Jakarta, Prohealth.id – Kelahiran UU tentang Statistik dianggap penting karena menjadi titik awal perjalanan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial.
Setiap tahunnya, HSN menjadi momentum untuk memaknai pentingnya peran statistik bagi pembangunan bangsa.HSN 2023 mengambil tema “Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”. Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto dalam sambutannya pada acara Apel HSN 2023 mengatakan, momen penting ini menjadi tumpuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan memiliki peran penting di kancah internasional.
“Kita pun dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan statistik menjadi bagian penting dalam Langkah perjuangan ini,” katanya dikutip dari siaran pers, Selasa (26/9/2023).
Asal tahu saja, peran BPS saat ini semakin luas di tingkat internasional antara lain dengan ditunjuknya Kepala BPS sebagai Chair for ASEAN Statistical Advisory Board Tahun 2023. BPS juga dipercaya sebagai tuan rumah dari empat kegiatan ASEAN di bidang statistik. BPS juga menjadi co-Chair bersama National Bureau of Statistics of China dalam Forum Statistik China-ASEAN kesembilan. Selain itu, BPS sebagai leading country dalam pengembangan dan implementasi big data, salah satunya melalui pembangunan UN Regional Hub on Big Data and Data Science in Indonesia yang mencakup kawasan Asia Pasifik.
Berkaca dari momentum tersebut, Prohealth.id mencoba mengecek kembali data perdagangan tembakau. Berdasarkan data dari BPS impor tembakau cenderung tetap eksis alias meningkat dari tahun ke tahun. Adapun negara yang paling banyak mendominasi impor produk tembakau dalam negeri adalah dari China.
Sebelumnya, Prohealth.id mencatat bahwa industri rokok yang mematikan petani tembakau terbukti dari jumlah impor yang tinggi sebagai bahan baku produk rokok. Padahal, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk juga memperhatikan keberpihakan industri rokok pada petani tembakau dari penggunaan bahan baku yang menggunakan produk dalam negeri, bukan produk impor.
Discussion about this post