Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

bupati

Komnas Perempuan Desak Kemendagri Tegur Bupati Tasikmalaya soal Jalsah Salanah Ahmadiyah

Komnas Perempuan Desak Kemendagri Tegur Bupati Tasikmalaya soal Jalsah Salanah Ahmadiyah

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepala daerah, termasuk Bupati Tasikmalaya, agar menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi dalam menyikapi kegiatan keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk perempuan dari kelompok minoritas agama. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan bahwa jaminan kebebasan beragama dan beribadah merupakan amanat konstitusi yang harus menjadi pedoman pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil kebijakan. Menurut Dahlia, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “Pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpedoman pada konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemendagri memiliki peran penting untuk mengingatkan kepala daerah agar kewenangannya dijalankan dalam kerangka penghormatan… Baca selengkapnya

Tim Prohealth