Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli
Opini

Ironis, Kurang Pajak Rp514 Triliun, Tapi Cukai Rokok Mangkrak

Oleh Prohealth

2 menit baca

Ironis, Kurang Pajak Rp514 Triliun, Tapi Cukai Rokok Mangkrak
Pita cukai rokok. Sumber Foto: ANTARA / Akhmad Nazaruddin Lathif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengeluh bahwa hingga akhir 2026, negara kekurangan pendapatan pajak sebesar Rp514 triliun. Oleh karena itu, Menkeu Suahasil meminta pengertian masyarakat.
Makna atas diksi meminta pengertian masyarakat itu bisa multi perspektif, misalnya, agar masyarakat patuh membayar pajak.

Atau, ini sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan besaran pajak atas obyek pajak tertentu, atau bahkan mengenakan obyek pajak baru. Salah satunya adalah mengenakan PPN pada pembalut perempuan sebesar 11 persen.

Dampak kekurangan pajak, dari sebuah negara yang menggantungkan hidupnya dari pajak, memang ngeri-ngeri sedap. APBN akan makin defisit, utang dan bunga utang yang mangkrak, bahkan ancaman berkurangnya subsidi untuk masyarakat menengah bawah.

Namun pernyataan kekurangan pajak hingga Rp 514 triliun itu fenomena yang ironis. Pertama, ini menunjukkan bahwa Menkeu masih minim strategi dalam upaya menggali potensi pendapatan pajak.

Salah satunya, adalah menggali pendapatan pajak dari masyarakat golongan super kaya, ini yang banyak mendulang kritik dari banyak kalangan. Pemerintah tidak punya nyali untuk menggali pendapatan pajak dari golongan masyarakat super kaya, yang jumlahnya terus meningkat tajam.

Kedua, pemerintah justru salah kaprah dengan menggali pendapatan pajak dari masyarakat kecil, misalnya mengenakan PPN untuk pembalut perempuan. Pengenaan PPN untuk pembalut perempuan ini sesat pikir, sebab pembalut perempuan adalah kebutuhan dasar, tidak etis dikenakan PPN. Dan oleh karena itu berpotensi melanggar HAM.

Ketiga, lah, kalau kekurangan pajak, kenapa justru cukai rokok tidak dinaikkan? Sejak 2025, cukai rokok tidak dinaikkan, sampai 2026. Bahkan edisi 2027 pun kenaikan cukai rokok akan dipending, alias mangkrak. Ini tentu kebijakan yang anomali.

Sebab dengan tidak menaikkan cukai rokok kerugiannya jadi double, bahkan triple, yakni, hilangnya perlindungan masyarakat dari barang yang dikenai cukai, dan negara kehilangan pendapatan yang signifikan. Plus makin maraknya fenomena rokok ilegal, yang kini mencapai lebih dari 12 persen.

Keempat, kekurangan pajak Rp 514 triliun memang menunjukkan masih minimnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun fenomena ini tidak bisa disalahkan pada masyarakat.

Sebab, fenomena ini juga buntut atas kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak konsisten dalam hal efisiensi, dan perilaku pejabat publik yang justru kontra produktif, misalnya suka flexing kekayaan. Atau bahkan korupsi oleh petugas pajak dan bea cukai, yang dicokok KPK, dan aparat penegak hukum lainnya.

Oleh sebab itu, jika kekurangan pajak itu akan dimaknai dengan menaikkan pajak, atau bahkan mengenakan pajak baru, ini menjadi kebijakan yang tidak adil, dan oleh karena itu harus ditolak. Sementara itu, potensi pendapatan yang sangat besar dan menjadi instrumen melindungi masyarakat, justru tidak dilakukan, yakni menaikkan cukai rokok.

Tidak menaikkan cukai rokok adalah melanggar mandat regulasi, yakni UU tentang Cukai, yang memandatkan kenaikan cukai rokok setiap tahunnya. Plus, lebih tragisnya, negara melakukan pembiaran atas dampak merusak yang ditimbulkan rokok pada masyarakat.

Tulus Abadi, Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

Bagikan artikel ini

Nawala

Kabar kesehatan yang bergizi, langsung ke email Anda

Rangkuman berita pilihan redaksi Prohealth.id: kesehatan publik, gizi, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi hidup kita.

Prohealth.id bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Menemukan kekeliruan dalam berita ini? Sampaikan hak jawab atau koreksi Anda ke redaksi.