WALHI: Bencana Ekologis di Jawa Akibat Pilihan Kebijakan Pembangunan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di Pulau Jawa menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Banjir, longsor, rob, dan krisis air yang terjadi hampir setiap tahun tidak lagi dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam.

Menurut Walhi, serangkaian bencana ekologis itu adalah dampak dari pilihan kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan batas ekologi. Dalam diskusi lintas daerah yang melibatkan WALHI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terungkap bahwa kerusakan wilayah hulu hingga pesisir berlangsung secara sistemis.

Di Jakarta, peningkatan kejadian banjir terjadi seiring masifnya pembangunan yang menutup ruang resapan air. Muhammad Aminullah, Pengkampanye WALHI Jakarta menjelaskan, saat ini sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal.

Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi sesuatu yang dinormalisasi. “Yang sering dikorbankan justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus diberi ruang,” kata dia dalam siaran pers, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia mengatakan, tekanan dari wilayah hulu juga semakin terasa. Di Jawa Barat, yang menjadi kawasan tangkapan air bagi daerah aliran sungai (DAS) besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, alih fungsi lahan terjadi secara masif.

Siti Hannah Alaydrus, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat menyampaikan lebih dari 2.300 hektare lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam kurun 2017–2023. Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional.

“Ini dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujarnya.

Situasi serupa terjadi di Jawa Tengah. Azalya Tilaar, Manajer Media dan Kampanye WALHI Jawa Tengah menuturkan bahwa banjir dan longsor kini telah menjadi rutinitas tahunan di hampir seluruh kabupaten dan kota.

Selama sepuluh tahun terakhir, WALHI mencatat deforestasi sekitar 11 ribu hektare, terutama di kawasan hutan lindung dan produksi. “Namun setiap bencana, yang disalahkan selalu hujan ekstrem, bukan kebijakan tata ruang dan perizinan yang terus melonggarkan eksploitasi,” kata Azalya.

Di Yogyakarta, tekanan ekologis datang dari aktivitas pertambangan pasir yang terkonsentrasi di kawasan Gunung Merapi dan DAS Progo. Elki Setyo Hadi Kepala Divisi Kampanye WALHI Yogyakarta menjelaskan bahwa puluhan titik tambang telah mengubah kondisi sungai dan merusak infrastruktur publik.

“Penambangan pasir bukan hanya soal ekonomi lokal, tapi soal perubahan morfologi sungai, penurunan muka air tanah, dan meningkatnya risiko banjir yang ditanggung warga,” ujarnya.

Sementara itu di Jawa Timur, kerusakan kawasan hulu dan pesisir berjalan bersamaan. Pradipta Indra Ariono, Direktur WALHI Jawa Timur menyoroti hilangnya ratusan hektar hutan di hulu DAS Brantas, proyek panas bumi di kawasan hutan, serta menyusutnya Mangrove di pesisir.

Ia menyatakan, pembangunan masih melihat alam sebagai ruang ekonomi semata. Padahal hutan, mata air, dan Mangrove adalah penyangga keselamatan warga. “Ketika semua itu rusak, bencana tinggal menunggu waktu,” katanya.

Melalui diskusi ini, WALHI menegaskan perlunya perubahan arah pembangunan di Pulau Jawa. Wahyu Eka Styawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI Nasional, mengatakan saat ini perlu mendorong pemulihan melalui tata kelola ruang yang berkeadilan, dengan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana pembangunan nasional.

Selain itu, kata dia, perlu memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh perizinan dan industri ekstraktif, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan.

Menurut dia, pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tanpa perubahan mendasar, kata dia, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga.

“Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” tutur Wahyu.