Jakarta, Prohealth.id – Menurut Jiwa Muhamad Satria Nusantara, mahasiswa program doktoral Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Indonesia (UI), pada sidang promosi doktornya di Auditorium FIA UI, Kampus Depok, Selasa (4/7/2023), pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk pada proses pembuatan kebijakan dan penganggaran yang partisipatif, termasuk di Indonesia.
Ia menjelaskan, dalam kurun lebih dari satu bulan, pemerintah menetapkan status keadaan darurat Covid-19 di Indonesia. Hal ini memungkinkan negara secara cepat menanggulangi krisis.
“Akan tetapi, keputusan yang diambil secara cepat cenderung mengabaikan nilai fundamental partisipasi publik,” ujar Jiwa dikutip dari siaran pers yang diterima Prohealth.id, Kamis (13/7/2023).
Partisipasi publik dinilai penting dalam mencapai kebijakan solutif guna mengendalikan kondisi pandemi. Untuk itu, Jiwa memilih DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat sebagai area penelitian karena DKI Jakarta memiliki target capaian vaksinasi Covid-19 tertinggi, sedangkan Sumatera Barat memiliki capaian vaksinasi Covid-19 terendah dosis ke-2.
Jiwa menganalisis tipologi partisipasi publik dan penerapan jaringan tata kelola, serta merumuskan bentuk partisipasi publik dan jaringan tata kelola yang kontekstual dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di kedua wilayah.
Dalam penelitian tersebut, ada dua tipologi partisipasi publik yang dianalisis, yaitu tipologi dukungan pencapaian tujuan kebijakan dan tipologi kendali publik terhadap pemerintah. Jiwa menemukan bahwa penerapan jaringan tata kelola implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta telah dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal yang mencakup jaringan kolaborasi, tim khusus yang menganalisis persepsi publik secara intensif, dan pendekatan kepada aktor non-pemerintah.
Sementara itu, terkait penerapan jaringan tata kelola di Sumatera Barat, belum ada pengaturan khusus yang mengatur jaringan tata kelola dan tim khusus untuk melakukan analisis persepsi publik. Akan tetapi, untuk pendekatan terhadap aktor non-pemerintah, Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan prinsip jaringan tata kelola yang dilakukan dengan memperhatikan posisi aktor sentral, sumber daya aktor, karakteristik publik, dan norma-norma yang berlaku di publik.
Ia menilai, bentuk partisipasi publik yang kontekstual dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta dan Sumatera Barat dinamakan mobilisasi partisipasi.
“Kondisi kesamaan bentuk disebabkan adanya kesamaan tujuan partisipasi yang mengarah pada percepatan optimalisasi sumber daya dari seluruh aktor untuk peningkatan capaian cakupan vaksinasi Covid-19,” ujar Jiwa.
Berdasarkan tujuan dan bentuk partisipasi yang dimaksud, peranan bersama antara pemerintah dan publik yang kontekstual meliputi beberapa hal, yaitu penyampaian informasi, diskusi, kemitraan, dan solusi bersama. Akan tetapi, pada tujuan dan pelaksanaan partisipasi publik, terdapat dimensi yang perlu disesuaikan dengan konteks karakteristik daerah dan publik di DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Dimensi yang dimaksud adalah Dimensi Kondisi yang Berdampak pada Partisipasi Publik dan Dimensi Pengawasan Publik kepada Pemerintah.
Berkat penelitian berjudul “Partisipasi Publik dan Jaringan Tata Kelola dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat”, Jiwa berhasil menjadi Doktor termuda dari FIA UI yang lulus dengan predikat cum laude pada usia 29 tahun.
Sidang promosi doktor tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si., dengan Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. sebagai Promotor dan Vishnu Juwono, S.E., M.I.A., Ph.D. sebagai Co-Promotor. Adapun tim penguji terdiri atas Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.; Dr. Khalilul Khairi, M.Si.; Drs. Lisman Manurung, M.Si., Ph.D.; dan Dr. Muh Azis Muslim, M.Si.
Discussion about this post