Bukan lagi aroma asin khas lautan yang menyusup ke hidung. Melainkan bau limbah yang pekat, hitam, dan membusuk ketika melangkahkan kaki ke pesisir desa Borong Loe dan Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Itulah kesan yang sangat membekas bagi tim Prohealth.id pada Desember 2024 lalu. Air laut yang dulu jernih kini berwarna kecoklatan, menyisakan hamparan rumput laut yang memutih dan berjamur. Petani-petani yang dulu menggantungkan hidup dari hasil laut kini mulai kehilangan harapan. Mereka menyaksikan mata pencaharian mereka perlahan runtuh, seiring dengan datangnya industri tambang nikel di pesisir mereka.
Di bawah terik matahari, Yusril (38 tahun), seorang petani rumput laut di Desa Papan Loe menunjukkan tangannya yang gatal-gatal. Ia menduga ini adalah akibat menyentuh air laut yang telah bercampur limbah.
“Pengaruhnya ada, ini batang rumput lautnya jadi warna putih, tidak bagus, berjamur, tidak bisa dijual,” katanya sembari mengangkat seutas tali yang dipenuhi sisa-sisa rumput laut yang rusak.
Dulu, sebelum perusahaan tambang datang, Yusril bisa memanen berton-ton rumput laut. Sekarang? Bahkan 400 bentang tali pun tidak menghasilkan satu ton. Kadang bahkan hanya 800-900 kilogram. “Kalau datang ombak, yang putih-putih dan rusak karena berjamur itu akan runtuh. Habis semua.”
Petani rumput lainnya Jusman (45 tahun) mengeluhkan hal serupa kepada Prohealth.id. Jusman bercerita, hasil bertani rumput laut yang makin memprihatinkan. Rumput laut yang hasil budidaya banyak yang rusak. Hari berganti, ia membatin, aktivitas ini terasa besar pasak daripada tiang. Sia-sia.
Ini bukan pertama kalinya ia mengeluh. Sebab, hasil budidayanya lebih sering gagal sudah semenjak smelter di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) beroperasi. Jusman bercerita, sebelum ada smelter, ia sering menanam 100 bentang benih rumput laut. Hasilnya, bahkan bisa sampai 1 ton.
Saat ini, Jusman mungkin masih bisa menanam 100 bentang benih rumput laut. Namun, hasilnya tidak sampai setengah ton. Itu pun dengan kualitas yang sudah menurun. Rumput laut yang ia dapat berukuran lebih kecil, warnanya pun agak gelap, dan ada bercak-bercak keputihan.
Jusman menduga kegagalan panen rumput laut itu adalah efek dari pembuangan limbah ke laut dari smelter nikel.
“Kalau pas limbahnya turun, untung-untung kalo 100 bentang itu sampai 100 kilo. Dulu 100 bentang mencapai 1 ton. Sekarang baru dikasih turun, udah ada putih-putihnya, rusak lagi. Rusak karena pengaruh limbah-limbah perusahaan,” kata Jusman.
Tentu saja hal ini berpengaruh pada pemasukan Jusman. Jika dulu dia bisa mengantongi Rp200-300 ribu, sejak kemegahan KIBA berdiri, kini dia hanya bisa mendapat Rp20 ribu. Sebuah ironi yang nyata bagi perekonomian keluarga Jusman.
“Jauh sekali perbedaannya, kerugiannya banyak. Padahal modalnya juga banyak. Satu bentang ini modalnya Rp 17 ribu. Kalau tidak rusak ya ada untungnya sedikit, tapi kalo rusak semua? Ya habis, nggak ada untung, rugi aja yang ada,” keluhnya.
Ia menyebut, sekali saja pihak KIBA mengeluarkan limbah ke lautan, habis semua benih rumput laut yang petani tabur. Tersisa tali yang bertengger meninggalkan jejak perjuangan para petani rumput laut.
“Rugi, tapi mau diapa, cuma itu kerjaan kita,” tuturnya.
Kerugian Yusril dan Jusman juga dialami oleh petani rumput laut lainnya. Banyak petani rumput laut yang gagal panen, bahkan sampai berkali-kali. Saking seringnya merugi, banyak petani rumput laut yang akhirnya memilih pensiun dini.
