Jakarta,Prohealth.id- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran meskipun vaksinasi booster sudah dimulai.
“Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat. Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04 persen,” kata Netty dalam keterangan media, Rabu (12/01/2022).
Tak hanya itu, Netty menyebut, “Pemerintah juga harus memastikan apakah cakupan vaksinasi ini sudah merata di daerah? Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat” tambahnya.
Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua.
“Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Netty juga mengaku setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurut Netty vaksinasi merupakan game changer untuk melawan Pandemi Covid-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan.
“Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi Covid-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut” katanya.
Terakhir Netty meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster.
“Banyak kombinasi serta jenis vaksin yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus dipastikan aman, termasuk cold storage-nya agar sampai ke daerah dengan maksimal.”
Lebih lanjut, Netty berujar tentang pendataan vaksinasi. “Data di aplikasi PeduliLindungi apakah sudah dibenahi? Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi PeduliLindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi PeduliLindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis” katanya.
VAKSINASI BOOSTER DIMULAI
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) sejak 12 Januari 2022. Vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.
Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (03/01) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua dan sebanyak 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini.
Selanjutnya, vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Sehingga sedikitnya ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut.
Budi juga menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis. Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sementara itu, Badan POM menegaskah bahwa ada 13 vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan persetujuan Emergency Use Authorization (EUA) sebagai upaya strategis dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Berdasarkan pengamatan uji klinik dengan waktu yang lebih panjang menunjukkan bahwa respons imun yang dihasilkan oleh vaksin Covid-19 akan menurun seiring waktu dengan interval penurunan yang bervariasi tergantung dari jenis vaksinnya.
“Oleh karena itu, diperlukan pemberian vaksinasi booster/dosis lanjutan untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin terhadap infeksi Covid-19,” ujar Penny K. Lukito, Kepala Badan POM dalam Konferensi Pers Vaksin Covid-19 Booster pada Senin (10/01/2022).
Badan POM secara resmi memberikan persetujuan pada 5 (lima) Vaksin Covid-19 yang dapat digunakan sebagai booster atau dosis lanjutan homolog (vaksin booster sama dengan vaksin primer) dan heterolog (vaksin booster berbeda dengan vaksin primer). Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax.
Program vaksinasi di Indonesia sudah dilakukan sejak Januari 2021. Karena itu usulan pemberian vaksinasi booster diperlukan untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin terhadap infeksi Covid-19.
Kemudian sesuai dengan rekomendasi WHO, pemberian vaksin booster/dosis lanjutan yang akan dirancang oleh pemerintah dengan pemberian yang diutamakan untuk populasi yang berisiko tinggi yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu yang memiliki masalah sistem imun/kekebalan (immunocompromized).
Penulis: Jekson Simanjuntak
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi
Discussion about this post