Pasangan Ganjar-Mahfud Tidak Punya Komitmen Terhadap Pengendalian Tembakau

Jakarta, Prohealth.id – Pengendalian tembakau menjadi isu penting dalam kesehatan masyarakat. Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak memberikan jawaban komprehensif soal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Agustin Kusumayati sebagai salah satu panelis mempertanyakan keberpihakan pasangan yang didukung oleh empat partai politik yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura itu perihal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

”Capres akan selalu menyatakan keberpihakan yang kuat, tapi ketika sudah memimpin jadi susah menggerakkan masyarakat hasilnya lama, kuratif gampang, berkaitan dengan pengadaan mudah. Pengendalian tembakau, menandatangi FCTC, Indonesia tidak tanda tangan, sejauh mana akan meningkatkan aktifitas penduduk?,” tanyanya kepada Tim Kampanye Nasional Ganjar-Mahfud pada Dialog Nasional bersama Capres dan Cawapres 2024 Tentang Kesehatan yang diadakan Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Bukan memberi penyataan akan berkomitmen atau tidak, secara singkat, Perwakilan TKN Ganjar-Mahfud, Dripa Sjabana yang diberi kesempatan untuk menjawab panelis dengan hanya mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran lebih untuk kesehatan. ”Komitmen preventif dan promotif secara umum, kami akan mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, menggandakan anggaran, sudah genap presentasenya cukup. Posyandu, komitmen serius preventif promotif, pengunaan energy baru terbarukan (EBT),” Jawabnya.

Di Awal pemaparannya, Dripa menyebutkan beberapa program unggulan dari pasangan capres dan cawaprrs Ganjar-Mahfud yaitu satu desa satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan . ”Optimalisasi, ini berupa revitalisasi fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan dari tingkat terkecil yaitu desa atau kelurahan, ini program unggulan, teknokrat kami sudah melakukan perhitungan akan ada yang di alokasikan kesitu,” kata dia.

Dripa mengungkapkan dunia kesehatan menghadapi kekurangan akses kesehatan, ia menyebut paslon Ganjar-Mahfud akan fokus pada perbaikan kualitas layanan primer. ”Kurangnya pelayanan rujukan di rumah sakit, ketahanan kesehatan yang masih lemah, pembiayaan kesehatan belum efektif dan efisien sampai SDM kurang yang tidak merata yang akan dijadikan fokus perbaikan paslon. Misi ini ditujukan untuk mencapai Indonesia unggul dan nomor satu adalah investasi ke manusia, yang menjadi bagian darinya adalah kesehatan,” katanya.

Dripa menyebut slogan Pasangan Ganjar-Mahfud atas paket kebijakan  yang ditawarkan yakni kesehatan adalah hak asasi manusia dan amanat konstitusi. ”Program kami perlindungan tenaga kesehatan, program yang dijalankan oleh pemerintah, sikat KKN jadi dasar, bagaimana kita bisa memberi akses informasi dokter daerah, ada internet gratis, menjadi dasar yaitu digitalisasi, sikat KKN, anggaran,” bebernya.

“Kita akan produksi tenaga kesehatan, tapi tidak over produksi.  Akan menjadi percepatan dan perbaikan, sinergi pemerintah dan organisasi profesi, tapi pemerintah punya visi misi untuk negara. Keamanan di daerah terluar, solusi kongkritnya Promotif dan preventif, layanan primer dari kader posyandu. Stunting harus dicegah dari dibawah usia 5 tahun. Upaya ke kader posyandu akan lebih tepat. Memikirkan lebih dari keamanan, itu kesejahteraan, ekosistem yang dibuat, kemanan ekosistem dari seorang dokter bisa tercapai,” kata Dripa menanggapi panelis Akademisi FK UNAIR Prof. Budi Santoso.

Menyambung Dripa, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Satya Heragandi mengatakan satu nakes, satu desa dan satu faskes disebutnya menunjukkan keberpihakan baik pada masyarakat tingkat desa juga tenaga kesehatan itu sendiri.

”Contohnya desa di Klaten, ada bidan teladan yang bercerita disibukkan melayani kegiatan yang berbeda, tak berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Ini semua kita monitor karena kita tahu betapa repotnya beliau karena tidak hanya melayani masyarakat, tidak hanya mendapatkan target, tetapi juga harus melakukan pelaporan-pelaporan digitalisasi,”ungkap Satya menjawab Ketu a Umum PP Ikatan Bidan Indonesia Ade Jubaedah.