“Banyak sekali pribumi yang dulu jadi petani rumput laut. Kini berhenti ratusan orang karena kerugian dari limbah di laut ini. Ya nganggur kalau gak ada kerjaan, kalau ada kebun ya berkebun. Syukur-syukur kalau diterima di perusahaan ini,” kata dia.
Ia menceritakan, pernah kejadian kondisi selama 4 bulan berturut-turut panenan rumpur laut hancur terus-menerus. Sementara modal tanam benih juga tetap keluar.
“Pokoknya selama dia kasih turun itu limbah, kita tidak tahu faktor lain yang merusak. Karena selama ini tidak begitu,” tegas Jusman.
Limbah smelter nikel ini tidak hanya membuat para petani rumput laut gagal panen, melainkan juga mengganggu kesehatan warga. Seperti Yusril, Jusman kini mengaku saban hari lebih sering garuk-garuk. Kulitnya gatal-gatal setiap habis menanam dan memanen rumput laut.
Ia mengamati, tangannya kerap gatal jika menyentuh air yang tercampur limbah. Jangankan tangan, kata Jusman, kalau pas limbah turun bercampur air laut, baunya pun membuatnya sampai bersin-bersin, bahkan bisa sakit kepala.
“Kadang-kadang karena gatal-gatal itu beli obat juga. Walau nggak terlalu lama gatalnya. Tapi sebelumnya nggak pernah gatal-gatal karena air laut,” imbuhnya.
Sebelum smelter nikel beroperasi, kehidupan petani rumput laut di Bantaeng sebenarnya cukup menjanjikan.
Ramli, mantan kepala desa setempat mengenang masa-masa kejayaan itu. “Sejak tahun 2000-2018, hampir semua warga di Dusun Kayu Loe adalah petani rumput laut. Bibit katonik yang jadi andalan warga bisa dijual dengan harga tinggi,” ujarnya.
Ia berkata bahwa desa ini pernah terkenal sebagai salah satu penghasil rumput laut berkualitas di Sulawesi Selatan. Namun kini, bibit katonik juga makin sulit berkembang. Akibatnya, mayoritas petani terpaksa beralih ke bibit Sp yang harganya jauh lebih rendah, hanya Rp 4 ribu per kilogram dalam kondisi kering.
“Gagal panen terus, kita kasih turun bibit, kita lihat perkembangan di laut, hanya sampai 25 hari saja. Lewat dari situ, sudah tidak ada mi lagi perkembangannya. Kualitas rumput lautnya turun drastis,” kata Ramli.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara ekspor rumput laut yang menjanjikan di tingkat global. Adapun Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan bahkan berkontribusi 47,95 persen terhadap total ekspor rumput laut di Indonesia. Angka ini cukup besar karena rumput laut untuk ekspor tersebar hampir di semua kabupaten wilayah Sulawesi Selatan.
Permintaan pasar luar negeri rumput laut terbesar adalah untuk produk kering rumput laut. Negara yang banyak meminta ekspor dari Indonesia adalah Cina. Hal ini menandakan, rumput laut sebenarnya bisa menjadi komoditas utama yang memajukan kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut data International Trade Center, pada 2018 ekspor rumput laut Indonesia dalam bentuk bahan mentah bahkan menduduki peringkat pertama dunia saat itu yakni mencapai 205,76 ribu ton.
Prohealth.id mencatat dari data BPS Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng pada 2022 memproduksi rumput laut sebesar 89,165 ton. Kabupaten Bulukumba, yang tak jauh dari Bantaeng misalnya, masih memproduksi rumput laut lebih tinggi daripada Bantaeng.
Meski demikian, jika mengacu pada tahun 2018-2022, hasil produksi rumput laut di Kabupaten Banteng memang cenderung mengalami penurunan.
Diduga hal ini seiring dengan menurunnya hasil panen, banyak petani akhirnya menyerah. Ratusan orang menganggur karena kerugian dari limbah ini. Sebagian beralih ke pekerjaan lain. Jika beruntung mungkin masih bisa bekerja di perusahaan yang ada di KIBA. Sayangnya, tidak semua mendapat kesempatan itu.
Sebagai petinggi di desa, ia pun mengamini bahwa limbah smelter yang mengalir ke laut adalah penyebab utama rusaknya ekosistem rumput laut di Bantaeng.
