Pulau Jawa mendominasi temuan penjualan rokok tanpa cukai melalui platform digital. Dari sepuluh daerah dengan temuan terbanyak, Surabaya berada di urutan pertama. Berdasarkan penelitian terbaru Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sepuluh daerah itu meliputi Surabaya, Semarang, Sidoarjo, Kudus, Tangerang, Bangkalan, Grobogan, Pati, Demak, dan Sampang. Sementara itu, penjualan liquid rokok elektrik paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, dengan jumlah produk terjual mencapai 542.996 item selama satu tahun terakhir.
Dalam pemetaan penjualan rokok tanpa cukai, Surabaya mencatat 8.049 produk terjual, disusul Semarang sebanyak 2.023 produk dan Sidoarjo sebanyak 1.824 produk. Adapun untuk penjualan liquid rokok elektrik, FITRA menemukan 33 lokasi di sejumlah wilayah dengan nilai transaksi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp59,6 miliar. Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan termasuk wilayah yang mendominasi penjualan teratas, disusul Bandung dan Tangerang.
Sejumlah temuan itu terangkum dalam penelitian FITRA bertajuk “Pemetaan Digital dan Strategi Peningkatan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dan Rokok Elektrik pada Platform E-Commerce di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi di Pulau Jawa” yang dirilis secara daring, Senin 16 November 2026. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan menelusuri lima platform, yakni Tokopedia, Shopee, Facebook, Blibli, dan TikTok Shop.
Peneliti FITRA Betta Anugrah menyatakan penjualan rokok tanpa cukai di ruang digital memiliki sejumlah pola penyamaran. Di Tokopedia misalnya, produk rokok tanpa cukai dan liquid lebih sering ditampilkan dengan foto rokok secara langsung. Sementara di Facebook, penjual menggunakan merek atau tampilan lain yang menyerupai produk rokok legal.
“Kami tracking selama setahun. Di Surabaya sebagai yang teratas untuk rokok tanpa cukai, nilai transaksinya 825 juta rupiah dengan jumlah yang terjual 80.490 bungkus. Sementara, untuk liquid penjualan tertinggi Jakarta Barat mencapai 22 miliar rupiah dengan total produk 251 ribu,” kata Betta dalam pemaparannya.
Selain penyamaran foto dan nama produk, transaksi juga dapat berpindah dari platform perdagangan ke aplikasi perpesanan pribadi. Pola ini membuat penelusuran identitas penjual menjadi lebih sulit karena komunikasi dan transaksi tidak sepenuhnya berlangsung di ruang yang dapat dipantau platform.
“Melalui pesan secara personal ke WhatsApp yang paling populer. Ini bikin kita kesulitan mendeteksi si penjual,” ujarnya.
FITRA juga menemukan perbedaan dalam pengaturan pembatasan usia di sejumlah platform. Dalam penelusuran terhadap penjualan rokok elektrik dan liquid, Betta menyoroti salah satu platform yang dinilai belum menerapkan pembatasan usia. “Di TikTok Shop juga masih sangat bebas, tidak ada batasan umur,” kata dia.
Tantangan pengawasan, ungkap Betta, bukan semata-mata terletak pada keberadaan akun penjual melainkan tindak lanjut temuan digital dan pantauan secara berkelanjutan. Akun yang sudah diturunkan dapat muncul kembali dengan identitas atau bentuk berbeda.
“Take down saja tidak cukup. Begitu akun dapat muncul kembali, pola harus dikenali sebagai bagian dari temuan sebelumnya,” ujar Betta.
Untuk memperkuat pengawasan peredaran rokok tanpa cukai dan rokok elektronik di marketplace, FITRA merekomendasikan empat langkah. Pertama, standardisasi deteksi, pengumpulan bukti digital, dan mekanisme rujukan (referral). Kedua, memperkuat koordinasi antarlembaga serta pertukaran data sesuai ketentuan hukum. Ketiga, modernisasi analitik, pemantauan ulang, dan evaluasi berbasis hasil. Keempat, membangun siklus pengawasan digital yang terintegrasi.

Menanggapi hasil penelitian FITRA, Kepala Seksi Tarif Cukai & Harga Dasar I Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Arie Kusuma mengapresiasi pemetaan FITRA karena membuka gambaran mengenai peredaran rokok di platform digital. Menurutnya, temuan itu menjadi masukan bagi pihaknya untuk memperkuat pengawasan, terutama terhadap produk tembakau yang dijual tanpa pita cukai.
