Jakarta, Prohealth.id – Pandemi Covid-19 memunculkan banyak perubahan, utamanya di tingkah laku. Banyak aktivitas yang mengharuskan warga tinggal di rumah, termasuk melakukan aktivitas pembelajaran pada anak.
Kegiatan tersebut telah menimbulkan masalah kesehatan baru pada anak, yakni obesitas. Itu diakibatkan oleh pola kebiasaan makan, diikuti dengan kurangnya aktivitas fisik.
Bukan rahasia, banyak anak menghabiskan waktu luangnya dengan mengkonsumsi snack buatan pabrik atau makanan olahan. Sebagian bahkan rutin mengonsumsi gorengan, kerupuk dan minum minuman bersoda.
Perubahan gaya hidup juga terjadi ketika mereka terkoneksi dengan internet. Sejak itu, mereka cenderung membuat pilihan mandiri. Sayangnya, pilihan tersebut seringkali tidak tepat, sehingga secara tidak langsung menyebabkan masalah gizi.
Pada waktu yang bersamaan, Indonesia menghadapi tiga beban masalah gizi (triple burden) yaitu stunting, wasting dan obesitas. Masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, khususnya risiko penyakit tidak menular.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, jika obesitas terus berlanjut sampai dewasa maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan angka harapan hidup.
“Obesitas telah menjadi krisis global yang mempengaruhi kurang lebih 2 milar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia,” ujar Maxi saat menghadiri webinar Hari Obesitas Sedunia, Maret 2021.
Obesitas, menurut Maxi, menyebabkan terjadinya berbagai penyakit metabolik dan degenaratif, seperti penyakit kardiovaskuler yang di dalamnya ada penyakit jantung, Diabetes Millitus, Kancer, Osteoarthritis, dll.
“Di Indonesia, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas. Angkanya cukup tinggi 35,4 persen. Dan satu diantara anak usia 5-12 tahun mengalami obesitas, sebanyak 20 persen,” ungkapnya.
Maxi Rein yang menjabat Sesditjen P2P Kemenkes menegaskan, ditengah situasi pandemi, laporan World Obesity Federation (2021) menyebutkan, orang dengan obesitas memiliki risiko dua kali mendapatkan gejala lebih parah, dan harus tinggal di rumah sakit lebih lama jika terkena Covid-19.
Khusus Indonesia, Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,0 persen pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5 persen pada remaja usia 16-18 tahun.
“Data itu merepresentasikan kondisi gizi pada remaja di Indonesia yang harus diperbaiki,” katanya.

Senada dengan itu, Dicky L. Tahapary dari Himpunan Study Obesitas Indonesia (HISOBI) mengatakan, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap obesitas yang berisiko terhadap kematian. Penderita Covid-19 yang berat akan memerlukan ICU lebih banyak.
“Angka obesitas yang tinggi di Indonesia, membuat risiko Covid-19 juga lebih tinggi, jika dialami oleh pasien dengan obesitas,” terangnya.
Secara umum, obesitas dan Covid-19 merupakan kombinasi penyakit yang sangat merugikan. Obesitas dikaitkan dengan berbagai ganguan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun keehatan mental.
“Jadi bukan semata-mata kelebihan berat badan. Ini pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat,” katanya.
Dicky menambahkan, “Banyak yang bilang, saya gemuk, tapi saya sehat. Jadi bukan karena kenaikan berat badan saja, tapi ada masalah kesehatan di dalamnya.”
Ini menjadi persoalan serius, karena prevalensi obesitas di dunia dan Indonesia terus meningkat. Dampaknya terhadap perekonomian juga cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Survei Mckinsey Global Institute mencatat secara global pada tahun 2014, pengeluaran terkait obesitas mencapai USD 2.0 triliun, atau 2,8 persen PDB secara keseluruhan.
Sementara di Indonesia pada 2016, beban pengeluaran akibat obesitas mencapai Rp269,7 triliun atau 3,04 persen dari PDB. “Ini angka yang sangat besar,” katanya.