Satya menyebut banyak pekerja perempuan tidak mendapatkan haknya kami menawarkan perlindungan bagi perempuan agar mendapatkan haknya.”Keberpihakan terhadap perempuan butuh pendampingan, kalau kita bicara stunting tidak elok jika kita tidak menyebut ketersediaan protein di Indonesia. Kami memastikan suplai ayam, telur, ikan dll, ini semua program Ganjar-Mahfud melihat permasalahan pemerintahan dari lahir hingga meninggal,” jelas dia.

Terkait fasilitas kesehatan (Faskes), Satya menyebut Ganjar-Mahfud akan membedakan Fakes di kota dan desa. ”Kami lengkapi sarpras farmasi untuk desa di prioritaskan bidan, anggaran dokter bisa ditambah, dokter umum antre, kita bisa kaji wajib dinas untuk dokter, bidan bisa melakukan penyuluhan,” katanya.

Ganjar-Mahfud, dikatakan Satya akan mengurangi impor obat dan akan membuat laboratorium. “Kami sangat peduli dengan korupsi dengan memaksimalkan pemberantasan korupsi, kita tidak akan impor vaksin sinovac, Selain memperhatikan kesehatan rakyat, innovation, apa yang dimaksud dengan bio-security, kia membutuhkan laboratorium, kita bisa mengorganisasi. Salah satu faktor ketahanan nasional, untuk perlindungan.” ucapnya menjawab Ahli Farmasi Universitas Padjajaran Prof Dr Keri Lestari.

Ketidakpastian Undang-undang Kesehatan No.17 tahun 2023 menimbulkan rasa was-was di kalangan tenaga kesehatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Oman Fathurahman mendesak pasangan calon nomor urut 03 ini merevisi UU Kesehatan, sebelumnya, Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin dan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran tak tegas.

“Apakah siap merevisi UU No.17 Tahun 2023 yang menjadi persoalan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan?,” ujarnya.

Perwakilan Tim TPN Ganjar-Mahfud,  Dripa malah menjawab tupoksi merevisi undang-undang tersebut adalah DPR sebagai badan legislatif. “Program kerja ‘Gerak Cepat untuk Indonesia Unggul’ telah tertera sejumlah upaya menyejahterakan tenaga kesehatan. Presiden bukan lagi legislatif tapi statement ini bisa menggambarkan hal itu. Jadi dalam hal ini keberpihakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah clear. Dalam visi- misi dan program itu juga datang perlindungan nakes,  kesempatan profesi karena untuk nakes Indonesia,” katanya.

Dripa mengungkap jika Ganjar-Mahfud punya komitmen jika kita punya wewenang apabila terpilih menjadi pemimpin negara. ”UU No.17 tahun 2023 merupakan isu yang akan diperhatikan, kami siap merevisi,” usai didesak moderator Rivana Pratiwi.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan  Koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) Mohammad Adib Khumaidi mengaku bukan hanya Ganjar-Mahfud, kedua paslon lain tidak tegas menyangkut revisi UU Kesehatan Nomor 17 2023. ”Kami melihat memang ketiga paslon tidak tegas dan tidak menyampaikan terkait masa depan judicial review ini,” kata dia kepada jurnalis diakhir acara.

Terlepas dari ketidakhadiran paslon, Adib menegaskan akan memberikan usulan kebijakan.”Kami mempersilahkan setiap paslon untuk memahami problematika kesehatan, sehingga kebijakan ini akan dilaksanakan oleh pemimpin negara terpilih dengan memenuhi masukan dari kami,” katanya.

Akan utama bidang kesehatan, lanjut Adib dilihat dari 11 indikator permasalahan. “Kalau kita bicara penyakit menular harus diseleksi, itu dianggap sudah selesai, vaksinasi belum terpenuhi, penyakit menular menjadi katastropik yang membebani anggaran kesehatan. Kita merumuskan dalam pola rencana strategi,” ujar dia.

“Pemerintah membuat RPJMN dan RPJMD, tidak lepas dari peran stakeholder yang harus dilibatkan secara bermakna, kami dari KOMPAK mencoba menjadi mitra, kita akan siap menjadi mitra pemerintah ke depan, namun IDI membebaskan anggota untuk memilih capres,” kata Adib menambahkan.

 Editor: Irsyan Hasyim