Langsung ke konten
Prohealth.id — Sajian Informasi yang Bergizi dan Peduli

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Desak Bencana Aceh sebagai Petaka Nasional

Oleh Sunu Dyantoro

2 menit baca

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Desak Bencana Aceh sebagai Petaka Nasional

Satu tahun sudah bencana ekologis menghantam Aceh. Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara: kapan sungai kembali normal? Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan? Kapan sawah dan kebun, tempat mereka menggantungkan hidup, bisa kembali digarap?

Satu tahun berlalu bencana ekologis itu datang kembali. Hanya dalam bulan November 2026 ini, 13 kejadian tercatat di Aceh; rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, dan ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi. Sebanyak 37.566 jiwa terdampak.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyatakan mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah ibu, anak, petani, dan nelayan yang kehilangan rasa aman di tanah sendiri. “Sementara itu slogan yang kerap digandrungi “build back better” hanya tinggal omong kosong belaka.”

Koalisi menyampaikan, semua ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan. Sebelum bencana melanda 20 daerah aliran sungai di Aceh sudah berada pada situasi kritis. Hal tersebut diperparah oleh fakta bahwa Aceh kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang tahun 2025.

Terjadi lonjakan abnormal sekitar 274 persen dari tahun sebelumnya. Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara.

“Di tengah penderitaan itu semua, rakyat kemudian hanya disuguhi angka-angka. Persen demi persen dan klaim Rp100 triliun yang pos anggarannya tak pernah terlihat. Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan.”

Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, Koalisi memintanya agar angkat bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat. Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik.

Berdasarkan seluruh fakta tersebut, Koalisi menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk:

1. Tetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.

2. Nyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana ini.

3. Usulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat, sekarang juga.

4. Percepat pemulihan korban yang meliputi tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian.

5. Pulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh.

6. Audit dan evaluasi seluruh izin tambang legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan.

7. Tindak tegas para perusak lingkungan.

8. Buka anggaran bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.

Bagikan artikel ini

Nawala

Kabar kesehatan yang bergizi, langsung ke email Anda

Rangkuman berita pilihan redaksi Prohealth.id: kesehatan publik, gizi, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi hidup kita.

Prohealth.id bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Menemukan kekeliruan dalam berita ini? Sampaikan hak jawab atau koreksi Anda ke redaksi.