Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Topik

sumber daya

Pemerintah dan DPR Tak Bersedia Beri Keterangan di MK, Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Pemerintah dan DPR Tak Bersedia Beri Keterangan di MK, Pengabaian Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Tim Advokasi Untuk Konservasi Berkeadilan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materiil Pasal 1 angka 16 UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dan diregistrasi dengan Nomor 262/PUU-XXVI/2026 pada Kamis, 6 Agustus 2026. Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari pihak Presiden dan DPR, setelah sebelumnya para pemohon melalui proses pemeriksaan pendahuluan. Selain Kuasa Hukum Para Pemohon, yang hadir dari pemerintah yaitu dari Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Konservasi, PJ Direktur Preservasi, dan Subdit Dirjen KSDAHE serta perwakilan dari Kementerian Hukum Subdit Penyelesaian Sengketa. Sedang dari pihak DPR diwakili oleh Badan Keahlian DPR RI. Sidang berlangsung secara singkat, karena ternyata pihak pemerintah dan DPR belum bersedia memberi keterangan. Atas ketidaksiapan pemerintah dan DPR ini, Surti Handayani selaku Kuasa Hukum Para Pemohon menyayangkan dan menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pengabaian hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal, yang saat ini terancam kehilangan wilayahnya akibat adanya Areal Preservasi. “Ketidaksiapan pemerintah dan DPR dalam memberikan keterangan di MK merupakan bentuk… Baca selengkapnya

ProhealthLingkungan