengenaan cukai sebelumnya biasa adalah pada hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Tujuan utama pengenaan cukai MBDK yakni untuk mendorong pola konsumsi yang sehat. Selain itu juga mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk. Pengurangan kandungan gula dan memperbaiki kemasan produk agar lebih sehat. Dengan demikian kenaikan harga jual produk harapannya bisa mendorong masyarakat beralih ke pilihan yang lebih sehat.
Pemberlakuan cukai yang meningkatkan harga jual produk MBDK sebesar 20 persen dapat menurunkan angka kematian per tahun akibat diabetes tipe 2 secara signifikan. Pemberlakuan cukai MBDK dapat secara kumulatif menyelamatkan 455.310 jiwa pada tahun 2033.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan cukai secara efektif. Target penerimaan cukai dari produk MBDK ini masuk dalam APBN 2022 – 2025.
Saat ini ada sejumlah item tidak dipungut dan mendapat pembebasan cukai. Untuk yang tidak dipungut antara lain yang produk yang pembuatan, penyajian, sampai pengemasan secara langsung di hadapan konsumen, pangan untuk keperluan gizi atau medis khusus. Misalnya; jus sayur atau buah tanpa tambahan gula, serta pengaturan tidak dipungut sesuai Undang-Undang Cukai.
Sedangkan pembebasan cukai untuk pengadaan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan APBN atau APBD dan pengaturan pembebasan sesuai Undang-Undang Cukai.
Penerapan di Sejumlah Negara
Kebijakan cukai bukanlah sesuatu yang asing di tingkat global. Pengalaman dari negara lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan cukai sangat bergantung pada desainnya.
Dari 132 yurisdiksi menerapkan pungutan terhadap MBDK per Oktober 2023. Ada 115 yurisdiksi menerapkan cukai, 9 negara menerapkan pajak impor. Lalu 8 yurisdiksi dalam bentuk PPN dan pajak penjualan.
Ada pun dari 115 yurisdiksi yang menerapkan cukai, 71 memiliki desain cukai yang mendukung untuk reformulasi produk. Baik dalam bentuk pengurangan kandungan gula pada produk atau ukuran penyajian, dan 15 diantaranya memiliki desain earmark.
Meksiko menerapkan peningkatan harga MBDK melalui kenaikan tarif cukai yang terbukti efektif menurunkan konsumsi di wilayah kota dan daerah terpencil. Penurunan konsumsi rata-rata sebesar 7,3 persen dalam dua tahun berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerintah Inggris menerapkan cukai gula yang berlaku sejak 2018 dan merekomendasikan pengurangan konsumsi gula. Hal ini akibat tingginya kasus diabetes dan obesitas. Kebijakan selama lima tahun berhasil menurunkan konsumsi gula dan mencegah ribuan kasus obesitas anak-anak.
“Tujuh negara di kawasan Asia Tenggara saat ini sudah memberlakukan cukai MBDK,” kata Rayi Fahmi dari FAKTA.
Kamboja dan Laos adalah yang pertama memperkenalkan cukai MBDK pada 1997 dan 2005. Brunei, Thailand, Filipina, dan Malaysia memperkenalkan cukai MBDK antara tahun 2017 dan 2019. Timor-Leste memperkenalkan cukai MBDK pada 2023.
Dia melanjutkan bahwa pendapatan dari cukai MBDK sebaiknya prioritasnya untuk alokasi pendanaan program atau fasilitas kesehatan masyarakat.
“Terutama untuk kelompok masyarakat rentan. Selain itu pendapatan dari cukai mendukung program kesehatan pengembangan sumber daya.”
Dampak Akibat Konsumsi Berlebihan
Konsumsi MBDK yang tidak terkontrol sangat mengkhawatirkan baggi Yayasan Ginjal Anak Indonesia atau Yaginkids. Lembaga yang berdiri pada 2016 tersebut menyebutkan belakangan ini terjadi penambahan pasien.
Agustiya Sumaryati mewakili Yaginkids menyatakan, ada penambahan pasien ginjal anak yang signifikan. “Biasanya kami interview dulu. Kami tanya dulu gejala awalnya. Orang tuanya mengatakan penyebabnya akibat minuman berpemanis,” katanya.
Dulu anak mereka lahir normal dan tidak ada masalah. Namun mendadak badannya bengkak, sesak nafas, ketika SD atau SMP. Lalu berobat ke dokter dan dinyatakan nyata harus cuci darah. Hal ini akibat minum minuman berpemanis tidak terkontrol saat sekolah.
“Jarang minum air putih. Itu berdasarkan testimoni langsung dari orang tuanya.”
Pasien ginjal saat ini berjumlah 75 orang. 60 di antaranya adalah pasien anak. Data Yaginkids menyebutkan dari Januari 2025 hingga Juli 2025 ada pasien meninggal setiap bulannya.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak yang cuci darah karena minum minuman berpemanis,” ucapnya.
Sementara itu, Siti Rohmani memiliki anak yang mempunyai masalah penyakit ginjal akibat konsumsi berlebih MBDK.
“Anak saya ini suka minum-minuman kemasan. Lalu pas di Rumah Sakit Koja itu anak saya disuruh cuci darah. Kata saya, ada masalah apa?”
“Anak saya sekarang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Cipto,” lanjut Siti.
Ekonomi keluarga pun terimbas akibat anaknya mempunyai masalah penyakit ginjal. Apalagi produk susu khusus untuk anak yang mempunyai masalah penyakit ginjal untuk keluarga itu terbilang mahal. Kerja serabutan mulai ia lakukan demi pengobatan anaknya.
Yaginkids turut menyampaikan harapannya dan sangat mendukung penerapan peraturan atas MBDK ini. Sebab dampak kesehatan akibat konsumsi MBDK yang tidak terkontrol itu susah mengobatinya.
“Kami berharap setiap bulannya itu tidak ada pasien baru. Tidak ada pasien yang berpulang. Jadi upaya apapun, kami sangat mendukung,” pungkas Agustiya.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post