Jakarta, Prohealth.id – Pasca Pemilihan Umum pada 9 Februari 2024 lalu, parahnya, kelangkaan bahan pokok terutama beras mencuat. Prohealth.id mencatat, harga beras naik hingga 20 persen bahkan belum sepekan setelah pemilu menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah.
Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kondisi kenaikan harga beras akibat kondisi perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Artinya, Indonesia memang menghadapu kondisi rawan pangan.
Bersamaan dengan kondisi krisis beras, pemerintah justru membahas Program Makan siang Gratis yang bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kabinet, Presiden Jokowi juga sudah membenarkan adanya pembahasan untuk memasukkan anggaran program ini dalam RAPBN 2025.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkap pembahasan krusial dalam sidang kabinet tersebut. Menurut Arief dalam rapat kabinet itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya persiapan stok pangan untuk mencegah kelangkaan atau fluktuasi harga.
“Inflasi yang paling tinggi saat ini terjadi pada harga beras. Oleh karena itu, Presiden meminta percepatan penambahan stok beras Bulog,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Arief mengungkap, sidang tersebut memprioritaskan persiapan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2024. Khususnya terkait kenaikan harga bahan pangan, yakni beras. Pasalnya, beberapa menteri juga terlibat dalam rapat tentang beras, termasuk Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Bapanas, Menteri BUMN, Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, dan Presiden Jokowi. Arief menegaskan substansi tentang ketersediaan pangan, terutama beras, harus siap untuk bulan puasa dan hari raya.
Ia juga menjamin stok beras akan mencukupi hingga lebaran. Presiden memberikan instruksi kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera meningkatkan penyaluran bahan pangan, termasuk beras, melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kami terus mengisi stok beras di ritel modern dan pasar tradisional,” tambahnya.
Ia menyebut, Presiden Jokowi juga meminta agar Bulog menjaga CBP minimal 1,4 juta ton beras. Hal ini mengingat sebagian besar dari stok saat ini sekitar 800 ribu ton sedang dalam perjalanan.
“Inflasi tertinggi terjadi pada beras. Ini menjadi perhatian utama Presiden,” jelas dia.
Soal program makan siang dan susu gratis usulan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Arief menolak berkomentar.
“Kami tidak membahas hal itu saat ini. Kami fokus pada pertanyaan terkait postur APBN dan hal lainnya,” tandasnya.
Arif menyoroti pentingnya kebijakan untuk mempercepat penambahan stok beras Bulog guna menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri. Dalam situasi kelangkaan beras ia menyebut program seperti makan siang gratis menjadi langkah proaktif yang patut diapresiasi.
Tahun 2024 tahun politik dengan tantangan serius dalam ketersediaan beras di Indonesia. Sejak awal Februari terjadi kelangkaan bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Keputusan cepat diperlukan untuk mengantisipasi krisis yang dapat terjadi.
“Pemerintah akan mengakselerasi penambahan stok beras Bulog sebagai antisipasi menyambut periode Ramadhan dan Idulfitri 2024,” cetusnya.
Arief menjelaskan bahwa stok beras Bulog di gudang harus minimal mencapai 1,2 juta ton, sedangkan data terbaru menunjukkan hanya terisi sekitar 800 ribu ton. Saat ini, ada sekitar 500 ribu hingga 600 ribu ton beras yang sedang dalam proses pengiriman dari luar negeri. Oleh karena itu, Arief menyebut Bapanas akan berupaya untuk menjaga stok mencapai 1,4 juta ton. Selain penambahan stok beras, Bapanas juga akan mengisi persediaan beras di ritel modern dan pasar tradisional untuk menjaga stabilitas harga.
“Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendistribusikan beras ke pasar, kami akan memastikan ketersediaan beras di kedua jenis pasar tersebut,” tegas Arief.
Arief juga memperkirakan bahwa beberapa wilayah akan segera mengalami panen besar, seperti di Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Demak, Sumatera Selatan, dan Bintan. Ia mengklaim, pemerintah juga akan membanjiri pasar dengan beras Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga beras.
”Harga gabah telah mengalami koreksi, dan hal ini berdampak pada harga beras di pasar. Harga beras di bawah Rp13.000 adalah hasil intervensi pemerintah,” ujar Arief.
