Jakarta, Prohealth.id – Pada peringatan kemerdekaan yang ke-80 tahun, Indonesia tengah menghadapi ujian serius. Banyak kebijakan dan pernyataan sejumlah pejabat publik yang tidak mengindahkan keprihatinan rakyat dalam kehidupan keseharian yang tidak mudah.
Kebijakan dan beragam pernyataan para pejabat publik telah menimbulkan keresahan, terakumulasi dan berujung pada aksi kemarahan masyarakat yang meluas di Jakarta dan berbagai kota dalam pekan terakhir bulan Agustus 2025. Kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak dan yang telah mencederai hati rakyat tersebut secara terstruktur dan ko-insidental dikeluarkan oleh baik otoritas eksekutif dalam pemerintahan pusat maupun daerah, serta oleh badan legislatif dan para anggotanya.
Menyikapi situasi nasional terkini dan berbagai kebijakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat terutama di pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menyampaikan pernyataan sikap yang memuat keprihatinan mendalam dan seruan moral kepada seluruh pemangku kepentingan.
MGBKI menilai banyak kebijakan dan pernyataan pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif, tidak mengindahkan keprihatinan rakyat, sehingga memicu aksi kemarahan masyarakat yang meluas di Jakarta dan berbagai kota pada akhir Agustus 2025.
Ketua MGBKI, Prof DR Dr Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH, mengatakan sebagai kumpulan Guru Besar di bidang Kedokteran, merasa prihatin. MBGKI juga merasa ada tanggung jawab moral atas keberadaan kami sebagai bagian rakyat dan bangsa Indonesia.
“Untuk itu, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam ini sekaligus sebagai seruan moral,” jelasnya dalam siaran pers.
Pertama, kepada Presiden RI. MGBKI menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengemban amanah kepemimpinan bangsa. Namun ia juga menghimbau agar Presiden berani bersikap lebih tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi mencederai rasa keadilan, tidak berpihak pada masyarakat kecil, dan menimbulkan keresahan publik.
“Selain berbagai persoalan sosial ekonomi yang menjerat rakyat, secara khusus,” tuturnya.
MBGKI juga berharap Presiden memimpin dengan bijak, arif, dan adil dalam mengatasi kekisruhan transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan kedokteran. Sehingga prosesnya berjalan baik, benar, dan berpihak pada mutu, keselamatan pasien, serta martabat profesi kedokteran Indonesia.
Kedua, kepada Pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, kumpulan Guru Besar Kedokteran dari berbagai universitas di negeri telah secara berulang menyampaikan keprihatinan secara terbuka di tataran nasional yang juga disampaikan secara serempak di berbagai kota.
MBGKI juga berkirim surat kepada Presiden atas kebijakan-kebijakan transformasi bidang kesehatan yang tidak dilaksanakan secara elegan. Berbagai kebijakan teknis dilaksanakan tanpa mendengarkan berbagai masukan para akademisi dan pakar pendidikan kedokteran serta praktisi profesional. Kebijakan pembangunan fasilitas berteknologi tinggi yang seharusnya sangat bagus, ternyata belum terdukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.
“Alih-alih memberi perhatian lebih pada kebutuhan upaya promotif dan prevensi, serta upaya mengatasi penyakit-penyakit yang lekat dengan kondisi sosial ekonomis yang rendah dan wabah penyakit menular,” jelasnya.
Ada pun perhatian diarahkan untuk mengambil alih independensi pengelolaan kurikulum pendidikan kedokteran oleh Kolegium, khususnya kedokteran spesialis. Pengambilalihan pengelolaan oleh pengampu ilmu kedokteran ke tangan otoritas Kementerian Kesehatan dapat dipastikan akan membuat independensi pengembangan ilmu kedokteran sebagai dasar pengelolaan pendidikan berpotensi menjauh dari kebenaran ilmu.
Kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan bahkan telah menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter. Hal ini juga merupakan keresahan para pendidik di fakultas kedokteran. Situasi yang menyertai upaya transformasi pembangunan bidang kesehatan tidak kondusif manakala komunikasi para pejabat, khususnya Menteri Kesehatan, dikerjakan dengan nuansa framing dan jauh dari menyejukkan.
“Power abuse pun menjadi bagian kebijakan dalam mengelola personal ahli di bidang kedokteran dengan dalih manajemen talenta.”
Untuk itu, MGBKI mendesak pemerintah untuk memperhatikan masukan para Guru Besar Kedokteran dan berbagai pemangku kepentingan bidang kedokteran dan kesehatan. Dengarkan suara rakyat dengan empati.
“Hentikan retorika yang melukai hati, evaluasi kebijakan yang menimbulkan keresahan, dan hadirkan solusi nyata demi keadilan sosial.”
Untuk itu, ia segera meminta Presiden Prabowo bertindak dan menghentikan pula kekisruhan pembangunan di bidang kesehatan. Pertama, hentikan dualisme keberadaan Kolegium. Dominasi Kolegium Pemerintah harus dihentikan dan dikembalikan marwahnya kepada pengampu yang benar dengan memberikan fasilitasi kerja Kolegium profesi.
Kedua, rencana produksi massal dokter dan spesialis harus menjawab masalah distribusi dan kualitas lulusan.
Ketiga, memperbaiki tatalaksana pengembangan dualisme pendidikan spesialis berbasis universitas dan rumah sakit. Tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum serta kualitas lulusan yang merata dengan mengedepankan komunikasi yang saling menghargai.
Keempat, hentikan power abuse dalam pengelolaan tenaga medis ahli dan pulihkan pemindahan tenaga yang beragendakan unjuk kekuasaan dan sikap antikritik.
Kelima, kehadiran korporasi rumah sakit asing harus disertai regulasi yang jelas dengan penyesuaian keikutsertaan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang menyentuh rakyat kebanyakan dan bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan eksklusif. Selain mengikuti regulasi administratif yang bersesuaian, kehadiran dokter spesialis dan subspesialis asing harus disertai kajian mitra bestari yang sesuai kepakarannya oleh Kolegium yang independen.
Terakhir, sistem pembiayaan JKN harus mendapat perhatian dan ditetapkan secara proporsional dengan mengangkat kepentingan audit independen untuk mencegah defisit berulang.
Prof. DR. Dr. Theddeus Prasetyono, SpBP-RE(K), Sekretaris MGBK mengingatkan pemerintah bajwa tanpa penataan yang baik, kebijakan Kementrian Kesehatan akan mengancam mutu pendidikan kedokteran dan martabat profesi. Bahkan yang paling berbahaya, adalah keselamatan pasien.
MGBKI juga menyerukan kepada semua pihak punya sikap dan penanganan yang baik. Kepada Aparat Hukum, MGBKI meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan professional. Mereka menegaskan penanganan tanpa tindakan represif yang berlebihan.
Kedua, kepada masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat. Selain itu mewaspadai provokator yang tidak bertanggung jawab.
Ketiga, kepada tenaga medis dan akademisi; Dokter, tenaga kesehatan, dan akademisi. Semuanya harus menjaga integritas, kualitas pengabdian, dan menjadikan suara ilmiah sebagai jangkar moral bangsa.
“MGBKI percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya terwujud jika bangsa ini sehat, adil, dan bermartabat. Persatuan harus dirawat melalui dialog, keberanian, dan ketulusan,” tutup Prof. Budi Santoso.
MGBKI adalah forum nasional yang menghimpun para Guru Besar/Guru Besar Emeritus dalam bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dari berbagai universitas di Indonesia. MGBKI berperan sebagai mitra kritis pemerintah dan penjaga martabat ilmu pengetahuan dan profesi kedokteran untuk kepentingan terbaik bangsa.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post