OBESITAS PADA ANAK
Perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) I Gusti Lanang Sidiartha mengatakan, seorang anak mengalami obesitas di masa balita, di masa depan akan memiliki bakat obesitas, meskipun di masa remajanya tidak mengalami obese.
“Karena bakatnya sudah ada, namun berikutnya akan mudah sekali mengalami obesitas,” terangnya.
Obesitas tidak bisa dilepaskan dari periode masa balita, khususnya pada dua tahun pertama. Apabila dihitung dari hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai anak usia dua tahun, periode tersebut merupakan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) manusia.
”Periode ini dibuktikan secara ilmiah sebagai periode yang menentukan kualitas kehidupan. Karena itu Bank Dunia menyebutnya sebagai window of opportunity,” kata Gusti.
Periode 1000 HPK merupakan periode sensitif, karena perubahan yang dialami bayi sifatnya permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak buruk terkait gizi pada periode itu, dalam jangka pendek mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh.
Dalam jangka panjang, anak akan mengalami penurunan kognitif, mudah terserang penyakit, prestasi belajar menurun, dan rentan mengalami obesitas.

Ketika prevalensi global menyebutkan anak obesitas meningkat dua kali lipat dalam dua dekade terakhir, mereka akan memiliki mortalitas (angka kematian) lebih tinggi dibandingkan anak-anak underweight (berat tubuh rendah).
Pada tahun 2020, anak dengan obesitas prevalensinya mencapai 9,1 persen. Angka itu jauh lebih besar dibanding tahun 2010 sebesar 6,7 persen, dan tahun 1990 yang hanya 4,2 persen.
Hal itu menguatkan riset IDAI (2020) di Denpasar yang menemukan fakta bahwa obesitas pada anak telah mencapai 21 persen. “Ini membuktikan bahwa di daerah pun, prevalensinya sudah tinggi,” kata Gusti.

Tingginya angka obesitas menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Erna Mulati tidak bisa dilepaskan dari peran produsen makanan yang secara tidak langsung menyasar anak-anak yang akan berdampak pada status gizi mereka.
“Ini merupakan tantangan besar di negara ini, karena jumlah anak dan remaja yang sangat besar, kerap kali menjadi sasaran dari produk-produk tertentu,” ucapnya.
Padahal yang diinginkan adalah anak dan remaja Indonesia yang sehat, yang ketika dewasa tidak hanya sehat, namun juga produktif. Lalu ketika mereka menjadi orang tua nantinya, akan menghasilkan generasi yang juga sehat.
“Karena itu anak usia sekolah (6-18 tahun) adalah investasi strategis,” katanya.

PENYAKIT KRONIS
Gusti Lanang menjelaskan obesitas sebagai penumpukan lemak berlebih atau abnormal yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Obesitas merupakan situasi tidak sehat dan merupakan penyakit.
“Sehingga harus disamakan persepsinya bahwa obesitas itu adalah penyakit. Karena itu jika menemukan anak montok, jangan senang dulu, tetapi itu adalah suatu penyakit,” katanya.
Obesitas juga kerap dihubungkan dengan berbagai penyakit tidak menular (PTM) atau penyakit degenaratif, seperti: Diabetes tipe 2, Hipertensi, penyakit Liver, Repoductive Disoreders, penyakit hati, Mood Disorders, kanker dan Dyslipidemia.
Diabetes tipe 2, menurut Gusti, tidak hanya terjadi saat dewasa, namun sejak masa awal pertumbuhan, akibat penumpukan lemak sehingga metabolisme tubuhnya terganggu.
“Jika insulin dipacu terus, lama kelamaan tubuh tidak bisa mengkompensasi, sehingga terjadi resisten insulin, mengakibatkan Diabetes tipe 2,” paparnya.
Atau ketika kalori yang masuk berlebih, metabolisme di hati membuat kelebihan itu ditransportasikan atau disimpan di jaringan lemak. Melalui pembuluh darah, kemungkinan ada hasil metabolisme lemak yang tercecer, seperti kolesterol.
“Lama-kelamaan menjadi hipertensi, penyakit jantung koroner, atau stroke,” kata Gusti.
Selain itu, kerja hati yang terus dipacu mengakibatkan transportasi sel terganggu, mengakibatkan penumpukan terhadap bahan-bahan yang seharusnya dimetabolisme. “Akhirnya terjadi Fatty Lever Desease,” ungkapnya.
Ini merupakan hubungan obesitas dengan berbagai penyakit yang berpotensi menyertai. Itu sebabanya, obesitas disebut sebagai penyakit kronis.

