The Examination dan POLITICO menemukan para pejabat Komisi Uni Eropa mengadakan enam pertemuan dengan perusahaan Philip Morris International. Perusahaan ini meminta bantuan untuk mendapatkan peraturan dan pajak tembakau yang menguntungkan di negara-negara non-Uni Eropa.
Para anggota parlemen Eropa menuntut Komisi Eropa menjelaskan hubungannya dengan raksasa tembakau Philip Morris International setelah investigasi bersama The Examination dan POLITICO mengungkap setidaknya enam pertemuan yang tidak diungkapkan. Pertemuan ini dapat melanggar perjanjian anti-tembakau global.
Nicolas González Casares, seorang anggota Parlemen Eropa (MEP), mengajukan pertanyaan tertulis yang meminta Komisi untuk menjelaskan pertemuan-pertemuan yang dilakukan staf perdagangan Komisi dengan Philip Morris antara September 2022 dan Desember 2024. Empat MEP lainnya menuntut Komisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kelima anggota Parlemen Eropa ini mendesak para pejabat Komisi untuk hadir di hadapan komite kesehatan Parlemen, SANT, untuk dimintai keterangan.
Dokumen yang ditinjau oleh The Examination menunjukkan Philip Morris meminta bantuan pejabat Uni Eropa untuk melemahkan peraturan atau menetapkan tarif pajak yang menguntungkan bagi produknya di 10 negara di luar Uni Eropa. Setidaknya dalam tiga kesempatan, The Examination dan POLITICO menemukan, pejabat Komisi mengambil tindakan yang akan menguntungkan perusahaan yang berbasis di AS tersebut.
“Ini adalah masalah yang sangat serius, dan jika laporan yang dipublikasikan dikonfirmasi, itu akan menjadi masalah besar,” kata Casares kepada POLITICO. “Mereka yang bertanggung jawab harus hadir di hadapan Komite Kesehatan dan menjalani pemeriksaan dan pengawasan parlemen terkait kegiatan ini.”
Casares, seorang anggota partai Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat, mengajukan permintaan informasinya Desember lalu. Di antara hal-hal lain, ia ingin mengetahui berapa banyak “pertemuan atau pertukaran yang telah dilakukan pejabat Komisi dengan PMI atau perwakilannya sejak tahun 2020. Termasuk pertemuan yang terkait dengan masalah perdagangan atau akses pasar di negara ketiga.”
Ia menulis interaksi tersebut “tampaknya bertentangan dengan kewajiban Uni Eropa berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Konvensi mengharuskan otoritas publik untuk melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari kepentingan terselubung industri tembakau dan untuk memastikan transparansi.”
WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah perjanjian pengendalian tembakau global yang bertujuan untuk mengekang penggunaan tembakau dan mengurangi kematian akibat merokok. Uni Eropa menandatangani perjanjian ini pada tahun 2005.
Seorang juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Komisi “secara ketat mengikuti” pedoman perjanjian, bahwa produk tembakau tercakup dalam kebijakan perdagangan Uni Eropa. Komisi dapat menegosiasikan tarif dan aturan perdagangan. Komisi tidak menanggapi pertanyaan selanjutnya mengenai permintaan tertulis Casares.
Anggota Parlemen Eropa yang mendukung seruan Casares adalah Barry Andrews dari Renew Europe, yang memimpin komite pembangunan Parlemen, ketua komite kesehatan Tilly Metz, dari Partai Hijau, dan anggota Romana Jerković, juga dari Partai Sosialis dan Demokrat, serta Stine Bosse, juga dari Renew Europe.
Berdasarkan aturan Parlemen Eropa, Komisi memiliki waktu enam minggu untuk menanggapi permintaan tertulis yang diajukan pada 15 Desember. Anggota Komisi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan komite kesehatan, tetapi belum ada jadwal sidang yang ditetapkan.
Menurut dokumen-dokumen itu, lobi Philip Morris International sebagian besar berfokus pada pelemahan atau pembatalan peraturan di negara-negara non-Uni Eropa. Khususnya pembatasan pada IQOS, yang merupakan kunci dari apa yang disebut oleh seorang eksekutif perusahaan sebagai “tim impian” produk nikotinnya. Dokumen-dokumen ini dirilis melalui permintaan informasi publik oleh kelompok anti-tembakau Prancis, Contre-Feu.
Perangkat ini memanaskan batang tembakau alih-alih membakarnya, yang menurut perusahaan mengurangi paparan bahan kimia beracun tertentu dibandingkan dengan rokok. Namun, efek kesehatan jangka panjangnya masih belum diketahui.
