DPR: Aturan Rokok Murah dari Bea Cukai Perlu Ditinjau Ulang
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini berharap Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No.37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dapat ditinjau ulang keberadaannya. Pasalnya, pada beleid itu pemerintah membolehkan produsen rokok menjual produknya di bawah 85% dari harga jual eceran (HJE), atau harga banderol, sepanjang dilakukan di kurang dari separuh kantor wilayah pengawasan kantor Bea Cukai seluruh Indonesia. Menurut Zaini, peraturan tersebut telah menimbulkan terjadinya fenomena rokok murah yang dijual dibawah harga banderol, dan hal ini bertentangan dengan program perlindungan anak. “Karena salah satu sebab anak dan remaja merokok lantaran harga rokok yang murah. Rokok murah membuka peluang anak-anak terpapar bahaya rokok,” kata Yahya melalui keterangan resmi seperti dikutip, Senin (8/6). Menurutnya berdasarkan catatan terakhir pemerintah, saat ini terdapat sekitar 98 kantor bea cukai yang dihitung sebagai basis pengawasan dan masing-masing kantor dapat membawahi lebih dari satu kabupaten/kota. Artinya, produsen masih dapat menjual rokok murah dengan harga di bawah 85% banderol di lebih dari 49 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara, tegas Zaini, dalam Peraturan… Baca selengkapnya
AdminEkonomi