PENGENDALIAN OBESITAS
Erna Mulati mengakui, tingginya frekuensi zoom meeting dan lamanya anak belajar di depan komputer turut mempengaruhi berat badan. Pasalnya, saat pembelajaran jarak jauh, anak-anak sering ngemil. “Ini merupakan salah satu dampak juga,” katanya
Secara umum, obesitas pada anak mengakibatkan tingginya risiko obesitas saat dewasa. Selain itu, daya tahan tubuh yang menurun, mengakibatkan prestasi menurun dan pertumbuhan terganggu.
Oleh karena itu, strategi mencegah obesitas seharusnya dilakukan sedini mungkin, utamanya pada masa balita dan pra sekolah. Caranya dengan mengetahui pola makan yang baik dan sehat.
“Untuk itu, kami berkolaborasi dengan PAUD, baik yang informal maupun formal untuk melakukan deteksi dini, termasuk status gizi anak-anak,” urainya.
Sementara terkait peran keluarga, Erna menekankan tentang pemenuhan gizi seimbang sesuai umur anak, khususnya anak dengan usia 0 – 6 tahun.
Stimulasi perkembangan aktivitas fisik, baik kognitif dan motorik anak juga perlu diketahui. Aktivitas itu akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk, menjaga keseimbangan antara waktu istirahat dan aktivitas fisik.
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak juga diperlukan, sebagai bagian dari deteksi dini. Setiap 3 bulan, bayi usia 0 – 2 tahun, dan anak usia 2 – 6 tahun per 6 bulan, perlu dipantau kebutuhan gizinya. “Apakah termasuk gizi kurang atau anak dengan golongan gizi lebih,” katanya.

Gusti Lanang mengamini jika obesitas bisa dikendalikan. Obesitas dan penyakit yang menyertai (noncommunicable deseases) dapat dicegah dengan mengenali faktor risikonya.
Mencegah obesitas pada tingkat individu/ keluarga dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Di antaranya mengoptimalkan pemberian ASI. Pada masa bayi, pemberian ASI berbanding terbalik dengan peningkatan berat badan (BB) dan Indeks Massa Tubuh (IMT).
“Ini sifatnya dose dependent artinya semakin eksklusif dan semakin lama durasi ASI, semakin rendah risiko obesitas,” terangnya.
Rekomendasi ASI eksklusif harus dilakukan selama 4 – 6 bulan, dan durasinya sampai 2 tahun. Hal itu mampu mencegah obesitas pada balita. “Karena itu optimalkan pemberian ASI,” pinta Gusti.
Hal lainnya, Makanan Pendamping (MP) ASI harus diberikan tepat waktu dan adekuat, yakni pada usia 4-6 bulan.
Ini ada hubungannya dengan penelitian Gingras pada Desember 2019 yang melibatkan 1013 anak. Hasilnya memperlihatkan risiko overweight (obesitas) berdasarkan waktu pengenalan MP-ASI pada bayi usia kurang dari 4 bulan (ASI) sebesar 2,97 kali, sementara bayi non-ASI sebesar 3,42 kali.

