Jakarta, Prohealth.id – Sejumlah temuan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Pasalnya ada dampak perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.
Untuk merespon tantangan tersebut maka langkah taktis adalah mengembangkan program K3 yang terintegrasi. Hal ini sebagaimana penguraian dalam aksi strategis kedua Program K3 Nasional. Sebut saja misalnya; membina budaya K3, menerapkan pemeriksaan yang lebih baik, dan menegakkan norma-norma K3.
Pemerintah menyampaikan hal itu dalam peluncuran Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024-2029 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini bekerja sama dengan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste. Acara digelar di Jakarta pada Kamis, 25 April 2024 lalu.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara resmi meluncurkan program K3. Peresmian ini menghadirkan lebih dari 1,000 peserta dari berbagai lintas kementerian dan lembaga, ILO, dan pemangku kepentingan K3 lainnya.
Berdasarkan siaran pers kepada Prohealth.id, dokumen strategis dan terikat waktu ini merupakan komponen kunci dari kerangka komprehensif Profil K3 Nasional 2022. Adapun tujuan utama perbaikan K3 secara berkelanjutan. Program ini memberikan tujuan, target, dan indikator yang jelas kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program K3 secara mandiri dan kolaboratif. Tujuannya guna mencapai target utama yaitu mengurangi jumlah kecelakaan kerja setidaknya 10 persen dari 298.137 kasus di 2022 per tahunnya.
Ida Fauziyah menyampaikan, bahwa Program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kolektif Kemenaker. Oleh karenanya, program K3 melibatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta seluruh pemangku kepentingan K3 terkait.
“Ini untuk meningkatkan penerapan K3 di tingkat nasional sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan bangsa.”
Program K3 nasional yang kedua berkembang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Dokumen ini akan jadi pedoman penting dalam memajukan prioritas pembangunan nasional. Utamanya dalam hal pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial.
Laporan ini juga menguraikan tantangan dan peluang berdasarkan tren ketenagakerjaan dan dinamika K3 saat ini yang perlu diantisipasi dalam lima tahun ke depan. Seperti perubahan demografi angkatan kerja Indonesia, peningkatan digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, nanoteknologi, otomasi dan robotika, perubahan pola kerja, dan tantangan perubahan iklim yang muncul.
Program ini menguraikan lima strategi utama untuk mengatasi tantangan K3 di Indonesia. Yaitu memperkuat dan membentuk kerangka hukum K3, penegakan budaya dan norma K3, kapasitas sumber daya K3, sistem pelaporan dan manajemen informasi K3, serta koordinasi, sinergi dan kolaborasi K3.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh menyatakan komitmen berkelanjutan ILO untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasinya.
Program K3 Nasional 2024–2029 secara efektif mengoordinasikan upaya pemerintah Indonesia, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan budaya K3 yang tangguh dan mendorong penerapan K3 di berbagai sektor.
“Mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil, perekonomian informal, dan sektor rural,” pungkas Simrin.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post