Jakarta, Prohealth.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.
Pasalnya, kebijakan ini juga mengorbankan sektor pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti pemangkasan dana pendidikan demi membiayai MBG berpotensi memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.
Sejak MBG berjalan pada Januari 2025, anggaran pendidikan mengalami pemotongan besar-besaran. Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga Rp14 triliun. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kehilangan Rp7 triliun.
Totalnya Rp724 triliun anggaran pendidikan di bawah tanggung jawab 24 kementerian. Namun jika masing-masing efisiensi untuk MBG, maka yang menjadi pertanyaan alokasi 20 persen dari APBN masih terpenuhi?
“Jika tidak, maka ini melanggar amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan pengeluaran minimal 20 persen untuk pendidikan,” ujar Ubaid pada konferensi pers bertajuk “Makan (Tidak) Bergizi, (Tidak) Gratis: Yang Bayar Warga, Yang Dapat Gizi Siapa?!” yang diselenggarakan bersama Indonesia Corruption Watch pada Kamis (06/03/2025) lalu.
“Jika kita melihat dampaknya secara menyeluruh, MBG bukan lagi sekadar program makan siang gratis, tapi justru memperburuk akses dan kualitas pendidikan di Indonesia,” tegas Ubaid.
Komplain Publik: Dari Pungli hingga Limbah Berlebihan
Tak hanya masalah anggaran, pelaksanaan MBG juga menghadapi banyak keluhan dari masyarakat.
Selain itu, muncul kritik terhadap kualitas makanan. Banyak orang tua mempertanyakan kelayakan menu MBG karena guru-guru sendiri enggan mengonsumsinya.
“Bagaimana anak-anak dipaksa menghabiskan makanan, sementara guru tidak mau makan menu yang sama? Jika layak, mengapa mereka tidak mencontohkan?” tanya seorang wali murid.
MBG: Politisasi Pendidikan?
Banyak pihak menilai MBG lebih sebagai agenda politik ketimbang kebijakan berbasis kebutuhan pendidikan. Dengan alokasi Rp100 triliun untuk MBG, kritik muncul bahwa program ini lebih bertujuan melunasi janji kampanye ketimbang meningkatkan kualitas pendidikan.
Oleh karenanya, alih-alih menjadi solusi, MBG malah menjadi bencana bagi sektor pendidikan. Pendidikan menjadi korban, anak-anak hanya mendapat makanan yang gizinya tak jelas. Sementara anggaran untuk peningkatan mutu guru, beasiswa, dan sekolah justru dipangkas.
“Ini menunjukkan bagaimana MBG benar-benar mengobrak-abrik sistem pendidikan kita,” tutup Ubaid.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post