Jakarta, Prohealth.id – Founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan kesehatan sebagai hak maka negara harus menjamin setiap orang bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Hal ini diungkapkan CEO CISDI dalam pembukaan diskusi publik bertajuk “Kesehatan untuk Semua: Membangun Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Akuntabel” di Gedung Usmar Ismail Hall Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 27 September 2023 lalu.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi juga mengutarakan hal yang senada dengan Diah. Ia menyatakan poin penting pembangunan kesehatan nasional dalam pidato sambutan.
“Yang kita tuju pada 2045 yaitu sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Adapun upaya-upaya transformatif yang kami lakukan mulai dari menyediakan jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan hingga mengupayakan jumlah dan jenis tenaga medis serta tenaga kesehatan berkualitas,” tutur Taufik.
Staf BPH Sanggar Swara Vanessa Chaniago menyebutkan beberapa kendala akses kesehatan yang dihadapi kelompok rentan ketika membuka diskusi. Sanggar Swara merupakan perkumpulan transpuan muda yang berpusat di Jakarta dan berfokus pada pendidikan dan advokasi hak-hak transpuan di Indonesia.
“Contohnya kawan-kawan transpuan dan transpria banyak yang tidak memiliki KTP sehingga mereka kerap tidak mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengakses layanan kesehatan,” tuturnya.
Negara mengakui kesehatan sebagai hak asasi manusia seperti dalam UUD 1945. Tetapi terdapat kendala dalam menerjemahkan komitmen tersebut menurut Chief of Research and Policy CISDI Olivia Herlinda.
“Dari kajian kami, ditemukan masyarakat umum dan kelompok rentan belum didefinisikan secara operasional ketika pandemi COVID-19. Selain itu, tidak ada komitmen anggaran atau regulasi khusus untuk menjangkau masyarakat rentan,” terang dia.
Dewan Penasihat IM57+ Institute Sujanarko mengutarakan penyediaan akses layanan kesehatan yang merata bagi semua masyarakat tak dapat diwujudkan tanpa akuntabilitas pembangunan sektor kesehatan. Di dalamnya ada unsur pelibatan publik sambil merujuk kepada sejumlah negara maju dengan tata kelola pemerintahannya yang terdiri dari partisipasi publik dan transparansi.
“Contohnya kita bisa memanfaatkan keterlibatan desa yang memiliki aparatur bernama Ketua RT. Itu berarti kita punya setidaknya 870 ribu champions di seluruh Indonesia,” ucap Sujanarko.
Sedangkan Tim Kerja Sumber Daya Kesehatan Bappenas Muhammad Zaki Firdaus menjelaskan langkah pemerintah memfasilitasi akses kesehatan untuk semua. Yakni melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan melalui kajian review dan reformulasi sistem kesehatan nasional.
“Diharapkan lewat upaya ini ditemukan rumusan sistem kesehatan nasional yang baru,” tutupnya.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post