Beberapa negara telah melarang produk tembakau yang dipanaskan, mendorong Philip Morris International untuk menantang pembatasan tersebut melalui tuntutan hukum dan lobi. Perusahaan ini meminta bantuan Uni Eropa di Argentina, Brasil, India, Jepang, Meksiko, Singapura, Taiwan, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Philip Morris International sebelumnya tidak menjawab pertanyaan dari The Examination dan POLITICO tentang hubungannya dengan pejabat Uni Eropa. Di situs webnya, perusahaan ini menyatakan bahwa mereka berbagi perspektif dengan para pembuat kebijakan dan mereka “sangat aktif terkait kebijakan mengenai alternatif yang kurang berbahaya daripada rokok, masalah perdagangan dan fiskal, serta kekayaan intelektual.”
Dalam pernyataan tertulis, Andrews mendesak Komisi untuk segera menanggapi dan mengatakan bahwa ia mendukung diadakannya sidang. “Tembakau membunuh lebih dari 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahun,” katanya. “Dan sebagai Ketua Komite Pembangunan Parlemen, saya sangat prihatin karena 80% pengguna tembakau tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.”
Andrews mengatakan interaksi dengan industri tembakau harus “dibatasi secara ketat, dan hanya terjadi jika diperlukan untuk mengatur industri itu.” Jika interaksi tersebut harus terjadi, maka harus transparan,” katanya.
Pedoman untuk mengimplementasikan FCTC menyatakan bahwa ketika menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat, pemerintah harus membatasi hubungan mereka dengan industri tembakau dan, jika memungkinkan, mengungkapkan setiap pertemuan. Menurut The Examination dan tinjauan POLITICO terhadap situs web pengungkapan Uni Eropa, tidak satu pun dari pertemuan dengan Philip Morris International yang disebutkan dalam dokumen tersebut diungkapkan.
Salah satu kekhawatiran utama bagi Philip Morris International adalah larangan Meksiko terhadap tembakau yang dipanaskan. Setelah pertemuan saat perusahaan mengeluhkan bahwa larangan tersebut melanggar perjanjian perdagangan bebas, para pejabat Uni Eropa menerbitkan pemberitahuan yang menyebut larangan tersebut sebagai kemungkinan penghalang perdagangan bebas. Seorang juru bicara Komisi mengatakan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.
Di Turki, Philip Morris International mendesak para pejabat Uni Eropa untuk menyampaikan kekhawatiran tentang tarif pajak rokok di negara itu dan persyaratan rokok harus mengandung jumlah minimum daun tembakau lokal. Para pejabat Komisi menuruti permintaan itu. Mereka menyoroti kedua masalah itu dalam laporan tingkat tinggi dan tinjauan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang praktik perdagangan Turki.
Dalam email lanjutan, perwakilan Philip Morris International berterima kasih kepada para pejabat Uni Eropa atas tindakan mereka, dengan mengatakan tindakan tersebut “sangat membantu kami.” Namun, The Examination dan POLITICO tidak menemukan bukti bahwa 10 negara tersebut pada akhirnya mengubah pajak atau peraturan tembakau mereka sebagai akibat dari tindakan Uni Eropa.
Wakil Ketua Komite Kesehatan Metz dan anggota komite Bosse dan Jerković mengatakan mereka juga menginginkan jawaban.
Dalam sebuah wawancara, Metz mengatakan dia “terkejut” mengetahui tentang pertemuan-pertemuan tersebut. Pertemuan itu menunjukkan “sekali lagi mengapa kita membutuhkan pedoman yang lebih ketat dan jelas” di seluruh Komisi untuk “memastikan kepatuhan penuh terhadap FCTC,” katanya. Metz mengatakan perusahaan tembakau tidak dapat menggunakan isu perdagangan sebagai cara untuk memengaruhi kebijakan kesehatan.
“Industri tembakau secara rutin menggunakan lobi untuk menunda dan melemahkan regulasi, meskipun ada bukti kuat tentang bahayanya,” kata Jerković kepada POLITICO dalam sebuah pernyataan. “Uni Eropa harus menanggapinya dan melindungi warganya.”
Bosse menulis dalam sebuah email kepada The Examination bahwa ia bekerja setiap hari untuk memastikan lebih sedikit warga Eropa yang mulai merokok. “Saya percaya hal itu akan mencerminkan citra baik Komisi jika mereka mengejar tujuan yang sama dan menunjukkan transparansi penuh kepada komite kesehatan.”
Claudia Chiappa dan Rory O’Neill dari POLITICO turut berkontribusi dalam pelaporan ini.
Artikel ini telah diperbarui untuk menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang ditinjau oleh The Examination dirilis oleh Komisi Eropa sebagai tanggapan atas permintaan catatan publik dari kelompok anti-tembakau Prancis, Contre-Feu.
Discussion about this post