Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) merilis situs Pilihan Tanpa Beban untuk membantu pemilih muda menentukan pilihan presiden-wakil presiden yang bebas dari kepentingan industri rokok.
Jakarta, Prohealth.id – Berdasarkan laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) 2023, angka indeks gangguan industri tembakau atau tobacco interference index sebesar 84.
Angka ini termasuk angka yang sangat tinggi, bahkan tertinggi kedua di Asia setelah Jepang. Angka ini juga menunjukkan bahwa ada banyaknya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh industri tembakau yang mengakibatkan kebijakan publik di Indonesia terkait pengendalian konsumsi rokok cenderung lemah.
Menjelang debat ke-empat yang akan diikuti oleh calon wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu) saat ini, isu kesehatan belum juga muncul sebagai topik utama pembicaraan. Apalagi isu pengendalian konsumsi rokok.
Sebagai salah satu batu sandungan terbesar pada masalah penyakit tidak menular (PTM). Menurut temuan CISDI tahun 2021, konsumsi rokok menyumbang beban ekonomi kesehatan negara yang mencapai Rp17,9 hingga Rp27,7 triliun sebagai beban defisit BPJS Kesehatan. Masalah ini tentu harus diselesaikan, belum lagi rokok juga terbukti memiliki hubungan dengan kejadian stunting pada anak. Hal ini dikarenakan paparan asap rokok akan meningkatkan risiko stunting pada anak yang berusia 25-59 bulan sebesar 13,49 kali.
Senada dengan data dari Kementerian Kesehatan, paparan asap rokok ini mengganggu penyerapan gizi pada anak sehingga berdampak buruk pada masa tumbuh kembangnya.
Oleh karena itu menurut Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), produk kebijakan perlindungan anak dan masyarakat rentan dari konsumsi rokok yang ada kini belum berbasiskan bukti dan empati. Sebaliknya, kebijakan yang ada lebih cenderung berpihak pada kepentingan industri. Akibatnya, negara sulit meraih bonus demografi berkualitas di kemudian hari.
Berkaca dari dinamika ini IYCTC menilai, momentum pemilu 2024 seharusnya menjadi peluang untuk mendorong terpilihnya pemimpin yang paling jauh dengan konflik kepentingan pengusaha. Dalam konteks politik, kebijakan kenaikan cukai rokok hanya tidak pernah terjadi pada saat momen pemilu 2014 dan 2019. Artinya, jika tak adanya transparansi dana politik akan ada potensi intervensi industri rokok pada partai politik. Intervensi tersebut bahkan bisa menyusup sampai ke individu capres, cawapres, dan caleg. Hal ini otomatis akan berdampak buruk bagi kekuatan kebijakan publik di Indonesia.
Daniel Beltsazar, co-inisiator pilihantanpabeban.id menyatakan kondisi saat ini mendorong pentingnya pemetaan politik yang kemudian direproduksi menjadi situs edukasi politik. Tujuan situs ini untuk memberikan informasi peta politik industri rokok dan politisi. Situs daring www.pilihantanpabeban.id berisikan banyak riset mendalam serta konfirmasi politisi bertahap.
“Situs Pilihan Tanpa Beban kami buat agar setidaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi yang fair mengenai siapa saja orang yang berada di belakang politisi kita. Setidaknya yang berhubungan dengan industri rokok baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Daniel.
Bagi IYCTC, informasi dan transparansi data penting diketahui agar masyarakat bisa menilai calon mana yang memiliki konflik kepentingan dan mana yang tidak. Ia juga berharap situs ini dapat menjadi bahan acuan masyarakat khususnya kawan muda untuk melek politik. Sehingga mau memilih calon pemimpin yang punya pengetahuan, kapasitas, dan tanpa beban transaksional dengan pengusaha pendukung.
Ni Made Shellasih, Project Manager IYCTC menambahkan bahwa situs pilihantanpabeban.id ini memasukkan beberapa informasi penting. Misalnya; aktor yang terlibat dalam pembahasan RUU Pertembakauan, aktor yang menolak kenaikan cukai rokok, aktor yang tidak memiliki keberpihakan pada kesehatan, dan aktor yang justru peduli pada isu pengendalian konsumsi rokok.
Situs pilihantanpabeban.id juga menyediakan beberapa menu untuk mengetahui fakta pengendalian konsumsi rokok berupa jurnal dan bahan bacaan lain. Selain itu juga masyarakat dapat melihat secara jelas siapa tokoh publik yang merupakan anggota legislatif incumbent atau pejabat pemerintah yang punya potensi konflik kepentingan dengan industri rokok.
Melalui situs ini, Shella menyebut IYCTC memasang target yang cukup ambisius yaitu mengumpulkan 20 pekerja eksekutif dan 24 calon legislatif, baik tingkat nasional maupun daerah dalam kurun waktu masa kampanye Pemilu 2024.
“20 eksekutif dan 24 legislatif kami targetkan dapat menyampaikan komitmen pro pengendalian konsumsi rokoknya yang dapat kami rekam dan kami masukkan di dalam website agar dapat dikawal jejak digital komitmennya,” ungkap Shella.
IYCTC mendesak agar lebih banyak politisi yang bicara soal isu kesehatan masyarakat khususnya pengendalian konsumsi rokok.
“Jika ada politisi atau pejabat publik yang menghambat kebijakan pengendalian konsumsi rokok karena alasan konflik kepentingan, kami akan menunjukkan data publiknya. Sehingga masyarakat paham pola politik saat ini yang menghambat kita untuk maju,” tegas Shella.
Editor: Irsyan Hasyim
Discussion about this post