Khusus bayi dengan usianya diatas 6 bulan (non ASI) ternyata prevalensinya hanya 0,13 kali (proteksi). “Artinya pemberian makanan padat bisa menghambat asupan kalori yang berasal dari non ASI, sehingga dia bersifat sebagai proteksi,” ungkap Gusti.
Pencegahan obesitas lainya melalui sarapan. Sebuah meta analisis yang mana beberapa penelitian digabung menjadi satu, melaporkan bahwa anak dan remaja yang tidak sarapan berisiko obesitas 43 persen lebih tinggi.
“Sarapan menjadi faktor proteksi obesitas, karena itu anak-anak disarankan untuk sarapan,” katanya.
Riskesdas 2018 juga mencatat prevalensi inisiasi meyusui dini (IMD) sekitar 58,2 persen, angkanya naik jika dibandingkan 2013 yang hanya 34 persen. Sementara pemberian ASI eksklusif masih sekitar 37 persen.
“Ini masih sangat rendah. Barangkali ini merupakan salah satu faktor risiko mengapa obisitas pada massa balita meningkat drastis,” terang Gusti.
Ketika faktor proteksi obesitas adalah ASI eksklusif yang ternyata masih rendah, maka dukungan tentang sukses menyusui perlu diintensifkan. Bahkan, dari sejumlah provinsi, angka tertinggi baru 56,7 persen.
“Masih rendah, sehingga penggunaan ASI eksklusif bisa menekan angka obesitas,” katanya.
Selain itu, mencegah obesitas pada tingkat komunitas dapat dilakukan melalui regulasi fast food dan soft drink. Fast food dan soft drink dikenal kaya akan kalori, kolesterol, gula dan garam.
“Jika diajak jalan, anak biasanya tertarik dengan makanan dan minuman seperti itu. Karena kemasannya menarik, warna, dsb. Sehingga orang tua harus mengendalikan keinginan anak terhadap fast food dan soft drink,” pinta Gusti.
Di tingkat komunitas, pencegahan obesitas dapat dilakukan dengan memperbanyak ruang terbuka untuk beragam aktivitas. Penelitian Ansari dan J. Dev Behav (Oktober 2015) menemukan bahwa bermain di sekolah minimal 30 menit per hari mampu menurunkan risiko obesitas sebesar 42 persen.
“Selain itu, jika ditambah dengan fasilitas kantin yang baik, maka obesitas bisa dicegah. Karena itu, tidak hanya pendidikan, status nutrisi juga diperhatikan,” katanya.
Senada dengan itu, Dicky L. Tahapary mengatakan pola hidup sehat merupakan pondasi utama pengelolaan obesitas. Pola hidup sehat meliputi diet seimbang sesuai kebutuhan, dan aktivitas fisik yang mampu laksana dan sesuai toleransi.
“Olah raga yang mampu dilaksanakan dan sesuai toleransi, karena pasien obesitas tidak bisa diberikan olah raga dengan intensitas berat. Berat badan berlebih akan berpengaruh terhadap sendi-sendinya,” katanya
Oleh karena itu, Dicky menyarankan agar penyandang obesitas perlu melakukan konsultasi ke dokter atau layanan kesehatan. Hal ini karena hanya dokter yang mampu melakukan evaluasi faktor risiko obesitas.
“Faktor risiko tidak hanya diet dan malas gerak, namun ada gangguan lain, seperti gangguan hormonal,” terangnya.

TURUNKAN BERAT BADAN
Gusti Lanang menyarankan agar setiap anak penderita obesitas menurunkan berat badannya, demi menurunkan risiko penyakit degeneratif. Jika rata-rata penderita obesitas mampu menurunkan berat badan hingga 10 persen, maka bisa menekan penyakit diabetes.
“Apalagi jika diturunkan hingga lebih dari 10 persen, bisa menanggulangi Dyslipidemia, Hyperglycemia,” katanya.
Atau jika mampu mengurangi berat badan antara 5 – 10 persen akan menanggulangi penyakit seperti: Osteoarthristis, Gastroesophageal Relux Desease dan Stress incontinence. Sementara yang sanggpup mengurangi berat badan antara 5 – 15 persen dapat menekan penyakit Hipertensi dan Polycystic ovary syndrome.
“Khusus yang menurunkan berat sebanyak 10 persen akan terhindar dari penyakit non-Alcoholic Fatty Liver Desease dan Sleep Apnea,” katanya.

