Komisi IX Soroti Perawatan Korban TPKS Tidak Ditanggung BPJS
Jakarta, Prohealth.id – Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI ke RSUD Dr. Zainoel Abidin di Aceh justru menemukan masalah krusial terkait penanganan korban kekerasan seksuak. Awalnya, kunker tersebut diagendakan dengan tujuan mendengarkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh pasien. Salah satunya adanya beberapa kasus korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Seksual (TPKS) yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sesuai aturan, BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung biaya bagi korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual. Hal itu menjadi tanggung jawab LPSK. Namun apabila korban tidak melapor maka hal ini menjadi utang yang tidak tertagih dan menjadi beban dari penerimaan rumah sakit. Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin, Isra Firmansyah menyatakan tidak ter-cover nya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual ini memang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati pun menyoroti mengenai Perpres 82/2018 tersebut dan meminta agar Komisi IX mendalami kembali aturan tersebut terutama terkait dengan penganggarannya. “Saya tadi menyarankan kepada Komisi IX… Baca selengkapnya
Irsyan HasyimPerempuan dan Anak
