Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

RUU Ketenagakerjaan

RUU Ketenagakerjaan Atur Sanksi Pidana, Pakar Minta Penerapannya Proporsional

RUU Ketenagakerjaan Atur Sanksi Pidana, Pakar Minta Penerapannya Proporsional

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan kembali menyoroti soal penerapan sanksi pidana dalam perselisihan hubungan industrial. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR, ketentuan sanksi pidana menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian karena adanya perbedaan pandangan antara dunia usaha dan serikat pekerja. Dunia usaha mempertimbangkan risiko hukum yang dapat muncul bagi perusahaan. Sementara serikat pekerja menilai keberadaan sanksi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan. Menanggapi perbedaan pandangan ini, pakar Hukum Ketenagakerjaan UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menilai pemberian sanksi perlu disesuaikan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Menurutnya, sanksi pidana tetap diperlukan, tetapi sebaiknya ditempatkan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. “Secara umum, kepentingan perusahaan atau pemberi kerja perlu dipertimbangkan secara proporsional. Karena kalau kita melihat pemberian sanksi, tentu saja pemberian sanksi ini harus proporsional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan,” katanya, Rabu, 30 September 2026. Nabiyla menjelaskan, pertimbangan tersebut perlu ditempatkan dalam karakter hukum ketenagakerjaan yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pekerja. Karena itu, penyusunan ketentuan dalam RUU juga… Baca selengkapnya

Tim ProhealthEkonomi