Duh! ASN Terdeteksi Terima Bansos, Stranas PK Dorong Akurasi
Jakarta, Prohealth.id – Sejak 2019, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini mengingat tercatat masih ada 23,8 ribu ASN, 493 pemilik upah di atas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus/pemilik Badan Hukum, yang terdaftar sebagai penerima bansos dan terindikasi tidak layak menerima. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, melalui keterangan tertulis yang diterima Prohealth.id, 11 September 2023 mengatakan, hal ini dilakukan agar ke depannya, tidak lagi ditemukan sengkarut distribusi bansos, seperti adanya data ganda hingga penerima fiktif. “Jika ASN hingga pengurus perusahaan menerima bansos, ini akan menjadi fraud. Akan ada indikasi korupsi, misalnya bisa saja dia didaftarkan, lalu bansosnya nanti dibagi dua dengan oknum,” ucap Alexander. Ia pun meminta pada pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan atau pengkinian data supaya bansos salah sasaran tidak terjadi lagi, dan bisa menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi, pada Januari 2023 lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 10.249 keluarga penerima manfaat bansos, tidak tepat… Baca selengkapnya
Irsyan HasyimEkonomi