“Perusahaannya dekat sekali dengan laut, mata air sungai keluar lewat situ, sekarang sudah ditutupi tanggul. Limbahnya tetap mengalir ke laut,” lanjut Ramli. “Warna limbahnya hitam kecoklatan. Kita bisa lihat sendiri.”
Para petani ini telah berulang kali menyampaikan keluhan mereka, bahkan menggelar demonstrasi. Mereka meminta perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Dulu, perusahaan menjanjikan kompensasi berupa bibit atau bentuk bantuan lain. Namun, hingga kini, janji itu tak kunjung ditepati. “Kenyang kita makan janji,” ujar Jusman pahit.
Saat warga mempertanyakan dampak limbah terhadap rumput laut, perusahaan mengklaim telah melakukan uji laboratorium yang menyatakan limbah mereka tidak berbahaya. Namun, fakta di lapangan berkata lain.
“Kita ini masyarakat awam, tapi kita selalu merasakan dampaknya. Kerugiannya sangat terasa,” kata Ramli.
Kini, para petani rumput laut di desa Kayu Loe hanya punya pilihan yang sulit. Bertahan dengan ketidakpastian, atau mencari jalan lain untuk menyambung hidup.
Kenyang Makan Janji Kosong
Perempuan petani rumput laut tentu tak luput dari masalah ini. Fatimah (36 tahun), bukan nama sebenarnya mengaku bernasib sama seperti Jusman dan Yusril. Untuk kesekian kalinya Fatimah merugi dari panen rumput laut. Ini terjadi setelah adanya reklamasi untuk pembangunan jetty oleh PT Huadi Nickel Alloy.
Reklamasi yang ada tidak memenuhi standar reklamasi pada umumnya. Sebab, reklamasi itu tidak menggunakan pasir, melainkan slag atau limbah nikel yang sudah berupa batuan padat.
Reklamasi ini mulai sekitar tahun 2015. Berdasarkan tangkapan citra satelit, pada tahun 2022, daratan hasil reklamasi di Papan Loe awalnya 1,16 hektare. Lalu dari pantauan melalui Google Earth, tim Prohealth.id menemukan luasan reklamasi PT Huadi pada 2024 bertambah menjadi 8,77 hektare.
Jetty milik PT Huadi ini pun sudah bisa berfungsi sebagai tempat tongkang-tongkang bersandar membawa nikel. Warga pun menduga rumput laut mereka hancur karena tumpahan minyak dari kapal-kapal besar yang membawa kebutuhan smelter. Kondisi makin parah dengan slag yang melebur di air laut.
Dalam Catatan Akhir Tahun 2023 dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, kerusakan rumput laut ini terbukti secara ilmiah. Catahu Walhi mengungkap bahwa air limpasan dari area tersebut mengandung logam berat berbahaya, seperti chromium hexavalent (kromium heksavalen) dengan kadar yang jauh melampaui ambang batas aman. Air yang telah tercemar ini mengalir ke laut, merusak ekosistem, termasuk ladang rumput laut yang menjadi sumber penghidupan bagi warga setempat.
Ada temuan menarik berdasarkan situs resmi IQAIR, perusahaan teknologi Swiss yang memberdayakan individu, organisasi, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara melalui informasi dan kolaborasi. Pasalnya, kromium heksavalen, adalah bentuk senyawa dari unsur proses industri. Logam berat ini bersifat karsinogenik pada manusia dan berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan. Paparan kromium-6 dapat terjadi melalui penghirupan, konsumsi, dan kontak dengan kulit.
Polusi industri adalah cara paling umum kromium-6 dilepaskan ke lingkungan, biasanya dari kebocoran, penyimpanan yang buruk, atau pembuangan yang tidak memadai. Kromium-6 mudah larut dalam air dan telah diketahui dapat menyusup ke dalam sumber-sumber air. Penelitian menunjukkan bahwa air minum dengan kromium-6 pada tingkat yang sangat rendah sekalipun dapat menyebabkan kanker.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Para petani rumput laut mengalami risiko kemiskinan, penyakit tidak menular. Dengan kerugian berganda akibat menurunnya pendapatan, warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Fatimah misalnya, ia terpaksa menggadaikan emasnya untuk dapat pinjaman uang.
