Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Lingkungan

Hentikan Ekspansi Gas Fosil, Percepat Energi Terbarukan

Oleh Prohealth

4 menit baca

Hentikan Ekspansi Gas Fosil, Percepat Energi Terbarukan
Greenpeace Indonesia beraksi tolak PLTU di Bali.

PBB menyatakan dunia sudah memasuki era baru krisis iklim dalam perhelatan iklim dunia COP 31 di Antalya, Turki. Suhu bumi akan melampaui ambang batas 1,5 °C dengan ancaman cuaca ekstrem yang jauh lebih berat di masa mendatang. Fenomena El Nino kuat bertemu dengan planet yang mengalami pemanasan ekstrem akibat ulah manusia.

Hal ini harus menjadi seruan bagi para pemimpin dunia untuk mengambil aksi iklim yang lebih ambisius—mendorong respons yang segera dan berskala luas untuk menekan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan mempercepat transisi yang adil, teratur, dan merata untuk beralih dari bahan bakar fosil.

Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil.

Menurut dia, nergi fosil tidak hanya mendestabilisasi iklim. Tapi juga menimbulkan dampak buruk yang luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memicu ketidakstabilan di seluruh dunia. “Ini adalah alarm merah bagi pemimpin dunia untuk berkomitmen serta menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil,” ujar Iqbal.

Memanfaatkan momentum itu, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai kreatif langsung di lokasi dimana krisis iklim bermula. Sebuah spanduk berbentuk penyu dibentangkan di atas laut tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Pelabuhan Benoa, Bali. Pesan pada spanduk tersebut berbunyi “No Fossil Gas in Paradise”.

Aksi juga dilakukan agar pemerintah Indonesia konsisten dengan transisi energi dan tidak lagi menyertakan fosil dalam rencana kelistrikan. Dalam rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL), pemerintah masih memberi ruang pada penggunaan energi fosil seperti pembangunan PLTU baru hingga 6 GW, dan ekspansi pembangkit gas sebesar 10.3 GW.

Laporan terbaru LPEM UI dengan Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kondisi carbon lock-in, di mana tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional secara struktural masih didesain untuk memprioritaskan dan mengunci dominasi bahan bakar fosil.

“Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi,” ujar Yuyun Harmono, Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Ia mengatakan penambahan rencana kapasitas penyediaan listrik dari fosil juga berdampak terhadap pembangunan fasilitas pendukungnya. Bali sudah merencanakan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 MW. Untuk mendukung operasionalnya, akan dibangun FSRU baru di Serangan berkapasitas 145.000 meter kubik.

Rencana pembangunan ini sudah ditolak masyarakat adat di Desa Serangan dan Desa Intaran karena akan berdampak langsung terhadap ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir. “Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali, justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan,” kata Yuyun.

Selain itu, kata dia, pembangkit gas tidak hanya mengemisi CO2, tetapi juga metana. Metana memerangkap panas 86 kali lebih kuat dibanding CO2 dalam periode 20 tahun sejak dilepaskan ke atmosfer. Risiko kebocoran metana juga terjadi di sepanjang rantai pasok LNG. Mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran ke pembangkit.

Di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah, ketergantungan Bali terhadap gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan. Potensi energi surya di Bali diperkirakan mencapai 3.3-10.9 GW Karena itu, visi Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih seharusnya diwujudkan melalui kebijakan dan aksi nyata, bukan sekadar menjadi slogan pemerintah daerah.

“Bali memiliki potensi energi surya hingga 3.3-10.9 GW. Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan,” ujar Yuyun.

Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GWp di Bali. Namun, hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara terbuka regulasi dan rencana implementasi yang terperinci untuk mencapai target tersebut.

Program PLTS 100 GWp akan sia-sia apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih dikunci oleh kepentingan dan infrastruktur energi fosil. Pengembangan energi surya harus disertai perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk menghentikan ekspansi pembangkit fosil.

Forum negosiasi iklim COP 31 telah menghasilkan rancangan keputusan di minggu pertama ini, salah satu solusi konkrit yang tercantum yaitu transisi dari bahan bakar fosil di dalam sistem energi.

Greenpeace Indonesia menuntut Pemerintah Indonesia untuk mendukung kesepakatan global tersebut dengan mengakselerasi transisi yang adil, teratur, dan merata; mendorong adanya pendanaan publik yang adil dan memadai; memastikan tanggung jawab korporasi-korporasi pengemisi besar untuk mendanai transisi; menghentikan promosi teknologi yang keliru seperti carbon capture and utilisation storage (CCUS).

Bagikan artikel ini

Nawala

Kabar kesehatan yang bergizi, langsung ke email Anda

Rangkuman berita pilihan redaksi Prohealth.id: kesehatan publik, gizi, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi hidup kita.

Prohealth.id bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Menemukan kekeliruan dalam berita ini? Sampaikan hak jawab atau koreksi Anda ke redaksi.