Resistensi antimikroba (AMR) tak lagi bisa disebut ancaman tersembunyi. Data terbaru penelitian lintas kampus menunjukkan tingkat bakteri resisten di Indonesia telah menembus batas yang mengkhawatirkan.
Guru besar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR), Kuntaman, peneliti dalam riset itu menyatakan hingga 80-90 persen ayam broiler positif bakteri resisten. Sementara, bakteri Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii (CRAB) di rumah sakit sudah mencapai 20-25 persen dan terus meningkat.
Pemaparan Prof. Kuntaman dalam “Reflection on Strengthening AMR Control Through One Health Framework” | Sumber: Dian/Prohealth.id
“Kalau saya bilang, ini bukan lagi silent pandemic. Ini sudah pandemi beneran,” kata Kuntaman. Ia menyampaikannya dalam Pertemuan Penguatan Pengendalian AMR untuk Melindungi Keamanan Pangan pada Selasa, 24 Februari 2026 di Menteng, Jakarta.
Jauh sebelum pandemi COVID-19 muncul, seorang ekonom Inggris, Jim O’Neill, sudah memperingatkan dunia tentang bahaya AMR. Dalam laporan berjudul Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations (2014), ia memprediksi pada tahun 2050, kematian akibat AMR bisa mencapai 10 juta orang per tahun, angka yang setara dengan kematian akibat kanker secara global.
Risiko serupa juga diakui oleh Sukadiono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK). Ia menggarisbawahi rantai pangan dari hulu ke hilir memiliki potensi menjadi jalur transmisi bakteri resistensi.
“WHO menempatkan Indonesia pada peringkat lima teratas dengan kenaikan persentasi konsumsi AMR tertinggi hingga tahun 2030,” ujarnya.
Sebagai gambaran, pada tahun 2020 saja, kematian akibat AMR sudah mencapai sekitar 1,3 juta jiwa. Jika tidak dikendalikan, beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akan menjadi salah satu tragedi kesehatan terbesar dalam sejarah manusia, dan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju.
Bagaimana AMR bisa terjadi | Adapted from (CDC, 2013).
AMR disebut pandemi senyap karena tidak seheboh COVID-19. Tidak ada lockdown. Tidak ada konferensi pers harian. Namun dampaknya nyata. Infeksi yang dulu mudah diobati kini menjadi sulit disembuhkan karena obatnya tidak lagi mempan.
Yang lebih mengkhawatirkan, sejak sekitar tahun 2005, makin sedikit perusahaan farmasi yang mau berinvestasi dalam pengembangan antibiotik baru. Alasannya sederhana: bakteri terlalu cepat menjadi kebal. Artinya, kita tidak bisa berharap pada “obat ajaib” baru untuk menyelamatkan situasi.
Resistensi Terus Meningkat
Sejak 2009, European Centre for Disease Prevention and Control sudah memperingatkan bahaya ini dalam laporan The Bacterial Challenge: Time to React.
Pada 2022, sistem pemantauan global milik World Health Organization melalui GLASS (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System) melaporkan peningkatan resistensi di 76 negara. Beberapa temuan pentingnya:
- 42% Escherichia coli resisten terhadap sefalosporin generasi ketiga
- 35% kasus Staphylococcus aureus sudah menjadi MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus)
Di Indonesia, situasi serupa juga terjadi. Berdasarkan situs resmi Farmasi UGM, di sejumlah rumah sakit dilaporkan:
- Lebih dari 30% Klebsiella pneumoniae dan E. coli menghasilkan enzim ESBL (yang membuat antibiotik tidak mempan)
- Lebih dari 50% kasus Acinetobacter baumannii sudah resisten terhadap karbapenem (CRAB), salah satu antibiotik “terakhir” untuk infeksi berat
Artinya, ketika pasien mengalami infeksi serius, pilihan obatnya semakin terbatas.
ESBL di Mana-Mana
Penelitian Kuntaman dalam Project Tricycle WHO Project menunjukkan sejak 2018, angka carrier ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) pada manusia di komunitas mencapai 28 persen, dan melonjak menjadi 52 persen di rumah sakit. Pada populasi umum, angkanya sekitar 34 persen.
Yang lebih mencemaskan, Kuntaman menyampaikan ESBL pada daging yang dijual di pasar tradisional tercatat 33 persen, hampir sama dengan angka pada manusia di komunitas. Namun pada ayam broiler, angkanya jauh lebih tinggi.
“Pada ayam broiler, dalam proyek terbaru 2023–2024, hasilnya 80 sampai 90 persen positif,” kata Kuntaman. “Kalau kita lihat logikanya, apakah mungkin dari manusia ke ayam? Rasanya tidak. Ayamnya jauh lebih tinggi.”
Kuntaman juga menelusuri keberadaan gen resistensi di lingkungan sekitar rumah sakit rujukan. Enam titik pengambilan sampel air di sekitar fasilitas kesehatan dianalisis bersama peneliti Jepang.
Hasilnya: instalasi pengolahan air limbah (wastewater treatment plant) memang mampu menurunkan sebagian besar bakteri. Namun dua patogen tetap lolos, Acinetobacter baumannii dan Pseudomonas aeruginosa.
“Treatment plant itu ada manfaatnya, tapi tidak bisa menghilangkan dua bakteri yang paling sulit diobati ini,” ujar Kuntaman. Kedua bakteri tersebut dikenal sebagai penyebab infeksi nosokomial berat dan kerap kebal terhadap antibiotik lini terakhir.
Ketika bakteri ini keluar bersama air limbah, ia berpotensi membawa gen resistensi ke sungai dan lingkungan sekitar, lalu kembali ke manusia melalui air, pangan, atau kontak lain.