Arief menyebut, impor beras dilakukan karena kondisi mendesak untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Ia menegaskan kita memang tidak bangga melakukan impor, tetapi kebijakan ini untuk kepentingan ketersediaan pangan nasional. Apalagi ada upaya menurunkan tingkat kerawanan pangan, Bapanas menargetkan sisa 12 persen wilayah Indonesia yang masih rentan terhadap masalah pangan.
“Apa yang kami lakukan adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Target kami adalah masyarakat bebas dari kemiskinan dan kelaparan,” papar Arief.
Arief menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengurangi jumlah wilayah rawan pangan. Pada tahun 2023, jumlah kabupaten/kota rawan pangan telah berkurang dari 74 menjadi 68.
“Saat ini, kami masih terus memberikan bantuan pangan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kami yakin bahwa program ini tepat sasaran, “ujarnya.
Selain itu, Arief juga membahas tentang program susu di beberapa negara, seperti India dan Malaysia. Komoditas susu menjadi penting karena merupakan sumber mikronutrien yang penting. Teknologi pengemasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat optimal dari susu. Meskipun demikian, Arief mengakui bahwa susu juga memiliki efek samping, terutama bagi individu yang intoleran terhadap laktosa.
“Kita harus memperhatikan efek samping dari konsumsi susu, seperti intoleransi laktosa. Namun, susu tetap merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat,” tambahnya.
Program pemberian susu selama ini sempat terlaksana di Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Oleh karena itu Arief yakin program ini juga dapat berhasil di seluruh Indonesia.
Kelancangan Teknokratik
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggolongkan penambahan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 sebagai sebuah langkah yang terburu-buru, tanpa pertimbangan matang adalah kelancangan teknokratis
“Dalam hitungan menuju Pemilu 2024, terlihat adanya semangat kemenangan yang terlalu dini. Meskipun hasil quick count menunjukkan keunggulan bagi pasangan calon nomor 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), namun belum dapat dianggap sebagai kepastian yang sah. Namun, perhatian tertuju pada pembahasan Program Makan Siang Gratis, yang dinilai sebagai tindakan terburu-buru tanpa memperhitungkan konsekuensinya,” tulis pernyataan tertulis FITRA, Selasa (27/2/2024)
Menurut FITRA, penambahan Program Makan Siang Gratis ke dalam Rancangan APBN 2025 tidak menguntungkan bagi APBN. Meskipun kinerja APBN mulai membaik dengan adanya penurunan defisit daripada tahun sebelumnya, tetapi tetap terlihat bahwa defisit tersebut mencerminkan keterbatasan fiskal pemerintah dalam merancang program-program baru. Defisit APBN sebesar 1,65 persen dari PDB atau senilai 347,6 triliun rupiah menunjukkan perlunya penanganan khusus karena terdapat selisih antara pendapatan dan belanja.
FITRA menyoroti bahwa implementasi Program Makan Siang Gratis akan memerlukan pengorbanan atau pemotongan dari program-program lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan relevan mengenai program mana dari pemerintah yang akan menjadi tumbal untuk mendukung program ini. Wacana penghapusan subsidi energi seperti listrik dan BBM untuk mendukung anggaran Program Makan Siang Gratis menimbulkan kekhawatiran, karena dapat berdampak negatif pada masyarakat.
“Selain itu, ketidakjelasan teknis terkait program ini, termasuk pendataan penerima manfaat, alur pasokan bahan baku, dan implementasinya, masih menjadi perdebatan,” tegas FITRA.
Kritik terhadap netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 mewarnai program ini. Meskipun ia menyatakan netral, kebijakan-kebijakan yang keluar selama kampanye menunjukkan kecenderungan tertentu. Pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam sidang kabinet paripurna tanpa menunggu hasil resmi dari KPU adalah tindakan yang terburu-buru dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
FITRA mengingatkan penambahan Program Makan Siang Gratis dalam APBN 2025 mencerminkan keengganan Presiden dalam Pemilu 2024. Pentingnya mempertanyakan pendekatan kebijakan yang hanya mengandalkan realokasi anggaran tanpa upaya kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber lain. Program Makan Siang Gratis juga masih belum memiliki dasar yang kuat, dan kelemahan dalam regulasi, dan implementasi. Jangan lupa mengatasi sumber anggaran sebelum melakukan implementasi.
FITRA mendesak pemerintah untuk memprioritaskan isu-isu mendesak seperti kenaikan harga pangan, dampak perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi global. Penambahan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 merupakan tindakan terburu-buru tanpa mempertimbangkan hasil resmi Pemilu 2024.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post