Pemerintah Diduga Memberikan Ruang Intervensi Industri pada Regulasi KTR

Pada Selasa, 15 November 2022, tim Prohealth.id menerima dokumen undangan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Surat Nomor 100.2.7/8038/OTDA tertanggal 08 November 2022. Surat itu bertuliskan, “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perda [Peraturan Daerah] dan Perkada [Peraturan Kepala Daerah] KMA dengan hormat disampaikan bahwa Ditjen Otda akan melaksanakan rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka klarifikasi Perda dan Perkada tentang Kawasan Tanpa Rokok yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KMA…” Menurut siaran pers yang diterima Prohealth.id, undangan tersebut berisikan kegiatan dimana mengundang HM Sampoerna sebagai narasumber, lalu Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia untuk membahas PERDA (Peraturan Daerah) dan/atau PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia bersama dengan Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia melihat forum kegiatan tersebut adalah “aneh” dan mengada – ada. FAKTA dan SAPTA Indonesia menyayangkan adanya forum diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jendral Otonomi Daerah yang menjadikan Industri Tembakau, dalam hal ini HM Sampoerna sebagai narasumber. Forum diskusi yang diselenggarakan di Hotel Acacia Jakarta selama… Baca selengkapnya
Irsyan HasyimRegulasi