“Temuan rokok elektronik ini menarik buat kami, khususnya di DKI Jakarta. Mengingat selama ini memang peredaran rokok elektrik ilegal ini masih minim yang ternyata itu bisa ditemukan di platform digital,” kata Arie.
Selama ini, ia mengatakan, pihaknya telah melakukan patroli siber (cyber crawling) serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menurunkan akun yang menjual rokok ilegal. Namun, upaya itu menghadapi kendala karena akun yang ditindak dengan cepat kembali beroperasi atau membuat akun baru.
“Mati satu tumbuh seribu menjadi tantangan buat kami ketika satu kita take down. Ternyata akun-akun bisa membuka dirinya sendiri dan bisa bahkan meng-cloning dirinya menjadi akun-akun lain,” ujarnya.
Karena itu, DJBC menilai perlu penguatan pemetaan jaringan akun penjual agar hubungan antara penjual, produsen, lokasi distribusi, hingga konsumen dapat ditelusuri. Pengembangan dashboard, menurut dia, pengawasan digital dapat membantu memperluas pemantauan tersebut.
“Kita bisa membangun sistem dashboard yang bisa melihat cyber web yang lebih luas sehingga kita bisa membuat pemetaan yang lebih detail,” kata Arie.
Sementara itu, dari perspektif pemda, pengawasan peredaran rokok tanpa cukai juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan peredaran produk rokok ilegal. Ketua Kelompok Kerja Penindakan Bidang Penegakan Hukum Satpol PP Jawa Tengah Tonny Suhartono menyebut keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi kendala dalam pengawasan rokok tanpa cukai dan rokok elektrik di wilayahnya.
Tonny menjelaskan, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pemda selama ini membatasi ruang gerak Satpol PP pada pengawasan rokok hasil tembakau konvensional. Sementara, penindakan terhadap liquid rokok elektronik membutuhkan dasar hukum dan kejelasan alokasi anggaran.
“Kami terbatas pada dana bagi hasil cukai hasil tembakau yaitu rokok konvensional. Tapi kalau yang liquid (REL) itu, kalau kami melakukan tindakan lebih, dari sisi anggaran kami akan ditanya, ini porsinya di mana,” ujar Tonny dalam kesempatan yang sama.

Selain kewenangan, keterbatasan sarana teknologi juga menjadi hambatan. Tonny mengatakan pihaknya telah beberapa kali menelusuri penjual melalui platform digital dengan melakukan pemesanan, mengidentifikasi asal penjual, lalu melaporkannya kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti. Namun, upaya itu membutuhkan perangkat yang memadai.
“Kalau pemda punya sarana dan prasarana digital seperti komputer atau laptop yang kompatibel demi membendung rokok ilegal di platform digital, tentu sinergi dengan DJBC Kemenkeu semakin bisa ditingkatkan,” kata dia.
Persoalan koordinasi lintas lembaga juga menjadi perhatian Akademisi dan Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI Sri Harjanto Adi Pamungkas. Ia menilai pengawasan peredaran rokok ilegal, baik konvensional maupun rokok elektronik, tidak dapat hanya mengandalkan satu aktor atau instrumen kebijakan. Menurut Pamungkas, peredaran produk ilegal yang melibatkan ruang digital dan lapangan membutuhkan koordinasi lintas sektor mulai dari DJBC Kemenkeu, Komdigi, hingga kepolisian.
“Isu ini kompleks karena ada kelindan kepentingan dari konteks ekonomi dan politik. Karena problemnya kompleks, berarti instrumen kebijakannya juga, mungkin kita butuh lebih dari satu (instrumen kebijakan),” ucap Pamungkas.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan di tingkat lapangan. Kata Pamungkas, pemda perlu mendapat dukungan sumber daya dan kewenangan yang memadai agar dapat terlibat lebih efektif dalam pengawasan dan penindakan. Selain itu, platform digital perlu dilibatkan untuk membangun sistem deteksi dini yang mampu menyesuaikan diri secara berkelanjutan (continual adjustment) guna mengenali berbagai modus baru penjualan rokok tanpa cukai di marketplace.
“Di lapangan, street level bureaucrats-nya perlu diberikan ruang dan kewenangan lebih. Dan tak kalah penting masyarakat secara individu karena memperoleh informasi lebih dulu, dibuatkan sebuah whistleblowing system untuk kanal pengaduan,” kata dia.






