Rubrik

Regulasi

Rubrik yang berisikan laporan dan pemberitaan terbaru tentang perkembangan regulasi dan kebijakan publik pada sektor kesehatan masyarakat di skala nasional sampai global.

Halaman 5 dari 23

Semua Berita

Dokumen Rahasia Sebut Trump Lobi Prabowo agar AS Dapat Akses Terbang di Indonesia

Sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang dirahasiakan menjabarkan rencana untuk mengamankan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia. Ini menyusul pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump di Washington pada bulan Februari. The Sunday Guardian menyebut pertemuan itu menandai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional AS di seluruh Indo-Pasifik.…

Admin13 Apr 2026

SK Menteri Komdigi Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Berekspresi

Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) menilai Kementerian Komunikasi dan Digital punya terdapat tendensi untuk mengontrol arus informasi dan membatasi kritik terhadap kinerja pemerintah. Koalisi menyatakan perihal ini setelah Menteri Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Mengandung Muatan Disinformasi dan/atau…

Admin9 Apr 2026

Koalisi Media Alternatif Kecam Komdigi dan Dukung Magdalene

Koalisi Media Alternatif (KOMA) mengecam keras Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah memblokir Instagram media perempuan, Magdalene. Dalam akun @magdaleneid, media ini menayangkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, 30 Maret 2026. KOMA melihat tindakan Komdigi yang melakukan pemblokiran ini merupakan bentuk pembungkaman…

Sunu Dyantoro8 Apr 2026

AJI: Cabut SK Menteri Komdigi, Buka Blokir Konten Magdalene

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan penerbitan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Mengandung Muatan Disinformasi dan/atau Ujaran Kebencian berbahaya untuk kebebasan pers. Selain mengancam kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia, penerbitan surat keputusan ini juga mengancam media yang menggunakan platform digital untuk menerbitkan…

Admin8 Apr 2026

Industri Kembali Menang di Gugatan Biaya Pengobatan Perokok yang Sakit

Industri tembakau telah memperpanjang rekor tak terkalahkannya melawan tuntutan hukum yang diajukan oleh pemerintah, yang berupaya memulihkan biaya perawatan medis bagi perokok. Pada 15 Januari, pengadilan banding di Korea Selatan menguatkan putusan tahun 2020 yang menolak gugatan senilai 53,3 miliar won (36,5 juta dolar AS) yang diajukan oleh perusahaan asuransi kesehatan pemerintah terhadap KT&G yang…

Sunu Dyantoro8 Apr 2026

Apakah Jakarta Akan Jadi Hutan Iklan Rokok Lagi setelah 10 Tahun Menghilang

Usulan revisi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta—yang berpotensi membuka kembali ruang bagi iklan produk tembakau dan rokok elektronik—harus dibaca sebagai alarm serius bagi kesehatan publik. Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto, menyatakan lebih dari satu dekade, Jakarta telah menjadi contoh kota progresif yang berani menyingkirkan…

Sunu Dyantoro6 Apr 2026

Bahaya Rokok Tak Sepele, Perlu Regulasi Lebih Ketat Batas Nikotin dan Tar

Pengaturan batas maksimal kadar nikotin dan tar dalam rokok diperlukan sebagai upaya pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah dapat mengurangi tingkat paparan berbahaya melalui penetapan batas maksimal kadar kedua zat ini. Pembatasan ini dapat menurunkan tingkat risiko kesehatan dibandingkan produk dengan kadar yang lebih tinggi. Selain itu pengaturan kadar bertujuan untuk mengendalikan potensi adiksi. Penentuan batas…

Ignatius Dwiana16 Mar 2026

DPR Sahkan RUU PPRT Menjadi Inisiatif Dewan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Ketua Puan Maharani akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU inisiatif dewan. DPR mengesahkannya dalam Rapat paripurna DPR, Kamis, 12 Maret 2026 di Gedung DPR di Jakarta. “Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Puan. RUU PPRT ini sudah 22 tahun masuk program legislasi…

Admin12 Mar 2026

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden: Perjanjian Dagang Indonesia-AS Ancam Kedaulatan Nasional

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia for Global Justice (IGJ), Perserikatan Solidaritas Perempuan, Walhi Nasional dan Trend Asia secara resmi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan…

Sunu Dyantoro11 Mar 2026

Dewan Pers: Cabut Klausul Kepemilikan Saham Asing hingga 100 Persen di Penerbitan

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Perjanjian Resiprokal Perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026. Perjanjian itu mengatur banyak aspek, mulai dari soal tarif/perdagangan hingga soal pengaturan hubungan platform digital dan media. Dewan Pers, dalam keterangannya Rabu, 11 Maret 2026, mencatat setidaknya ada dua pasal yang bisa…

Admin11 Mar 2026

Komnas PT dan PGRI Apresiasi Perlindungan Anak di Ruang Digital agar Tak Terpapar Iklan Rokok

Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia atas diterbitkannya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang penundaan akses media sosial dan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025…

Sunu Dyantoro11 Mar 2026

Kala Anak Muda Menuntut Pengendalian Tembakau

Negara Masih Ragu Mengendalikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik

Negara sudah memiliki perangkat hukum untuk mengendalikan produk tembakau dan rokok elektronik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi mandat tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merinci larangan, pembatasan, dan kewajiban—termasuk penjualan kepada anak, pembatasan iklan digital, hingga kewenangan pemutusan akses. Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Tubagus Haryo Karbyanto menyatakan di…

Sunu Dyantoro9 Mar 2026