Pendekatan One-Health dalam AMR | Foto: mdpi.com
Karbapenem-Resisten: Obat Terakhir yang Tak Lagi Ampuh
Tantangan terbaru adalah meningkatnya bakteri karbapenem-resisten. Karbapenem merupakan antibiotik “senjata pamungkas” untuk infeksi berat.
“Sekarang angkanya 20-25 persen dan terus naik. Kalau sudah karbapenem-resisten, obatnya hampir tidak ada,” kata Kuntaman. Ironisnya, beberapa antibiotik generasi terbaru yang efektif belum tersedia luas di Indonesia.
Analisis genom utuh terhadap 153 isolat bakteri menunjukkan mekanisme resistensi berbeda-beda. Ada yang menghancurkan antibiotik, ada yang mencegah obat masuk, ada pula yang memompa obat keluar dari sel bakteri.
“Jadi ini bukan satu musuh. Ini banyak musuh dengan cara bertahan yang berbeda,” ujarnya.
AMR menggerogoti efektivitas antibiotik yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pengobatan modern. Tanpa antibiotik yang ampuh, operasi rutin, kemoterapi, hingga persalinan bisa kembali berisiko tinggi.
“Ini sudah bukan silent pandemic,” ucap Kuntaman. “Ini pandemi yang nyata. Tinggal kita mau mengakuinya atau tidak.”
Risiko AMR dari Pangan Hewan
AMR juga berpotensi mengganggu agenda ketahanan pangan nasional. Jika bakteri resisten menyebar luas di sektor peternakan, produktivitas ternak bisa turun dan efisiensi produksi terganggu.
Menurut Dr. Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner Institut Pertanian Bogor (IPB), berbagai penelitian menunjukkan bakteri seperti E. coli dan Salmonella masih ditemukan dalam daging ayam, bahkan setelah ada sistem pengawasan dari peternakan.
“Artinya, pengawasan belum bisa kita anggap selesai,” ujarnya.
Denny menjelaskan bahwa foodborne disease sering bermula dari bahan baku tercemar, higiene buruk, atau suhu penyimpanan yang tidak tepat. Namun dalam konteks AMR, persoalannya lebih kompleks.
Denny memaparkan risiko AMR dalam rantai pangan hewani | Foto: Dian/Prohealth.id
“Kalau bahannya sudah dimasak, bakterinya mati. Tapi kalau setelah dimasak terkontaminasi air atau tangan pekerja yang membawa bakteri resisten, itu lebih berbahaya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, jika E. coli resisten ada di air pencuci peralatan, gen resistensinya dapat berpindah ke bakteri lain. “Resistensi itu ada di gen. Bisa ditransfer.”
Laporan Kementerian Kesehatan mencatat 119 kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah di 25 provinsi pada 2025 dan 1.900 korban pada ba2026. Namun investigasi umumnya berhenti pada identifikasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli, tanpa uji sensitivitas antibiotik.
“Sayangnya tidak dilanjutkan ke uji resistensi. Padahal itu penting untuk tahu bagaimana penanganannya,” kata Denny.
Makan bergizi gratis (MBG) di salah satu sekolah di Bogor dari HP salah satu wali murid| Foto: Kustina/Prohealth.id
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir, dari peternakan sampai makanan tersaji di meja makan. Hewan yang sehat akan menghasilkan produk yang lebih aman. Penggunaan antibiotik pada hewan pun harus diawasi ketat oleh dokter hewan agar tidak memicu kekebalan bakteri.
“Pengendalian harus dilakukan dari farm to table, dari peternakan sampai siap dimakan,” katanya.
Persoalan lain datang dari penggunaan antibiotik tanpa resep. Danang, Ketua Tim Kerja Pengawalan Program Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memaparkan baseline 2024 sebesar 72 persen penyerahan antibiotik tanpa resep. Pada 2025 turun menjadi 63 persen, namun masih jauh dari target 50 persen pada 2029.
“Anggaran untuk AMR di unit kami hanya Rp200 juta per tahun. Kalau bikin dua kegiatan besar, langsung habis,” ujar Danang.
One Health: Regulasi Ada, Implementasi Tertatih
Dalam forum yang sama, Joko Pamungkas dari INDOHUN (Indonesia One Health University Network One Health) menekankan bahwa AMR tidak bisa diselesaikan hanya dari sektor kesehatan manusia. Ia merujuk pendekatan One Health yang kini didorong global oleh WHO, FAO, WOAH, dan UNEP, serta di Indonesia diperkuat melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan UU Kesehatan.
“Pendekatan satu kesehatan adalah upaya terpadu untuk menyeimbangkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan,” jelasnya.
Namun evaluasi Rencana Aksi Nasional AMR 2020–2024 menunjukkan indikator kegiatan baru tercapai 75 persen, dengan efektivitas sekitar 62 persen.
Kemenko PMK memaparkan rencana tindak lanjut One Health | Foto: Dian/Prohealth.id
Karena itu, Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rama Prima Syahti Fauzi, menyampaikan pemerintah kini ingin memperkuat posisi One Health secara regulasi. Jika sebelumnya pengendalian AMR diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko), kini diusulkan naik menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang One Health.
“Rencana Aksi Nasional nantinya akan menjadi bagian dari mandat dalam Perpres One Health,” kata Rama.
Langkah ini dinilai penting karena pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2020–2024 dinilai belum optimal. Dari sisi kegiatan (input), capaian baru sekitar 75 persen, sementara efektivitas terhadap target strategis sekitar 62 persen. Artinya, koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.
Discussion about this post