Uang itu bukan untuk berfoya-foya. Ia menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk biaya makan, hingga memenuhi kebutuhan sekolah anak. Tidak ada rasa kenyang atau kepuasan dari industry setelah memberangus habis sumber ekonomi masyarakat sejak smelter nikel beroperasi.
Ambisi Pemda, Ironi Warga
Rencana Kawasan Industri Bantaeng (KIB) untuk menampung berbagai sektor industri. Ada sektor kimia, sandang, kerajinan, industri hutan dan perkebunan, hingga industri makanan dan hasil laut. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengembangkan kawasan ini, mulai dari pembebasan lahan, membentuk perusahaan daerah, memberikan kemudahan perizinan, hingga memastikan suplai listrik dan fasilitas pendukung bagi investor.
Hingga kini, sejumlah perusahaan telah beroperasi di kawasan ini, termasuk industri pengolahan jagung, paving block, isi ulang gas, dan smelter nikel. PT Huadi memulai konstruksi smelter mereka pada 2014 dan mulai berproduksi pada 2018. Peresmian smelter ini dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada 29 Januari 2019. Saat ini, terdapat empat smelter yang beroperasi, masing-masing mengoperasikan dua tungku.
Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin terlihat sebagai tanda kemajuan. Namun bagi mereka yang hidup di sekitar smelter, industri nikel bukan hanya tentang investasi atau pembangunan, melainkan juga tentang debu di rumah mereka, bau menyengat di udara, hak mereka atas hidup yang sehat dan layak yang tergerus, tanpa mereka sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Prohealth.id menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Bantaeng tetap tidak mendongkrak perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terhadap tahun 2022 (year-to-year) memang mengalami pertumbuhan 5,56 persen. Data BPS menuliskan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi paling banyak masih bersumber dari pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sebaliknya, produksi dari industri pengolahan hanya 17,27 persen pada 2023.
Tetapi, BPS malah menulis dalam Berita Resmi Statistik (BRS) tahun 2023, kategori yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dalam struktur ekonomi kabupaten Bantaeng yang sekaligus mengalami pertumbuhan positif cukup signifikan dari tahun sebelumnya adalah industri pengolahan.
Lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengambil bagian terbesar dalam struktur ekonomi kabupaten Bantaeng malah tidak menjadi bagian sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Alasannya, karena tiga sektor ini mengalami pertumbuhan yang kontraksi, bahkan memberi peran negatif terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng tahun 2023.
Penurunan harga komoditas dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menurut BRS dari BPS Bantaeng tahun 2023 merupakan tahun yang cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi pertanian kabupaten Bantaeng. El Nino yang berkepanjangan membuat sejumlah produksi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti komoditi tanaman pangan hingga tanaman hortikultura yang anjlok akibat faktor cuaca tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab laju pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar -2,33 persen.
Temuan ini sebenarnya justru membenarkan bahwa Bantaeng berisikan masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan laut. Kondisi temuan pencemaran lingkungan dari smelter nikel akhirnya bukan sekadar isu lingkungan dan kesehatan. Kegelisahan warga Bantaeng terhadap KIBA adalah cermin ancaman bagi ekonomi masyarakat. Logam berat dalam debu dapat mengendap di tanah dan meresap ke sumber air, merusak ekosistem yang menopang kehidupan.
Penurunan produksi yang tergambar dari data BPS sebenarnya berkorelasi dengan puluhan hektar sawah di Bantaeng yang mengalami gagal panen akibat slag atau limbah nikel. Kejadian ini menyebabkan 30 petani terdampak dan merugi. Tanaman gagal tumbuh, hasil panen menurun, dan perlahan, penghidupan yang bergantung pada tanah subur mulai terancam.
Kemalangan serupa juga menimpa para pembudidaya rumput laut. Limbah nikel yang mencemari laut telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang tak terhitung jumlahnya. Ladang-ladang rumput laut, yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, rusak dan perlahan mati. Hasil panen menurun drastis.
