Sekitar 50 organisasi masyarakat sipil (OMS) lingkungan dan pembuat kebijakan berkumpul pada 24 Februari 2026 di Jakarta untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang adil di sektor energi. Meskipun menyumbang 11,9% dari PDB pada tahun 2023, sektor-sektor ini juga merupakan sumber utama pencemaran dan pelepasan bahan kimia beracun, yang menimbulkan risiko serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
Pada tahun 2019, polusi udara tercatat sebagai faktor risiko kematian tertinggi ketiga pada anak di bawah lima tahun di Indonesia, yang menegaskan urgensi perlunya pemerintah mengambil tindakan. Untuk menjawab tantangan-tantangan mendesak ini, Proyek Transparent Green Transition Indonesia (TARGET): Empowering CSOs in Indonesia bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil agar mampu menghasilkan bukti ilmiah yang kuat dan secara langsung dapat mendukung advokasi yang lebih efektif dan implementasi kebijakan yang lebih kuat.
Yuyun Ismawati dari Nexus3 menyatakan, pada periode 2026 hingga 2030, Uni Eropa (EU) akan mendukung total enam proyek untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sipil Indonesia dalam transisi hijau yang berkeadilan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Salah satu proyek tersebut adalah TARGET itu.
Ia mengatakan, di berbagai belahan dunia, EU berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. “EU juga memastikan bahwa perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok tertentu. Kebutuhan akan transisi hijau yang berkeadilan telah diakui di banyak negara, termasuk Indonesia,” kata dia.
Yuyun mengatakan, aspek keberlanjutan dalam transisi energi dan rantai pasok mineral kritis bukan hanya tentang mineral yang diekstraksi, tetapi tentang kehidupan yang dilindungi dalam prosesnya. Kesehatan anak-anak, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial saja.
Menurut Yuyun, pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa kontribusi Indonesia terhadap ekonomi hijau global dibangun di atas fondasi kesehatan dan integritas lingkungan. Proyek empat tahun ini, kata dia, didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh International Pollutants Elimination Network (IPEN) bersama mitra-mitranya, Nexus3 Foundation dan Arnika. Ini akan menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia terutama wilayah target.
Ia mengatakan, proyek ini akan memperkuat kapasitas lokal untuk pemantauan pencemaran. Sehingga komunitas mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan merespons ancaman pencemaran.
Selain itu, kata dia, proyek ini juga memberikan dukungan yang terarah kepada organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan jurnalis untuk memulai pengumpulan data, meningkatkan kesadaran publik serta memperluas akses terhadap informasi yang dapat diandalkan. Hal ini guna memperkuat advokasi, memperkaya dialog publik, dan mengarahkan pengambilan keputusan serta reformasi kebijakan.
Transisi Indonesia menuju keadilan dan ekonomi hijau di Indonesia tercermin dalam berbagai dokumen strategis nasional. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Kebijakan Energi Nasional (KEN), Just Energy Transition Partnership (JETP), Rencana Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
“Meskipun berbagai kebijakan dan program tersebut sudah tersedia, namun akses terhadap informasi dan data mengenai sumber-sumber pencemaran masih sangat terbatas dan dibatasi,” kata Yuyun.
Untuk memperkuat implementasi pemantauan dan pelaporan pencemaran, aktor nonpemerintahan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengumpulan data ilmiah, interpretasi hasil, komunikasi, dan advokasi. Dengan membekali organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal dengan alat, data, dan sumber daya yang mereka butuhkan, Proyek TARGET tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan paparan bahan beracun, tetapi juga untuk membantu mewujudkan masa depan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB, I Made Wahyu Widyarsana, menyatakan transisi hijau bukan hanya tentang dekarbonisasi. “Kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi pergeseran karbon maupun toksisitas. Penguatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah berbahaya, serta transparansi data lingkungan merupakan kunci untuk memastikan transisi yang benar-benar berkeadilan,” ujar Wahyu.
Darmawati Darwis, profesor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako menambahkan, “Transisi energi hijau di Indonesia hanya akan benar-benar ‘hijau’ jika didasarkan pada integritas data dan keadilan bagi wilayah terdampak. Sulawesi Tengah tidak boleh sekadar menjadi objek eksploitasi demi ambisi dekarbonisasi global.”
Discussion about this post