Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), rasio kebutuhan dokter untuk warga negara Indonesia adalah 1:1000. Sedangkan rasio untuk negara maju ada di angka 3:1000 dokter, bahkan beberapa negara berupaya mencapai rasio sebanyak 5:1000 dokter.
Upaya pemenuhan ini dilakukan melalui Academic Health System (AHS). Bertujuan memastikan lebih banyak dokter yang terfasilitasi untuk bisa mengenyam pendidikan dokter spesialis berbasis universitas (university based). Serta didukung pula melalui sistem baru yakni pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong perguruan tinggi memproduksi lebih banyak dokter spesialis. Ia beralasan, jumlah dokter spesialis yang ada saat ini masih sangat kurang dan belum merata di seluruh Indonesia.
“Saat ini kita kekurangan banyak dokter spesialis, karenanya saya membutuhkan bantuan dari universitas untuk memperbanyak dan mengakselerasi produksi dokter spesialis,” kata Budi dalam keynote speech yang diselenggarakan oleh CISDI, pada 23 Februari 2023.
Menkes menyebut salah satu layanan yang masih kekurangan banyak dokter spesialis adalah layanan kesehatan jantung.
Saat ini, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) hanya berjumlah 1.485 orang. Jumlah ini, kata Budi masih jauh dari kebutuhan. Idealnya, 1 dokter jantung melayani 100.000 orang. Namun, saat ini, 1 dokter jantung harus melayani sebanyak 250.000 orang.
Kekurangan ini berdampak pada pelayanan pasien jantung di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal, akibatnya banyak pasien yang meninggal.
Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk menambah produksi dokter spesialis. Upaya akselerasi yang dilakukan diantaranya menambah jumlah prodi di fakultas kedokteran, membuka fellowship dan mendorong pendidikan dokter berbasis rumah sakit (hospital base) dan universitas (university base).
Budi menjelaskan bahwa pembentukan konsep pendidikan dokter spesialis melalui hospital based dapat memungkinkan adanya sistem pembayaran gaji bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk mendukung upaya produksi dan pemerataan dokter spesialis.
Selain itu, konsep pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit juga memungkinkan adanya sistem pembayaran gaji bagi peserta PPDS untuk mendukung perbanyakan produksi dan pemerataan dokter spesialis.
“Objektifnya bukan untuk mengurangi produksi dalam sistem universitas melainkan untuk membuka peluang baru dan menambah jumlah produksinya melalui sistem pendidikan berbasis rumah sakit.” ujar Budi.
Oleh karena itu Budi menargetkan kebutuhan dokter spesialis bisa segera terpenuhi di Indonesia pada 2030. Target itu bisa dikejar melalui academic health system atau AHS.
“Untuk pemenuhan dokter spesialis, kita tadinya mengejar 2024 tapi kayaknya tidak mungkin selesai, jadi mungkin sampai 2030 kita usahakan supaya terpenuhi dokter spesialis,” terangnya.
Adapun AHS adalah inisiasi para dekan dari 92 fakultas kedokteran dengan tujuan untuk memperbanyak dan mempercepat lulusan dokter spesialis. Dengan program ini, nantinya fakultas kedokteran kategori A misalnya, akan mendidik fakultas kedokteran di luar Jawa supaya bisa membangun prodi dokter spesialis.
Kemudian mereka juga akan membina rumah sakit – rumah sakit di luar Jawa agar bisa menjadi rumah sakit pendidikan tempat para dokter spesialis ini praktek.
“Tujuannya mudah-mudahan jumlah kelulusan dokter spesialis akan semakin banyak juga tersebar tidak hanya terkonsentrasi di Jawa tapi di seluruh pulau di Indonesia,” tuturnya.
Ia berharap AHS sebagai pemenuhan tenaga dokter spesialis yang harusnya ada 7 di setiap rumah sakit daerah bisa terpenuhi sehingga layanan kesehatan masyarakat bisa telayani dengan baik.
Banjir beasiswa
Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis. Dari yang semula 300, menjadi 600 di tahun 2022, menjadi 1.600 di tahun 2023, dan tahun 2024 akan disediakan sebanyak 2500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi dan memeratakan layanan spesialistik seperti kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di semua fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah terutama di wilayah Indonesia Timur dan DTPK, Kementerian Kesehatan akan menambah kuota beasiswa kedokteran dan fellowship sebanyak 82 program studi (prodi) pada tahun 2023 mendatang.
Langkah tersebut juga merupakan implementasi dari transformasi sistem kesehatan pilar kelima yakni transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adanya beasiswa pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang nantinya dapat tersebar secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
“Semua ini kita upayakan agar masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan yang lebih baik kedepannya.”
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Arianti Anaya di Jakarta membenarkan, penambahan ini secara resmi telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/2812/2022 tentang Rekrutmen Program Bantuan Pendidikan Kedokteran dan Fellowship Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023.
“Kalau sebelumnya, kami hanya menyediakan kuota beasiswa untuk 47 prodi dokter spesialis dan subspesialis, tahun 2023, ditambah 82 prodi, termasuk di dalamnya ada fellow dan dokter spesialis layanan primer,” kata Arianti.
Ia pun merinci 82 prodi yang ditambahkan terdiri dari 51 prodi untuk dokter spesialis dan subspesialis, 29 fellowship dan 2 dokter spesialis kedokteran layanan primer. Ariyanti menjamin jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Mudah-mudahan, dengan adanya perluasan dan penambahan kuota beasiswa ini bisa memenuhi kekurangan tenaga kesehatan sekaligus memperkuat layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air,” harap Ariyanti.
