Jakarta, Prohealth.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan masih banyak isu perempuan dan anak yang menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
“Pekerjaan rumah kita masih banyak tetapi kita juga perlu mengapresiasi beberapa pencapaian yang sudah bersama kita hasilkan,” kata Bintang dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 di Bogor, Rabu (30/8/2023).
Bintang mengatakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperhatikan bersama antara lain nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan sebesar 70,31 pada tahun 2022 masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 76,73. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender masih sebesar 76,59.
Sementara itu, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan 61,82 persen, masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 86,37 persen. Dari sisi pemenuhan hak anak juga masih menjadi tantangan karena nilai Indeks Perlindungan Anak tahun 2021 sebesar 61,38 masih jauh dari target, yaitu 100 poin, dan capaian lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019.
Menurut Bintang, meskipun masih banyak catatan, terdapat beberapa capaian yang menunjukan hasil antara lain penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penurunan prevalensi perkawinan anak.
Prevalensi kekerasan pada perempuan turun menjadi 26,1 persen pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2016 sebesar 33,4 persen. Prevalensi kekerasan pada anak turun pada tahun 2021 menjadi 34 persen pada anak laki-laki dan 41,05 persen pada anak perempuan dibandingkan tahun 2018 sebesar 62 persen baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Perkawinan anak turun menjadi 8,06 persen tahun 2022 dari 10,82 persen tahun 2019.
“Kita juga telah berhasil mengesahkan berbagai perundang-undangan dan upaya massif kampanye melalui bebagai metode dan media,” ujarnya.
Bintang meminta keberhasilan yang telah dicapai tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri karena masih banyak pekerjaan menunggu dituntaskan seperti mendorong korban dan masyarakat mau melapor, pemberian layanan komprehensif secara terpadu lintas lembaga layanan dan juga pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengakui isu perempuan dan anak adalah isu strategis yang beririsan dengan berbagai isu pembangunan lainnya tetapi belum banyak mendapatkan perhatian hingga di tingkat daerah.
“Pekerjaan dan tanggungjawab untuk isu perempuan dan anak itu sangat banyak. Kita melihat sendiri perempuan banyak menjadi tulang punggung yang sangat bisa diandalkan. Kaum perempuan memilki beban tanggungjawab besar. Kita lihat sendiri saat pandemi, banyak kaum perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga,” katanya.
Diah Pitaloka menekankan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat strategis.
“Posisi KemenPPPA sangat strategis dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan yang diampu sehingga diharapkan KemenPPPA dapat mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan sektoral di tingkat nasional dan daerah menjadi responsif gender dan rensponsif hak anak,” tuturnya.
Discussion about this post