Kriteria obesitas pada anak dan remaja sesuai indeks masa tubuh (IMT) didasarkan pada berat badan dan tinggi badan. Menurut Gusti, Ini agak berbeda dibandingkan menghitung obesitas pada orang dewasa.
“Rumusnya menggunakan IMT = berat badan (kg)/ tinggi badan (m)²,” katanya.
Orang dewasa biasanya menggunakan nilai absolut, sehingga nilai IMT yang lebih dari 30 dikategorikan obesitas. Sementara bagi anak dan remaja tidak demikian.
Hasil penghitungan disesuaikan pada angka yang tertera di tabel/grafik. Untuk mengetahui info selengkapnya, tabel bisa diunduh di situs https://www.who.int/tools/child-growth-standars/standards
Contohnya, ada anak laki-laki usia 2 tahun, berat badan (BB) 20 kilogram, tinggi badan ITB) 90 Cm, maka ditemukan IMT sebesar 24,6. Angka itu dihasilkan dari BB sebesar 20 kilogram dibagi 0,9 pangkat 2.
“Jika diplot di tabel umur 2 tahun, ia berada di +3 standar deviasi (SD). Batas 3 SD adalah 20,6. Namun hasil perhitungannya adalah 24,6. Artinya anak ini mengalami obesitas,” papar Gusti.
Ketika obesitas diketahui, Dicky L. Tahapary menyarankan agar dilakukan intervensi sehingga tidak menimbulkan komplikasi lanjutan. “Misalkan dengan skrining Diabetes, Dyslipidemia, Hipertensi dan komplikasi lainnya,” katanya.
Setelah evaluasi faktor risiko dan komplikasi dilakukan, maka stratifikasi risiko melalui rencana pengelolaan perlu dipikirkan.
“Jika tidak ada komorbit mungkin cukup dengan diet dan aktivitas fisik. Namun jika dirasa perlu, dapat diberikan obat-obatan, atau saat dirasa mendesak bisa dilakukan operasi,” terang Dicky.
Sebelum American Medical Association (AMA) pada 2013 menyatakan obesitas sebagai penyakit, banyak yang mengkategorikannya sebagai kelebihan berat badan semata, padahal obesitas adalah penyakit yang perlu dikelola sejak dini.
“Justru ini adalah investasi jika dengan obesitas bisa dikelola dengan baik. Itu bisa mencegah diabetes, serangan jantung, cuci darah yang menimbulkan beban sebenarnya jika terjadi komplikasi di ujung,” katanya.

MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Ascobat Gani mengatakan ada tujuh barometer untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi. Indikator itu meliputi: SDM bermutu; Pluralisme, budaya, religius, etika; Pendidikan, teknologi, peradaban dunia; Good goverment; Infrastruktur merata; Mandiri, pengaruhi Asia fasifik; dan Barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
“Dari semua itu, ada satu yang menjadi cross cutting issues, dimana isu sentralnya adalah modal manusia (human capital),” kata Ascobat, pada sesi diskusi online bertajuk “Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Senin (5/7/2021).
Ascobat menyarankan agar sistem kesehatan perlu di-reform sambil tetap berfokus pada pengembangan human capital. Dia merujuk buku Gary S. Becker berjudul Human Capital.
Di buku itu dijelaskan bahwa formasi human capital yang belum masuk angkatan kerja adalah penduduk berusia 0 – 20 tahun. “Kelompok ini dikenal sebagai human capital in the making, atau disebut future stock human capital.” terangnya.
Adapun yang masuk angkatan kerja merupakan penduduk berusia 20 – 55 tahun, disebut human capital accumulation. “Situasi itu dikenal sebagai current stock human capital,” ujar Ascobat.
Setelah itu, trennya terus menurun (depresiasi). Disebutkan batasannya hingga usia 65 tahun.
“Jika melihat grafik ini, saya agak gusar, karena tidak tahu menempatkan diri saya dimana. Usia sudah lebih 70 tahun, sehingga tidak bisa masuk dalam grafiknya Gary Becker,” paparnya.
Ascobat menambahkan, “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kerangka berpikir seperti ini diperlukan, karena berhubungan dengan current stock human capital dan human capital in the making.”
Pada tahun 2018, Bank Dunia telah menekankan tentang pentingnya kesehatan sebagai dasar untuk pembangunan human capital. Juga bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang memberikan kontribusi terhadap pembangunan, termasuk bebas dari obesitas.
“Banyak bukti bahwa negara yang penduduknya tidak sehat, tidak berpendidikan, tidak tangguh, biasanya sulit bersaing di ekonomi global,” kata Ascobat.
Jika menyimak data Riskesdas pada 2013 – 2018, ketika Indonesia menjalankan JKN, ditemukan banyak tantangan yang harus dibenahi. Diantaranya terkait dengan gizi, seperti obesitas anak yang terjadi karena junk food. Pada 2013 jumlahnya 26,6 persen lalu meningkat menjadi 31,0 persen di 2018. “Terjadi peningkatan 4 persen. Jumlah ini diantara populasi lebih dari 15 tahun,” kata Ascobat.
Ascobat menambahkan, “Jika Indonesia ingin berinvestasi di current stock dan future stock, maka masalah seperti obesitas harus diatasi melalui sistem kesehatan.”