Menanti Janji yang Terbukti Manusiawi
Maryam (37 tahun), perempuan petani rumput laut di Bantaeng mengakui sulitnya bertahan hidup dengan mengharapkan kebaikan alam. Rusaknya ekosistem membua perempuan yang sehari-hari akrab dengan air laut ini makin pesimis. Ia merenung dan berasumsi menipisnya hasil dan kualitas panen rumput laut terjadi sejak hadirnya jetty dari limbah slag. Kalau tidak berwarna putih pucat, ada banyak benalu bertengger di jaring rumput laut.
“Sebelumnya biasa dapat 1 ton sekarang setengah saja (baca: 500 kilogram). Per kilo pun harganya cuma Rp5000. Jadi Rp500 kilo saya hanya dapat Rp2,5 juta,” ungkapnya.
Kehadiran reklamasi juga menurut Maryam menambah masalah banjir rob. Akibatnya, sudah mendapatkan hasil rumput laut dengan kualitas rendah, Maryam harus berhadapan dengan ancaman rob setiap waktu. Tidak ada sama sekali diskusi atau informasi atas reklamasi. Tahu-tahu, wilayah itu sudah selesai dibangun.
“Selama ini tidak ada komunikasi. Saya tahu [rencana pembangunan] cuma dari gosip-gosip.”
Pada akhir Desember 2023, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengeluarkan rilis yang menggugat pemerintah atas kemalangan yang menimpa warga Kabupaten Bantaeng. LBH Makassar menyebut, kehadiran Kawasan Industri Bantaeng yang memurnikan bijih nikel justru menimbulkan krisis ekologis bagi warga.
“Setiap hari mereka harus bergelut dengan asap dan debu yang muncul dari pabrik pemurnian nikel tersebut hingga berdampak pada menurunnya kualitas udara bersih bagi warga sekitar,” tulis LBH dalam rilis tersebut.
Pabrik pengolahan nikel yang menggunakan air tanah juga telah menyebabkan warga kesulitan mendapat akses air tanah. Hal ini secara langsung malah menghentikan usaha industri batu-bata yang selama ini menjadi tulang punggu ekonomi warga setempat.
Belum lagi persoalan limbah slag yang tak terkelola dengan baik, malah seolah sengaja menggunung di sepanjang jalan, hingga berpotensi menimbun rumah warga. Hilir mudik angkutan nikel di sekitar pelabuhan jetty milik pabrik diduga berdampak pada menurunnya kualitas air laut hingga berdampak pada berkurangnya hasil pendapatan nelayan rumput laut.
“Kehadiran industri pengolahan nikel yang difasilitasi oleh Pemerintah ini faktanya membawa malapetaka dan termasuk kejahatan HAM bagi warga sekitar.”
Kejahatan HAM ini selaras dengan temuan Trend Asia terkait kecelakaan kerja di wilayah KIBA. Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan menceritakan, selain dampak kemiskinan dan lingkungan, ada juga masalah eksploitasi ketenagakerjaan.
“Mereka [pekerja] sehari-hari kerja tidak ada libur. Hanya ada shift-shift-an, tetapi full. Tidak ada libur sama sekali. Ini yang aneh, karena hampir di semua smelter itu tanggal libut tetap kerja, tetapi mereka dikasih cuti keluarga, gitu. Harus dibedakan libur dengan cuti bersama,” ujar Arko kepada Prohealth.id pada Januari 2025.
Arko mempertanyakan pola ekspolitasi kerja di pengolahan nikel yang tidak memanusiakan manusia. Apalagi setiap pekerja menuntut hak dan jaminan, justru mereka makin mendapat tekanan dan ancaman pemotongan gaji.
Masalah krisis air tanah juga menjadi sorotan Arko. Sesuai dengan Catahu Walhi Sulsel tahun 2023 dan laporan LBH Makassar dengan Trend Asia ‘Bertaruh Pada Smelter’, kurangnya air tanah menjadi penyebab kekeringan yang menambah kerentanan masyarakat. Khususnya, bagi warga yang bekerja sebagai petani dan pembuat batu bata merah. Kata Arko, mereka sangat sulit untuk membuat batu bata merah karena kering sementara mereka butuh air kan untuk mencetak batu.
“Indikasi kekeringan karena perusahaan menggunakan penyedot air tanah di Kawasan, makanya mereka mengalami kekeringan,” ujar Arko.
