PBHI: Kementerian HAM Gagal Melindungi Hak Warga Negara
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam ketidakseriusan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam merespons berbagai persoalan nasional yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara. Pembentukan Kementerian HAM semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Namun, hingga saat ini, keberadaan kementerian tersebut belum menunjukkan kontribusi kelembagaan yang berarti. Di tengah berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap HAM yang terus berlangsung, Kementerian HAM justru gagal memperlihatkan keberanian, kapasitas, dan kepemimpinan politik yang seharusnya melekat pada mandatnya. Kahar Muamalsyah, Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, menyatakan lembaganya menilai Kementerian HAM semakin memperlihatkan gejala sebagai institusi yang lebih sibuk membangun eksistensi daripada menjalankan fungsi. Menteri HAM tampak lebih menonjol dalam memproduksi “gimmick” komunikasi dan pencitraan personal ketimbang memastikan negara hadir melindungi hak-hak warga. Padahal, kata dia. persoalan HAM tidak pernah kekurangan masalah untuk ditangani. Pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyalahgunaan kewenangan perpajakan, dugaan korupsi anggaran negara, hingga semakin masifnya militerisasi ruang sipil yang berujung pada kekerasan terhadap masyarakat merupakan persoalan serius yang menuntut respons kelembagaan… Baca selengkapnya
Admin