Bursa Karbon Ditolak Dianggap Bukan Solusi Krisis Iklim

Pada 26 September 2023 lalu, pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon. Peluncuran ini menandai berlakunya perdagangan karbon secara mandatoris di Indonesia. Peluncuran bursa karbon menandakan bahwa secara mandatoris pemerintah Indonesia melakukan perdagangan krisis, sebab hakikat dari perdagangan karbon adalah pemberian izin oleh negara kepada korporasi ataupun negara-negara industri untuk terus melepas emisi dengan melakukan penyeimbangan karbon atau carbon offset. Oleh karena itu, beberapa jejaring perhimpunan seperti WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), PIKUL, PUSAKA, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), dan School of Democratic Economics (SDE) melakukan penolakan terhadap perdagangan karbon yang dipilih oleh pemerintah sebagai jalan mengatasi krisis iklim. Penolakan tersebut juga telah disampaikan secara resmi melalui surat yang berjudul “Boikot Perdagangan Karbon, Hentikan Pelepasan dan Pembongkaran Emisi, dan Percepat Pengakuan Wilayah Adat serta Wilayah Kelola Rakyat!” kepada presiden, Kementerian terkait, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga verifikasi internasional yaitu Verra. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, mengatakan Perdagangan karbon adalah jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim. Uli Arta menjelaskan, perdagangan karbon… Baca selengkapnya
Irsyan HasyimLingkungan