Ia juga meminta kepada dinas kesehatan provinsi hingga kabupaten/kota serta TNI dan Polri untuk mengencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai rekruitmen ini di kanal-kanal yang dimiliki agar semakin banyak yang mendaftar.
Beasiswa ini dapat diikuti oleh calon penerima bantuan pendidikan yang telah mendaftar dan mengunggah dokumen persyaratan di laman https://bandikdok.kemkes.go.id dengan membuat surat pernyataan calon peserta Program Bantuan Pendidikan dan Fellowship, memiliki STR, peserta aktif BPJS Kesehatan dan tidak sedang proses pindah penugasan/mutasi.
Mengenai pembiayaan, program ini akan dialokasikan oleh DIPA Ditjen Tenaga Kesehatan dan diberikan setelah penerima ditetapkan sebagai penerima beasiswa sejak Januari 2023.
Setelah selesai pendidikan Bandikdok dan fellowship, selanjutnya para penerima beasiswa akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan pengusul. Untuk dokter spesialis – subspesialis akan ditempatkan di RS DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota dan Fasyankes Kemenkes maupun Kementerian/lembaga lain.
Dokter layanan primer ditempatkan di UPT Kemenkes dan Pusat Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara, Fellowship ditempatkan di UPT Kemenkes dan RS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Kerjasama lintas perguruan tinggi
Menaikkan kolaborasi kesehatan masyarakat juga didukung oleh aksi pihak swasta. Misalnya PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) yang akhir tahun 2022 lalu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah pihak. Kerja sama ini merupakan langkah awal kolaborasi yang selanjutnya akan dilaksanakan selama dua tahun ke depan.
Menurut Head of Corporate Communication and Sustainability PT Kalbe Farma Tbk, Melina Karamoy, sesuai dengan strategi keberlanjutan Bersama Sehatkan Bangsa dan misi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik, Kalbe membuka akses kesehatan kepada masyarakat tanpa memandang perbedaan.
“Dan untuk melaksanakan hal tersebut, kami membuka kolaborasi dengan mitra yang sejiwa, yang punya misi sama,” ujarnya.
Selain itu, untuk memperkuat kolaborasi ini, Kalbe melakukan komitmen melalui penandatangan MoU bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 3 Jakarta dan IPSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Nasional.
Penandatanganan ini terkait Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Tanggap Bencana. Ada juga penandatanganan Implementasi Kesejahteraan Sosial dan Program Tanggap Bencana, antara Kalbe dan IPSM.
Ketua Umum IPSM Nasional, Prof. Dr. Andriansyah, M.Si. pun berterima kasih dengan diadakannya momentum penandatanganan MoU ini. Ia berharap kolaborasi ini tidak diakhiri oleh MoU tapi juga ditingkatkan action kegiatan untuk di lapangannya.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kami, karena ini baru pertama kali MoU dengan pihak nasional. Terima kasih juga kepada Kalbe, yang sudah memberikan bantuan, baik di Riau, dan sebagainya, bakti sosial ke ibu-ibu lansia, dan memfasilitasi teman-teman relawan,” tutur Prof. Andriansyah.
Prof. Andriansyah menyebut pihaknya telah berkolaborasi, bekerja, dan melaksanakan aktivitas, tetapi belum pernah ada pencatatan. Selama ini IPSM sebagai wadah relawan sosial di daerah bekerja kapan saja, terutama banjir di Medan, kebakaran di Ambon, gempa di Cianjur, dan lain-lainnya berhasil mendapat support produk dari Kalbe.
Kalbe juga melakukan penandatanganan MoU dengan (Universitas Budi Luhur (UBL), Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, dan Kampus Diakoneia Modern (KDM), tentang Kegiatan Keberlanjutan Greget Plastik Season 2. Program ini awalnya merupakan aksi mengumpulkan sampah botol plastik dari kantor Kalbe Group se-JaBoDeTaBek. Kemudian, direncanakan menjadi gerakan bersama kampus di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah 3.
Kepala LLDIKTI Wilayah 3, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P., menyambut baik kerja sama ini. Paris mengatakan, LLDIKTI Wilayah 3 menaungi sekitar 290 perguruan tinggi negeri dan swasta, yang bisa digandeng untuk berkolaborasi menjalankan aksi Greget Plastik yang diinisiasi oleh Kalbe.
“Sampah plastik dari kegiatan Greget Plastik ini nantinya akan diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan hasilnya berdampak bagi masyarakat. Saya selalu optimis menjalankan kegiatan yang utamanya dilakukan karena adanya ketulusan hati untuk saling menolong sesama,” ucap Dr. Paristiyanti.
Rektor ITL Trisakti, Dr. Tjuk Sukardiman, M.Si. menekankan bahwa kerja sama ini selaras dengan misi mereka, yakni menolong yang membutuhkan. Direktur Operasional Yayasan Kampus Diakoneia Modern, Elyas Goklas Sotarduga, sepaham dengan Dr. Tjuk.
“Kami lebih suka menyebutnya friendraising, bukan fundraising, karena ini kesempatan kami menambah teman sebagai relawan. Semoga nantinya ada kesempatan untuk nanti belajar bersama, karena kami punya motto dilayani supaya melayani,” kata Sotar.
Asal tahu saja, sebelumnya Kalbe bekerja sama dengan REDI (Relawan LLDIKTI) Wilayah 3 dan IPSM Nasional, ketika terjadi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kolaborasi tersebut dengan memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin kepada masyarakat terdampak melalui RSUD Dr. Haryoto Kabupaten. Melina menekankan, kerja sama tersebut luar biasa dalam merespons bencana alam dengan membantu korban.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post