REFORMASI SISTEM KESEHATAN
Indonesia telah memiliki Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.72/2012 yang mengatur enam komponen penting yang oleh WHO dikenal sebagai the six system building block.
Enam hal itu meliputi; Tata kelola, Sistem informasi, Tenaga kesehatan, Farmasi/ alat kesehatan, Pembiayaan kesehatan dan Pelayanan kesehatan mencakup UKM dan UKP.
Reformasi sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, menurut Ascobat, mempertimbangkan dua hal. Pertama tentang pengaruh perdagangan bebas. “Ini pasti berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari obat, alkes, dsb,” katanya
Kedua, pengaruh teknologi kesehatan, meliputi: Artificial Inteligent (AI); imaging, nano tech, Biotech: konvalesen, stem cell, Farmasi teknologi informasi dan ICT (digital).
Reformasi tata kelola diantaranya; format desentralisasi kesehatan yang optimal, peran pusat dan daerah, desentralisasi atau penguatan 514 dinas kesehatan kab/ kota, penguatan Dinkes membawahi RSUD dan puskesmas serta provider swasta.
Reformasi tenaga kesehatan, mencakup puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan. Standar tenaga Puskesmas (9 jenis) harus dilengkapi. “Saat ini, masih ada kekurangan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, laboratorium, IT, maka harus dipenuhi,” katanya.
Terkait rumah sakit (RSU/ RS swasta) sejumlah hal penting meliputi: tambahan tenaga spesialis (paru, anestesi, radiologi, syaraf, bedah ortopedi), kapasitas produksi Fak. Kedokteran yang tidak mampu memenuhi kebutuhan karena kenaikan PTM, sehingga solusi belajar di luar negeri melalui beasiswa harus dilakukan.
Selain itu, dinkes kabupaten dan kota perlu diperkuat. Termasuk menambah tenaga surveilans/epidemiologi, khususnya penguatan surveilans penyakit menular.
Reformasi bidang farmasi. Ini penting, karena 90 persen bahan baku obat masih impor, dan itu rawan terhadap gejolak kurs.
“Ke depannya, perlu rencana kerja tentang kemandirian bahan baku obat, seperti India membentuk tim khusus menuju self reliance, dan dukungan riset terhadap produksi bahan baku dalam negeri,” paparnya.
Reformasi pembiayaan. Sebelum pandemi Covid-19, pembiayaan JKN (UKP, klinikal) klaim rumah sakit dan kapitasi Puskesmas mencapai Rp320 triliun. Sementara pembiayaan promotif/preventif (UKM, Kesmas) pada 2014-2018 hanya Rp35 triliun.
“Artinya terjadi defisit. Karena itu standar pelayanan diikuti costing sehingga premi sesuai dengan nilai keekonomian pelayanan yang dijamin, termasuk kendali biaya diperkuat,” ungkapnya.
Reformasi fasilitas kesehatan, ini berkaitan dengan disparitas dimana banyak daerah mengalami kekurangan rumah sakit, sementara pemerintah tidak punya cukup dana.
“Untuk mengatasinya, saya menyarankan peluang swasta dengan insentif. Percepatan pemerataan RS dan pelayanan primer harus dilakukan,” katanya.
Reformasi pelayanan primer di puskesmas. Seharusnya 10.800 puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) untuk melayani peserta JKN. Selain itu, 14.000 klinik swasta harus melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
Saat ini, baru 30 persen klinik yang menjalin kontrak dengan BPJS, sementara yang lain belum lolos kredensialing. “Karena itu, kita harus dorong klinik swasta meningkatkan standar agar menjadi provider (FKTP) BPJS,” ujar Ascobat.
Reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk memperkuat pelayanan esensial dengan sasaran future stock HC sekaligus memperkuat upaya reduksi risiko untuk mengurangi beban kesehatan current stock HC.
Reformasi kesehatan juga mencakup kesiapan dan kesiagaan menghadapi ancaman pandemi, termasuk masalah gizi, seperti obesitas. Reformasi akan berkontribusi nyata mewujudkan Indonesia Emas di 2045, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo.
Penulis: Jekson Simanjuntak
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post