Jakarta, Prohealth.id – Demam berdarah dengue (DBD) dan malaria, dua penyakit yang disebabkan oleh nyamuk masih berdampak terhadap sektor kesehatan, juga sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui siaran pers yang diterima Prohealth.id, Sabtu (16/7/2022), peningkatan kasus DBD masih terjadi terutama saat musim hujan. Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus DBD di Indonesia sampai dengan Minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus. Sementara jumlah kematian akibat DBD mencapai 432 kasus.
“Kasus DBD sudah dilaporkan di 449 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi dengan kematian tersebar di 162 kabupaten/kota di 31 provinsi,” kata dr. Tiffany Tiara Pakasi, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam Temu Media Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN.
Menurut dr. Tiffany, temuan Insidence rate DBD (jumlah kasus DBD per 100.000) tertinggi terjadi di 10 provinsi diantaranya Bali, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta.
“Provinsi yang terbanyak melaporkan yaitu provinsi Lampung Jawa Barat, dan DI.Yogyakarta,” lanjutnya.
Dalam mengatasi penyebaran DBD, Kemenkes telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD terutama di daerah-daerah endemik. Apalagi DBD cenderung meningkat saat musim hujan, Kementerian Kesehatan mendorong agar masyarakat aktif melakukan upaya promotif preventif melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).
Gerakan ini melibatkan peran aktif masyarakat khususnya anggota keluarga untuk melakukan Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus di lingkungan rumah, tempat – tempat umum dan tempat – tempat institusi untuk mencapai Angka Bebas Jentik ≥ 9 persen.
Gerakan G1R1J dilaksanakan serentak di 154 kabupaten/kota dengan melibatkan 6.122 koordinator Jumantik, 4.498 supervisor, dan 1.047 Kader Jumantik Pelabuhan (KJP).
Selain DBD, ada malaria sebagai penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, terutama pada kawasan timur Indonesia. Jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 304.607 kasus, jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2009, yaitu sebesar 418.439. Sehingga, berdasarkan jumlah kasus tersebut diketahui angka kasus kesakitan malaria, yang dinyatakan dengan indikator Annual Paracite Incidence (API) sebesar 1,1 kasus per 1000 penduduk.
Pencapaian Indonesia Bebas Malaria 2030 didahului dengan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi dan sebelum itu seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus sudah mencapai bebas malaria.
Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 347 dari 514 kabupaten/kota atau 68 persen sudah dinyatakan mencapai eliminasi. Dalam rangka mencapai target Indonesia Bebas Malaria tahun 2030, maka dibuat regionalisasi target eliminasi.
Terdapat 5 regional yaitu regional pertama terdiri dari provinsi di Jawa dan Bali; regional kedua terdiri dari provinsi di Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat; regional ketiga terdiri dari provinsi di Kalimantan dan Maluku Utara, regional keempat terdiri dari provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur; dan regional kelima terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, dr. Tiffany Tiara Pakasi mengungkapkan ada 4 provinsi di Indonesia yang telah berhasil eliminasi malaria. Berdasarkan capaian endemisitas per provinsi tahun 2021, ada 4 provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Banten yang semua Kabupaten kotanya telah mencapai eliminasi malaria.
Pada tahun berikutnya terus bertambah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi malaria dan diikuti oleh provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.Sementara Provinsi Papua dan Papua Barat masih terus berupaya menekan penularan malaria untuk mencapai eliminasi. Kata dr. Tiffany, ada 3 provinsi yang kabupaten/kota belum sama sekali mencapai eliminasi malaria. Ada 3 provinsi itu antara lain Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang semuanya berada di Indonesia bagian Timur.
Bagi daerah yang belum mencapai eliminasi tetap diupayakan pencegahan dan pengendalian malaria. Sehingga bisa bertahap turun menjadi endemik sedang, endemik rendah, dan bisa menjadi eliminasi.
“Pencegahan dan pengendalian malaria tetap dilakukan diagnosis dan ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskop atau tes diagnostik cepat (rapid diagnostic test),” ucapnya.
Pada kawasan timur Indonesia, provinsi yang mengawali tercapainya eliminasi malaria adalah NTT dan Maluku Utara di Tahun 2020, dimana kabupaten/kota yang berhasil mendapatkan sertifikat eliminasi malaria oleh menteri kesehatan adalah Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur mewakili Provinsi NTT, sementara Provinsi Maluku Utara dimulai dengan keberhasilan Kota Tidore Kepulauan.
Menurut dr. Tiffany Tiara Pakasi mengatakan untuk mencapai target ini, perlu dilakukan intensifikasi pelaksanaan penanggulangan malaria secara terpadu dan menyeluruh.
“Keberhasilan Indonesia Bebas Malaria tahun 2030 ditentukan oleh keberhasilan deteksi dini kasus malaria di masyarakat, terutama kasus pada penduduk migran. Deteksi kasus penduduk migran adalah terkait dengan kewenangan sektor di luar kesehatan,” katanya.
Selain itu, keberhasilan itu juga ditentukan oleh pengendalian faktor lingkungan. Hal ini disebabkan adanya tempat perkembangbiakan nyamuk seperti tambak terbengkalai, persawahan, perkebunan dengan genangan air, rawa, lagun, dan lingkungan dengan genangan air lainnya.
Selain pencegahan dan pengendalian malaria, pengobatan pada pasien malaria harus terus dimaksimalkan. Pengobatan itu menggunakan terapi kombinasi berbasis artemisin (artemisinin based combination therapy/ACT) sesudah konfirmasi laboratorium.
Tak hanya itu, dilakukan juga pencegahan penularan malaria melalui manajemen vektor terpadu dan upaya lain yang terbukti efektif dan aman.
“Jadi selain membunuh nyamuknya, tapi juga dibenahi lingkungannya supaya tidak nyaman menjadi tempat perindukan nyamuk,” ucap Tiffany.
Dia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, seperti perusahaan pertambangan, perusanaan perkebunan, dan perusahaan-perusahaan lain yang memberikan dukungan sumber daya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.
Penulis: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post