Menyikapi pecahnya perang di kawasan Timur Tengah, Migrant CARE menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik bersenjata yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan. Perang dan penggunaan senjata bukan hanya mencerminkan arogansi kekuasaan, tetapi juga menempatkan kelompok rentan khususnya pekerja migran dalam situasi penuh ancaman dan ketidakpastian.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyatakan sebagai organisasi yang fokus pada advokasi dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Migrant CARE menilai eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebab, ini dapat berdampak langsung terhadap ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja dan tinggal di berbagai negara di kawasan itu.
“Kondisi yang tidak menentu, kedekatan dengan titik-titik konflik, serta keterbatasan akses informasi dan perlindungan membuat para pekerja migran hidup dalam kecemasan dan rasa tidak aman,” kata Wahyu, Senin, 2 Maret 2026.
Dalam keterangannya, Migrant CARE menegaskan negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warganya di tengah situasi perang. Pemerintah Indonesia harus segera memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dengan membuka kanal informasi dan pengaduan di wilayah-wilayah terdampak, memberikan pembaruan situasi secara berkala, serta menyiapkan langkah-langkah dan rencana kontinjensi demi keselamatan mereka.
Wahyu mengatakan, sebagai organisasi yang mempunyai jaringan dan mitra di daerah, Migran CARE juga mencantumkan nomor pengaduan di wilayah Indramayu, Kebumen, Wonosobo, Jember, Banyuwang, Lembata, Flores Timur, dan Lombok.
Sebagai bentuk respons cepat atas situasi darurat ini, Migrant CARE membuka Posko Informasi & Pengaduan Darurat Krisis Timur Tengah untuk memberikan layanan, konsultasi dan pendampingan. Organisasi ini juga menerima pengaduan penelantaran dan kasus darurat, plus bantuan hukum.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus menjalin komunikasi secara intensif serta berkoordinasi dengan para WNI di wilayah kerja masing-masing.
Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan Perwakilan RI terdekat. Imbauan ini juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri turut mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan dan menunda perjalanan hingga situasi lebih kondusif.
Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan akan terus memantau dan melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan, kondisi riil di lapangan, serta langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan guna menyikapi perkembangan situasi ke depan.
Dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri atau Hotline Perwakilan RI di sejumlah Kedutaan Besar Repubik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Di antara di KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, KBRI Abu Dhabi, KBRI Doha, dan sejumlah kota lainnya.
Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah juga mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, pemerintah mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil, Minggu, 1 Maret 2026.
Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik. Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata dia.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tutur Dahnil.
Discussion about this post