Dari sisi laut, Trend Asia membenarkan bahwa penghasilan rumput laut menipis karena pencemaran air laut dari limbah slag. Hal ini tampak dari pertumbuhan bibit rumput laut yang tidak maksimal.
“Berpuluh-puluh meter mereka pasang, rumput lautnya ditabrak tongkang.”
Pemanfaatan limbah slag sebagai bahan dasar reklamasi menurut Arko tak lepas dari perubahan aturan pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 mengecualikan sembilan komponen limbah dari bahan beracun berbahaya (B3). Tertuang dalam Lampiran XIV dari PP tersebut, KLHK menyebut sembilan limbah yang bukan lagi kategori B3. Sembilan komponen itu yakni; slag besi dan baja, slag nikel, mill scale, debu electric arc furnace (EAF), PS ball, fly ash bottom ash (FABA) dari PLTU, Spent Bleaching Earth (SBE), dan pasir foundry.
“Ini lucunya, limbah slag itu dicabut dari B3. Lalu di Omnibus batas ambang untuk kromium juga berubah untuk kualitas air. Itu makanya slag bisa digunakan sebagai reklamasi,” jelas Arko.
Meski demikian, seharusnya perusahaan menggunakan izin pemanfaatan limbahnya. Namun karena limbah terlanjur menggunung di pinggir jalan lalu tetiba dijadikan reklamasi dan lalu dibangun jetty,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng, Nasir Awing menyebutkan, pemda akan patuh pada aturan yang ada utamanya dalam menguji dugaan pencemaran dari aktivitas industri Ia menyebut, selama dalam baku mutu dan kebijakan lain perusahaan tidak melanggar, tentu artinya tidak ada pelanggaran. Seperti yang tertuang misalnya dalam; Undang-Undang 19 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menuding semua aturan yang berlaku bagi industri akan mengacu dari hasil uji yang valid dari laboratorium. Berbagai bentuk gugatan dari masyarakat dan kelompok advokasi sudah melayang ke pemerintah. Sayang ia bersikukuh, gugutan tak cukup tanpa bukti jurnal atau temuan yang lain yang akurat.
“Patokannya cuma itu, di indikator baku mutu lingkungan, yang harus dijelaskan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya, dan ada patokan jurnal.”
Meski begitu, ia tak menampik, persoalan kompleks di Bantaeng saat ini adalah akibat belum tuntasnya proses relokasi warga dari arena smelter nikel tersebut. Artinya kawasan industri harusnya steril dari kegiatan masyarakat, baik perumahan maupun sawah. Apalagi, arena KIBA ini lebih spesifik dengan luasan 3.050 hektare di darat dan 101 hektare di laut berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Lucunya, karena masyarakat memiliki lahan di situ, maka mereka masih di situ. Masih berdampingan dengan kegiatan industri,” klaim Nasir.
Ia menyebut sebaiknya warga segera direlokasi di luar kawasan industri sehingga kawasan industri bisa berjalan dengan proporsional. Selain itu tetap ada jaminan atas kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Hal yang menggelisahkan pada akhirnya adalah seperti ujaran Arko dari Trend Asia, masyarakat Bantaeng saat ini memang secara sadar dan pasrah tetap bertahan di arena tersebut. Ada indikasi warga tidak mengetahui hak dan tidak punya cukup kekuatan untuk beralih profesi maupun lokasi.
“Masyarakat masih mencari bagaimana bertahan hidup, bagaimana pendapatan dan kelanjutan hidup. Lalu, bagaimana jika mau pindah mereka pindah rumah. Kalau pindah, lantas kemana? Belum lagi mengihitung kebutuhan uang. Masih beruntung kalau mereka punya tanah di daerah lain, bisa jual tanah, terus mereka pergi. Namun kalau tidak ada, lantas apa yang akan mereka lakukan untuk bertahan hidup? Saya melihat bahwa siapa sih yang secara sadar mau hidup di tempat dengan kerusakan masif?”
Liputan ini merupakan serial untuk Program AIR Network didukung oleh The International Center for Journalists (ICFJ).
Penulis: Dian Amalia Ariani & Yulia Adiningsih
Foto: Nurdin Amir & Ekho Ardiyanto
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Kepala Proyek Liputan: Irsyan Hasyim
Discussion about this post